Kaharuddin Datuk Rangkayo Basa
Kaharuddin Datuak Rangkayo Basa | |
|---|---|
 | |
| Gubernur Sumatera Barat ke-1 | |
| Masa jabatan 17 Mei 1958 – 5 Juli 1965 | |
| Presiden | Soekarno |
| Wakil | Sofjan Djunaidi |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 17 Januari 1906 Bayua, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda |
| Meninggal | 1 April 1981 (umur 75) Padang, Sumatera Barat |
| Suami/istri | Mariah |
| Hubungan | Loetan St. Toenaro (adik) |
| Anak | Adrin Kahar Djohari Kahar Amrin Kahar |
| Kerabat | Fidri Arnaldy (cucu)[1] Amirmachmud (kakak ipar) |
| Almamater | OSVIA, Fort de Kock |
| Karier militer | |
| Pihak | Indonesia |
| Dinas/cabang |  Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| Pangkat |  Komisaris Besar Polisi |
  | |
Kombes. Pol. (Purn.) Kaharuddin Datuak Rangkayo Basa (17 Januari 1906 – 1 April 1981) merupakan seorang perwira Kepolisian Republik Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat yang pertama sejak 1958 hingga 1965, setelah provinsi Sumatra Tengah dimekarkan berdasarkan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sumatra Tengah.[2] Masa jabatannya termasuk pergolakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di provinsi tersebut, yang telah ditentangnya sebelum pengangkatannya.
Riwayat Hidup
[sunting | sunting sumber]Kehidupan awal
[sunting | sunting sumber]Kaharuddin dilahirkan di nagari Bayua, di tepi Danau Maninjau dan sekarang bagian dari Kabupaten Agam, pada tanggal 17 Januari 1906.[3] Ia menempuh pendidikan di Hollandsch-Inlandsche School di Padang, dan kemudian Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) (Sekolah Pangreh-praja) di Fort de Kock (kini Bukittinggi).[4] Istrinya, Mariah yang dinikahinya dalam tahun 1926, merupakan tamatan Hollandsch-Inlandsche School (HIS) (SD 7 tahun) di Sigli, Aceh.[butuh rujukan]
Karier
[sunting | sunting sumber]Kepolisian
[sunting | sunting sumber]Setelah menyelesaikan pendidikannya, Kaharuddin bergabung dengan kepolisian kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1932, ia dipromosikan menjadi asisten demang polisi di Solok. Gelar adatnya Datuak Rangkayo Basa diterimanya pada bulan April 1937 ketika menjabat sebagai asisten wedana polisi di Baso, Agam.[5][6] Ia terus bertugas sebagai petugas polisi pada masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda, dan menjadi kepala polisi pada saat pendudukan berakhir pada tahun 1945.[4]
Selanjutnya setelah kemerdekaan Indonesia Kaharuddin menjabat Kepala Polisi Padang Luar Kota,[7] Kepala Polisi Keresidenan Riau,[8] Kepala Polisi Kota Padang, dan Kepala Polisi Provinsi Sumatra Tengah.
Peristiwa PRRI
[sunting | sunting sumber]Pada bulan Desember 1956, sejumlah panglima militer daerah di Sumatera Tengah membentuk Dewan Banteng, yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan otonomi daerah. Pada titik ini, Kaharuddin telah menjadi kepala polisi provinsi tersebut, dan dia mendukung dewan tersebut.[9][10][11] Namun, ketika dewan mulai melakukan pemberontakan langsung terhadap pemerintah pusat Indonesia, Kaharuddin mulai menyuarakan keraguannya.[12] Ketika Dewan Banteng akhirnya mendeklarasikan pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada bulan Februari 1958, Kaharuddin menolak untuk berpartisipasi dan menjadi salah satu penentang utamanya bersama Letnan Kolonel Djamin Ginting (Sumatera Utara), Letnan Kolonel Sohar (Sumatera Selatan), dan Residen Nani Wartabone (Gorontalo).[13][14] Pada bulan April, pasukan pemerintah telah mendarat di Padang, dan Kaharuddin bergabung dengan pasukan pemerintah pusat. Pemimpin PRRI Sjafruddin Prawiranegara menulis bahwa tindakan Kaharuddin telah melumpuhkan kemampuan PRRI untuk melawan pemerintah pusat.[15]
Gubernur Sumatra Barat
[sunting | sunting sumber]
