Lompat ke isi

Daftar tindakan historis perlawanan pajak

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Perlawanan pajak, praktik menolak membayar pajak yang dianggap tidak adil, mungkin sudah ada sejak penguasa mulai mengenakan pajak pada rakyatnya.[1]:vi–viii Dikatakan bahwa perlawanan pajak memainkan peran penting dalam runtuhnya beberapa kekaisaran, termasuk Mesir, Romawi, Spanyol, dan Aztek.[2]

Banyak pemberontakan dan revolusi dipicu oleh kebencian terhadap perpajakan atau penolakan pajak sebagai salah satu komponennya. Contoh peristiwa bersejarah yang berasal dari pemberontakan pajak termasuk Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis.[1]

Halaman ini adalah sebagian dari daftar pemberontakan pajak global dan tindakan penolakan pajak yang menjadi perhatian editor Wikipedia. Ini termasuk tindakan-tindakan di mana seseorang atau orang-orang menolak untuk membayar suatu jenis pajak, baik melalui perlawanan pasif atau dengan secara aktif menghalangi otoritas pemungut pajak, dan tindakan-tindakan di mana orang-orang memboikot barang atau kegiatan kena pajak atau terlibat dalam pemogokan untuk mengurangi atau menghapuskan pajak yang terutang.

Contoh

[sunting | sunting sumber]

Abad ke-21

[sunting | sunting sumber]

Penjaga toko San Juan, Argentina, 2010

[sunting | sunting sumber]

Penjaga toko di San Juan, Argentina, kesal karena dilecehkan oleh pedagang kaki lima yang tidak dikenai pajak, mengumumkan pemogokan pajak pada tahun 2010.[3]

Protes "Axe the Tax" Convetry, 2010

[sunting | sunting sumber]

Ratusan usaha kecil menolak untuk membayar pajak kota di Coventry pada tahun 2010 dan berhasil membatalkan pajak (dan badan yang memungutnya).[4]

Protes dan pemogokan pajak di Romania, 2010

[sunting | sunting sumber]

Pada bulan Agustus 2010, pemogokan pajak diumumkan setelah peraturan yang baru diperkenalkan ditemukan untuk memaksa pekerja lepas dan perusahaan tidak berbadan hukum membuang lebih dari 24 jam kerja setiap bulan untuk mengisi deklarasi pajak dan menyetorkan deklarasi tersebut secara langsung di tiga kantor berbeda, selain memaksa pekerja lepas membayar asuransi pengangguran yang tidak dapat mereka manfaatkan. Aturan baru berlaku apakah pekerja lepas atau perusahaan tidak berbadan hukum memiliki pendapatan atau tidak, dan deklarasi harus diserahkan bahkan untuk jumlah kurang dari €10.[5]

Pemogokan pedagang kacang mete Guinea-Bassau, 2011

[sunting | sunting sumber]

Pedagang kacang mete di Guinea-Bissau mogok pada April 2011 daripada membayar pajak ekspor baru untuk kacang mete.[6]

Perlawanan tol jalan di Argentina, 2011

[sunting | sunting sumber]

Anggota kongres Argentina Griselda Baldata memperhatikan bahwa tidak ada yang memelihara jalan di Rute 36, tetapi perusahaan yang bertanggung jawab atas pemeliharaan masih mengumpulkan biaya tol. Jadi dia berhenti membayar dan mendesak konstituennya untuk melakukan hal yang sama.[7]

Indonesia, 2012

[sunting | sunting sumber]

Gerakan perlawanan pajak dimulai di Indonesia sebagai protes terhadap pemerintah yang memprioritaskan pembayaran kepada para bankir dan pemegang obligasi besar lainnya selama kemerosotan ekonomi.[8]

Honduras

[sunting | sunting sumber]

Sindikat kejahatan / pemerintah proto menguasai jalan-jalan di banyak bagian Honduras, dan ini sering memeras lebih banyak uang dari rakyatnya daripada pemerintah Honduras yang diakui secara internasional. Beberapa orang menolak pajak ini, yang dikenal secara lokal sebagai "impuesto de guerra" atau "pajak perang", tetapi konsekuensi dari penolakan bisa, dan seringkali mematikan. Delapan karyawan perusahaan bus di Choloma, misalnya, ditembak mati di siang bolong, satu blok dari kantor polisi dan oleh penyerang berseragam polisi, sebagai pembalasan terhadap pengemudi yang tidak membayar pajak. Pada Mei 2013, para sopir bus di sana melakukan aksi kolektif, mogok untuk menuntut keamanan yang lebih baik.[9]

Salta, Argentina, 2013

[sunting | sunting sumber]

Guillermo Durand Cornejo, presiden organisasi hak konsumen Argentina bernama CODELCO, dan perwakilan legislatif, meminta Salteños (warga Salta, Argentina) untuk menolak membayar pajak kota, setelah kenaikan pajak properti dan pajak baru untuk listrik dan tagihan air.

