Daftar Ketua Menteri Assam

Ketua Menteri Assam
(*Assam Mukhya Mantri*)
Ketua Menteri Assam; (Assam Mukhya Mantri)
	Lambang Assam
	Petahana; Tarun Gogoi; sejak 17 Mei 2001
Ditunjuk oleh	Gubernur Assam
Pejabat perdana	Gopinath Bordoloi
Dibentuk	11 Februari 1946

Ketua Menteri Assam, sebuah negara bagian timur laut India, adalah kepala Pemerintahan Assam. Sesuai dengan Konstitusi India, gubernur adalah seorang kepala de jure negara bagian, tetapi otoritas eksekutif de facto dipegang ketua menteri. Setelah pemilihan-pemilihan dari Mahkamah Legislatif Assam, gubernur negara bagian tersebut biasanya mengundang partai (atau koalisi) dengan mayoritas kursi dari bentuk pemerintahan tersebut. Gubernur yang melantik ketua menteri, di mana dewan menteri menjadi penanggung jawab kolektif dari mahkamah tersebut. Memberikannya kepercayaan dari mahkamah tersebut, masa jabatan ketua menteri biasanya paling lama lima tahun; tidak ada batas-batas untuk jumlah masa jabatan yang ia dapat jabati.^[1]

Sejak 1946, Assam telah memiliki 14 ketua menteri. Yang pertama adalah Gopinath Bordoloi dari Kongres Nasional India. Menjabat sejak 2001, Anggota Kongres Tarun Gogoi adalah ketua menteri Assam yang paling lama menjabat.

Ketua Menteri Assam

No^[a]	Nama	Masa jabatan^[2]		Partai^[b]	Lama menjabat
1	Gopinath Bordoloi	11 Februari 1946	6 Agustus 1950	Kongres Nasional India	1.638
2	Bishnu Ram Medhi	9 Agustus 1950	27 Desember 1957		2.698
3	Bimala Prasad Chaliha	28 Desember 1957	6 November 1970		4.696
4	Mahendra Mohan Choudhry	11 November 1970	30 Januari 1972		446
5	Sarat Chandra Sinha	31 Januari 1972	12 Maret 1978		2.232
6	Golap Borbora	12 Maret 1978	4 September 1979	Partai Janata	542
7	Jogendra Nath Hazarika	9 September 1979	11 Desember 1979	Partai Janata	94
–	Lowong^[c] (Pemerintahan presiden)	12 Desember 1979	5 Desember 1980	N/A	359
8	Anowara Taimur	6 Desember 1980	30 Juni 1981	Kongres Nasional India	207
–	Lowong^[c] (Pemerintahan presiden)	30 Juni 1981	13 Januari 1982	N/A	197
9	Kesab Chandra Gogoi	13 Januari 1982	19 Maret 1982	Kongres Nasional India	66
–	Lowong^[c] (Pemerintahan presiden)	19 Maret 1982	27 Februari 1983	N/A	345
10	Hiteswar Saikia	27 Februari 1983	23 Desember 1985	Kongres Nasional India	1.031
11	Prafulla Kumar Mahanta	24 Desember 1985	28 November 1990	Asom Gana Parishad	1.799
–	Lowong^[c] (Pemerintahan presiden)	28 November 1990	30 Juni 1991	N/A	214
12	Hiteswar Saikia [2]	30 Juni 1991	22 April 1996	Kongres Nasional India	[Total 2.788] 1.757
13	Bhumidhar Barman	22 April 1996	14 Mei 1996	Kongres Nasional India	23
	Prafulla Kumar Mahanta [2]	15 Mei 1996	17 Mei 2001	Asom Gana Parishad	[Total 3.628] 1.829
14	Tarun Gogoi	17 Mei 2001	Petahana	Kongres Nasional India	8.561

Catatan

^ Sejumlah inside brackets mengindikasikan bahwa petahana tersebut sebelumnya pernah menjabat.
^ Kolom ini hanya berisi nama partai ketua menteri tersebut. Pemerintahan negara bagian yang ia kepalai bisa jadi merupakan sebuah koalisi kompleks dari beberapa partai dan independen; partai-partai tersebut tidak dimasukkan disini.
^ ^a ^b ^c ^d Pemerintahan presiden dilakukan ketika "pemerintahan di sebuah negara bagian tidak menjalankan fungsi sesuai dengan Konstitusi", yang sering terjadi karena tidak ada partai atau koalisi mayoritas dalam mahkamah tersebut. Ketika pemerintahan presiden terpaksa dilakukan dalam sebuah negara bagian, dewan menterinya akan dibubarkan. Jabatan ketua menteri menjadi lowong, dan administrasinya diambil alih oleh gubernur, yang difungsikan menjadi setengah pemerintahan pusat. Pada waktu itu, mahkamah legislatif juga dibubarkan.^[3]

Lihat pula

Referensi

^ Durga Das Basu. Introduction to the Constitution of India. 1960. 20th Edition, 2011 Reprint. pp. 241, 245. LexisNexis Butterworths Wadhwa Nagpur. ISBN 978-81-8038-559-9. Catatan: meskipun teks tersebut berbicara tentang pemerintahan negara bagian India pada umumnya, teks ini ditambahkan untuk kasus spesifik dari Assam.
^ Chief Ministers from the Assam Assembly website
^ Amberish K. Diwanji. "A dummy's guide to President's rule". Rediff.com. 15 Maret 2005.

[2] Sejumlah inside brackets mengindikasikan bahwa petahana tersebut sebelumnya pernah menjabat.

[4] Kolom ini hanya berisi nama partai ketua menteri tersebut. Pemerintahan negara bagian yang ia kepalai bisa jadi merupakan sebuah koalisi kompleks dari beberapa partai dan independen; partai-partai tersebut tidak dimasukkan disini.

[PR-6] Pemerintahan presiden dilakukan ketika "pemerintahan di sebuah negara bagian tidak menjalankan fungsi sesuai dengan Konstitusi", yang sering terjadi karena tidak ada partai atau koalisi mayoritas dalam mahkamah tersebut. Ketika pemerintahan presiden terpaksa dilakukan dalam sebuah negara bagian, dewan menterinya akan dibubarkan. Jabatan ketua menteri menjadi lowong, dan administrasinya diambil alih oleh gubernur, yang difungsikan menjadi setengah pemerintahan pusat. Pada waktu itu, mahkamah legislatif juga dibubarkan.^[3]

[1] Durga Das Basu. Introduction to the Constitution of India. 1960. 20th Edition, 2011 Reprint. pp. 241, 245. LexisNexis Butterworths Wadhwa Nagpur. ISBN 978-81-8038-559-9. Catatan: meskipun teks tersebut berbicara tentang pemerintahan negara bagian India pada umumnya, teks ini ditambahkan untuk kasus spesifik dari Assam.

[3] Chief Ministers from the Assam Assembly website

[5] Amberish K. Diwanji. "A dummy's guide to President's rule". Rediff.com. 15 Maret 2005.

[1]

[a]

[2]

[b]

[c]

[3]