Abdoel Gaffar Pringgodigdo
Abdoel Gaffar Pringgodigdo | |
|---|---|
 Abdoel Gaffar Pringgodigdo, ca 1950 | |
| Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia ke-4 | |
| Masa jabatan 21 Januari 1950 – 6 September 1950 | |
| Presiden | Soekarno (RIS) Assaat (RI) |
| Perdana Menteri | Abdoel Halim |
| Menteri Sekretaris Negara Indonesia ke-1 | |
| Masa jabatan 19 Agustus 1945 – 14 November 1945 | |
| Presiden | Soekarno |
 Pendahulu Tidak Ada Pengganti Mohammad Ichsan Abdul Wahab Surjodiningrat | |
| Rektor Universitas Airlangga ke-1 | |
| Masa jabatan 1954–1961 | |
Pendahulu Tidak Ada Pengganti Mohammad Toha Ronodipuro  | |
| Rektor Universitas Hasanuddin ke-1 | |
| Masa jabatan 1956–1957 | |
Pendahulu Tidak Ada Pengganti K.R.M.T. Djokomarsaid | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 21 Agustus 1904 Bojonegoro, Hindia Belanda |
| Meninggal | 1988 (umur 83–84)[1] |
| Kewarganegaraan | Indonesia |
  | |
Prof. Dr. Mr. Abdoel Gaffar Pringgodigdo (Bojonegoro, 21 Agustus 1904 - 1988) adalah mantan Menteri Kehakiman Indonesia dari tanggal 21 Januari sampai 6 September 1950.
Riwayat hidup
[sunting | sunting sumber]Pringgodigdo lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, Hindia Belanda pada tanggal 24 Agustus 1904.[2] Dia merupakan kakak kandung dari duta besar Abdoel Kareem Pringgodigdo.[3] Setelah dua tahun di sekolah rakyat, dia belajar di Europeeche Lagore School dari tahun 1911 hingga 1918, lalu di Hogere Burger School.[2] Setelah lulus pada tahun 1923, dia berangkat ke Leiden, Belanda, untuk belajar di Universitas Leiden, dari mana dia lulus pada tahun 1927 sebagai sarjana hukum.[2] Dia juga mendapatkan sertifikat cum laude dalam ilmu Indologi.[2]
Ketika kembali ke Indonesia, Pringgodigdo mendapatkan kerja sebagai juru tulis (bahasa Belanda: revredaris), lalu menjadi wedana Karangkobar di bagian timur Kabupaten Purbalingga.[4] Menjelang akhir pendudukan Indonesia oleh Jepang, Pringgodigdo menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai sekretarisnya Radjiman Wedyodiningrat, pemimpin BPUPKI.[5] Dia juga menjadi anggota Panitia Lima, yang bertanggung jawab atas perumusan Pancasila.[6]
Setelah kemerdekaan Indonesia, Pringgodigdo bertugas sebagai sekretaris negara untuk Presiden Soekarno sampai Januari 1950;[5] dari Juni hingga September 1948 dia juga bertugas sebagai komisaris untuk Sumatra.[5] Ketika Agresi Militer Belanda II pada bulan December 1948, Pringgodigdo ditangkap dan diusir ke Bangka dengan pemimpin Indonesia lain;[7] dia juga melaporkan bahwa arsipnya dibakar Belanda.[3] Dari tanggal 21 January hingga 6 September 1950, dia bertugas sebagai Menteri Kehakiman, mewakili Masyumi.[5]
.jpg)
Setelah pensiun dari politik, Pringgodigdo menjadi pengajar. Dia mulai sebagai dosen besar luar biasa di Universitas Gadjah Mada, mengajar ilmu hukum.[5] Di lalu pindah ke Surabaya dan mengajar di Universitas Airlangga, dan akhirnya menjadi dekan pertama dari fakultas hukum Airlangga, dari tahun 1953 hingga 1954.[5][5] Dia lalu menjabat sebagai Presiden Universitas Airlangga dari November 1954 hingga September 1961.[5] Setelah waktu singkat bertugas sebagai presiden Universitas Hasanuddin di Makassar, dia kembali ke Surabaya dan mengajar di IKIP Surabaya.[5] Dia di kemudian hari mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum bersama Kho Siok Hie dan Oey Pek Hong.[8]
Pada tahun 1971 dia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.[8]
Kehidupan pribadi
[sunting | sunting sumber]Pringgodigdo menikah dengan Nawang Hindrati Joyo Adiningrat.[2] Mempunyai 2 orang anak ( putri dan putra )
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- Catatan kaki
- ^ Pringgodigdo, Chamdi (2007). Prof. Mr. A. G. Pringgodigdo dalam kenangan (1904-1988) (dalam bahasa Indonesian). Pustaka pribadi Tahun Terbit. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-01-08. Diakses tanggal 2013-04-23.
- ^ a b c d e Bahari 2011, hlm. 22.
- ^ a b Kusuma & Elson 2011, hlm. 198.
- ^ Bahari 2011, hlm. 22-23.
- ^ a b c d e f g h i Bahari 2011, hlm. 23.
- ^ Presidential Library, A. G. Pringgodigdo.
- ^ Kusuma & Elson 2011, hlm. 199.
- ^ a b Bahari 2011, hlm. 24.
- Daftar pustaka
- "A. G. Pringgodigdo" (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: Presidential Library of Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-04-23. Diakses tanggal 1 December 2011.
- Bahari, Adib (2011). Pendekar Hukum Indonesia (dalam bahasa Indonesian). Yogyakarta: Pustaka Yustisis. ISBN 978-979-341-104-0.
- Kusuma, A.B.; Elson, R.E. (2011). "A note on the sources for the 1945 constitutional debates in Indonesia". Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. 167 (2-3): 196–209. ISSN 0006-2294. Diakses tanggal 1 December 2011.(Inggris)
| Menteri Kehakiman (1945–1999) |
|  |
|---|---|---|
| Menteri Hukum dan Perundang-undangan (1999–2001) | ||
| Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001–2004) | ||
| Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004–sekarang) | ||
 | ||