"Sampai walikota memberikan tanggapan kepada masyarakat tentang kenaikan pajak, saya sarankan Anda tidak membayar pajak kota bulan ini," katanya. "Saya menyerukan pembangkangan sipil."

Cornejo mengatakan dia memandang pemogokan pajak selama tiga puluh hari sebagai seruan untuk membangunkan pemerintah, dan menyarankan agar pemogokan yang membatasi pemogokan mereka menjadi satu bulan tidak akan dikenakan pembalasan pemerintah.[10]

Pemogokan bisnis Ethiopia, 2017

[sunting | sunting sumber]

Bisnis di Addis Ababa, Ethiopia, dan kota-kota terdekat mogok pada Juli 2017 untuk memprotes kenaikan pajak pada usaha kecil. Warga juga mulai "memposting gambar infrastruktur publik yang rusak seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit di media sosial untuk menunjukkan bahwa pajak yang dikumpulkan hanya digelapkan [alih-alih] digunakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat."[11]

Lebih dari lima ratus pedagang dipenjarakan di Bahir Dar karena menolak membayar pajak, dan banyak lainnya menutup toko mereka daripada membayar.[12]

Para pedagang Guanare, 2019

[sunting | sunting sumber]

Kamar Dagang di Guanare, Venezuela, mengumumkan pemogokan pajak pedagang ketika kota itu secara sepihak menetapkan pajak baru tanpa melalui proses hukum.[13]

Para Pedagang Pakistan, 2019

[sunting | sunting sumber]

Pedagang di Pakistan mogok pada Juli 2019 sebagai protes terhadap pajak penjualan baru.[14]

Kamar dagang Delta Amacuro, 2019

[sunting | sunting sumber]

Delta Amacuro, Kamar Dagang negara bagian Venezuela melancarkan aksi mogok pajak untuk memprotes apa yang dikatakan sebagai pajak kota dan "penyitaan" dan diluar hukum.[15]

Barcelona, 2019-

[sunting | sunting sumber]

Sekelompok kota di sekitar Barcelona mengorganisir kampanye penolakan pajak untuk memprotes pajak "Area Metropolitan Barcelona" yang menurut mereka menguntungkan penduduk kota atas biaya mereka. Penerimaan pajak menyusut sekitar 25% selama pemogokan bertahun-tahun.[16]

Extinction Rebellion, 2020–22

[sunting | sunting sumber]

Kelompok aksi langsung lingkungan Extinction Rebellion meluncurkan kampanye penolakan pajak yang disebutnya "Pemberontakan Uang" untuk menekan pemerintah di Inggris agar mengadopsi kebijakan yang lebih tercerahkan secara ekologis.[17]

Kampanye lingkungan terkait, yang bertujuan untuk menutup Insinerator Edmonton, menarik lebih dari selusin penentang pajak dewan di London Utara pada akhir tahun 2021.[18]

Myanmar, 2021

[sunting | sunting sumber]

Setelah kudeta Myanmar 2021, badan legislatif nasional, sebagai protes, mengesahkan undang-undang yang menangguhkan pemungutan pajak dan memerintahkan departemen pemerintah untuk berhenti memungut pajak.[19] In addition, individual resisters began refusing to pay taxes and government-monopoly utility bills.[20] Sebuah koalisi serikat mahasiswa mengeluarkan pernyataan meminta perusahaan internasional untuk menahan pajak dari junta militer.[21] Pemerintah paralel oposisi ("Pemerintahan Persatuan Nasional") bergabung dengan seruan agar warga berhenti membayar tagihan listrik. Junta menanggapi dengan mengirimkan tentara dari pintu ke pintu untuk mengancam akan membunuh para penentang yang menolak membayar tagihan pemerintah.[22]

Ituri, 2021

[sunting | sunting sumber]

Kelompok-kelompok di Provinsi Ituri, Republik Demokratik Kongo melancarkan kampanye penolakan pajak yang bertujuan untuk memaksa pengunduran diri gubernur, yang mereka tuduh atas penurunan keamanan di provinsi tersebut.[23]

Argentina, 2021

[sunting | sunting sumber]

Restoran di Rosario, Santa Fe, Argentina melancarkan pemogokan pajak, dan segera diikuti oleh gimnasium. Bisnis mengatakan mereka tidak mampu membayar pajak selama pembatasan terkait pandemi Covid yang mencegah mereka beroperasi sesuai kapasitas.[24] Mereka bergabung dengan hotel di Mar del Plata.[25]

Baltimore, 2021

[sunting | sunting sumber]

Kelompok dari 37 bisnis di Fell's Point, Baltimore menandatangani surat yang mengancam untuk berhenti membayar pajak dan biaya kota (membayarnya ke rekening escrow) sampai kota memenuhi tuntutan mereka untuk keamanan yang lebih baik, pengumpulan sampah, dan penegakan hukum.[26]

