Lompat ke isi

Daftar kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan berdasarkan waktu pembentukan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Kalimantan Selatan berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Referensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang pertama dikeluarkan saat pembentukan kabupaten/kota tersebut meskipun terdapat perundang-undangan terbaru dikemudian hari.

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 63.11 Kabupaten Balangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003[1] 25 Februari 2003 8 3/154
2 63.03 Kabupaten Banjar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[2] 26 Juni 1959 20 13/277
3 63.04 Kabupaten Barito Kuala Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[2] 26 Juni 1959 17 6/195
4 63.06 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[2] 26 Juni 1959 11 4/144
5 63.07 Kabupaten Hulu Sungai Tengah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[2] 26 Juni 1959 11 8/161
6 63.08 Kabupaten Hulu Sungai Utara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[2] 26 Juni 1959 10 5/214
7 63.02 Kabupaten Kotabaru Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[2] 26 Juni 1959 21 4/198
8 63.09 Kabupaten Tabalong Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965[3] 14 Juli 1965 12 10/121
9 63.10 Kabupaten Tanah Bumbu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003[1] 25 Februari 2003 10 5/144
10 63.01 Kabupaten Tanah Laut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965[3] 14 Juli 1965 11 5/130
11 63.05 Kabupaten Tapin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965[3] 14 Juli 1965 12 9/126
12 63.72 Kota Banjarbaru Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999[4] 10 April 1999 5 20/-
13 63.71 Kota Banjarmasin Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959[2] 26 Juni 1959 5 52/-

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ a b "UU No. 2 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  2. ^ a b c d e f g "UU No. 27 Tahun 1959". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  3. ^ a b c "UU No. 8 Tahun 1965". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
  4. ^ "UU No. 9 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]