Kaharuddin diangkat sebagai koordinator sipil pemerintahan untuk provinsi Sumatera Barat yang baru dibentuk pada tanggal 7 Mei 1958, dan kemudian diangkat menjadi penjabat gubernur provinsi tersebut pada tanggal 17 Mei.[16] Sebagai gubernur pertama provinsi tersebut, ia secara resmi menjadikan Padang sebagai ibu kota provinsi pada tanggal 29 Mei.[17] Ketika PRRI dikalahkan, Kaharuddin tetap menjabat sebagai gubernur definitif, meskipun kekuasaannya terbatas karena kewenangan yang signifikan dipegang oleh kekuatan militer yang dipertahankan di wilayah tersebut. Ia dicopot dari jabatannya dan ditugaskan kembali ke Jawa pada tanggal 5 Juli 1965, dan digantikan oleh Soepoetro Brotodihardjo sebagai penjabat gubernur.[18]
Pada masa kariernya menjadi Gubernur di Sumatera Barat, dia mengalami tekanan berat atas munculnya PRRI, satu sisi sebagai wakil bagi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dan disisi lain sebagai pemimpin pada kawasan wilayah yang masyarakatnya bergejolak atas ketidakpuasan kepada pemerintah pusat.[butuh rujukan]
Kaharuddin dianggap sukses mendirikan pemerintahan eksekutif dan legislatif Provinsi Sumatera Barat, walaupun situasi dan kondisi yang tidak menentu saat itu. Kebijakannya masih dirasakan di kota-kota saja. Pada masa pemerintahannya juga dimulai pembangunan Kantor Gubernur Sumatera Barat.[19]
Wafat
[sunting | sunting sumber]Kaharuddin meninggal pada tanggal 1 April 1981 di Padang. Sebelum kematiannya, ia menolak dimakamkan di taman makam pahlawan, sehingga ia dimakamkan di taman pemakaman umum biasa.[20][21]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ http://www.nusantaranews.net/2016/05/mengenal-fidri-analdi-putra-pertama.html
- ^ Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, (1992), Sejarah nasional Indonesia: Jaman Jepang dan zaman Republik Indonesia, Jakarta: PT Balai Pustaka, ISBN 979-407-412-8.
- ^ Chaniago, Hasril (1998). Brigadir Jenderal Polisi Kaharoeddin Datuk Rangkayo Basa: Gubernur di tengah pergolakan. Pustaka Sinar Harapan. hlm. 4. ISBN 978-979-416-582-9.
- ^ a b Asnan, Gusti (2003). Kamus sejarah Minangkabau. Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau. hlm. 118. ISBN 978-979-97407-0-0.
- ^ Chaniago 1998, hlm. 13.
- ^ "Mengenal Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa, Gubernur Sumbar Pertama Asal Bayur". Prokabar. 22 May 2019. Diakses tanggal 19 February 2023.
- ^ Daerah, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan (15 Sep 1979). "Sejarah daerah Sumatera Barat". Proyek. Diakses tanggal 15 Sep 2024 – via Google Books.
- ^ "Pejuang kemerdekaan Sumbar-Riau: pengalaman tak terlupakan". Yayasan Pembangunan Pejuang 1945 Sumatra Tengah. 15 Sep 2001. Diakses tanggal 15 Sep 2024 – via Google Books.
- ^ Kahin, Audrey (1999). Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity, 1926-1998 (dalam bahasa Inggris). Amsterdam University Press. hlm. 188–190. ISBN 978-90-5356-395-3.
- ^ "Sejarah TNI-AD, 1945-1973: Peranan TNI-AD dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia". Dinas Sejarah Militer tentara nasional Indonesia Angkatan Darat. 15 Sep 1979. Diakses tanggal 15 Sep 2024 – via Google Books.
- ^ "Tantangan dan rongrongan terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa: kasus PRRI". Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. 15 Sep 1992. Diakses tanggal 15 Sep 2024 – via Google Books.
- ^ Kahin 1999, hlm. 209.
- ^ Kahin 1999, hlm. 211.
- ^ "Pejuang dan prajurit: konsepsi dan implementasi dwifungsi ABRI". Penerbit Sinar Harapan. 15 Sep 1984. Diakses tanggal 15 Sep 2024 – via Google Books.
- ^ Kahin 1999, hlm. 215–216.
- ^ Bahar, Saafroedin (2015). Etnik, Elite, dan Integrasi Nasional: Minangkabau 1945-1984 dan Republik Indonesia 1985-2015. Gre Publishing. hlm. 263.
- ^ "Sejarah Kota Padang". padang.go.id. Diakses tanggal 19 February 2023.
- ^ Kahin 1999, hlm. 242.
- ^ Yusra, Abrar (2011). Azwar Anas: Teladan dari Ranah Minang. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 223. ISBN 978-979-709-585-7.
- ^ Abidin, Mas'oed (2005). Ensiklopedi Minangkabau. Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau. hlm. 216. ISBN 978-979-3797-23-6.
- ^ Chaniago 1998, hlm. 452.
| Jabatan politik | ||
|---|---|---|
| Posisi baru | Gubernur Sumatera Barat 1958–1965 |
Diteruskan oleh: Soepoetro Brotodihardjo |
| Residen (1945–1948) |  | |
|---|---|---|
| Gubernur (sejak 1958) | ||
| Pengganti sementara |
| |