Liga Bangsa-Bangsa Biafra, 2021

[sunting | sunting sumber]

Liga Bangsa-Bangsa Biafra, yang mencoba untuk mendirikan negara pecahan yang lebih mewakili rakyat Igbo, mengeluarkan ultimatum kepada perusahaan minyak di daerah tersebut, memerintahkan mereka untuk berhenti membayar pajak ke Kamerun dan Nigeria, yang saat ini mengklaim kedaulatan atas wilayah tersebut.[27]

Turki, tagihan utilitas, 2022

[sunting | sunting sumber]

Pada bulan Februari, 2022 politisi oposisi Turki Kemal Kılıçdaroğlu mengumumkan penolakannya untuk membayar tagihan listriknya hingga kenaikan harga 50% baru-baru ini dicabut. Beberapa cemevis Alevis juga berhenti membayar.[28] Dia kemudian berbicara kepada para pendukungnya dari rumahnya setelah listriknya dimatikan karena tidak membayar.

Distrik Castro, 2022

[sunting | sunting sumber]

Asosiasi Pedagang Castro, mewakili bisnis di distrik Castro, San Francisco, California memprotes tanggapan kota yang tidak efektif terhadap orang yang sakit jiwa dan/atau kecanduan yang tinggal di luar rumah di jalan-jalan kota dengan mengirimkan surat kepada pejabat kota menuntut agar kota mengambil tindakan yang lebih efektif dan mengancam untuk "berhenti membayar pajak dan berhenti membayar biaya lisensi karena kota tidak menyediakan layanan yang seharusnya dijamin berdasarkan apa yang kami bayarkan ke kota."[29]

Indonesia, 2023

[sunting | sunting sumber]

Pengguna jejaring sosial di Indonesia menggunakan tagar #StopBayarPajak akibat terungkapnya gaya hidup salah seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan buntut kasus penganiyaan yang dilakukan putranya pada tanggal 20 Februari 2023.[30][31]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ a b David F. Burg (2004). A World History of Tax Rebellions. ISBN 9780203500897. 
  2. ^ Erich Kirchler (2007). The Economic Psychology of Tax Behaviour. hlm. 182. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-06-17. Diakses tanggal 2023-03-02. Governments as far back as ancient Egypt have struggled to maintain compliance with tax laws. Indeed, it has been suggested that tax resistance has played a significant role in the collapse of several major world orders, including the Egyptian, Roman, Spanish and Aztec empires (Erard, 1997). 
  3. ^ "Comerciantes, en rebelión fiscal por los ambulantes". Diario de Cuyo (dalam bahasa Spanyol). 
  4. ^ e.g., "Northampton town centre could have 'personal shoppers' to give advice under new scheme". Northampton Chronicle. 10 September 2010. 
  5. ^ "Der Aufstand der rumänischen Freiberufler". Die Presse (dalam bahasa Jerman). 1 August 2010. 
  6. ^ "Guinea-Bissau cashew trade halted in tax protest". Reuters. 21 April 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 June 2011. 
  7. ^ "Polémica porque Baldata instó a no pagar el peaje en la ruta 36". La Voz (dalam bahasa Spanyol). 3 December 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-02. Diakses tanggal 2023-03-02. 
  8. ^ "Adik Gus Dur Tolak Bayar Pajak". Okezone News (dalam bahasa Melayu). 10 August 2012. 
    • "Kiai NU Akan Bahas Fatwa Tak Wajib Bayar Pajak". Okezone News (dalam bahasa Melayu). 12 August 2012. 
    • "Yenny Wahid: Menolak Bayar Pajak Lebih Baik Daripada Anarkis". detiknews (dalam bahasa Melayu). 15 September 2012. 
  9. ^ "AP Honduras correspondent chronicles stories of violence every day, everywhere, from everyone". Associated Press. 30 December 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-10-20. Diakses tanggal 2023-03-03. 
  10. ^ "D.Cornejo: "No llamé a la rebelión fiscal solo a un tirón de orejas"". El Tribuno (dalam bahasa Spanyol). Salta. 5 February 2013. 
  11. ^ "New Tax Hikes Pushing Ethiopians to Protest the Government". Addis Standard. 17 July 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-02. Diakses tanggal 2023-03-02. 
  12. ^ "በሚገኙ እስር ቤቶች በትንሹ 500 የሚሆኑ ነጋዴዎች ታስረዋል።". ESAT TV (dalam bahasa Amharik). 21 August 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-15. Diakses tanggal 2023-03-02. 
  13. ^ "Comerciantes se declaran en desobediencia fiscal en Guanare". El Pitazo (dalam bahasa Spanyol). 27 February 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-02. Diakses tanggal 2023-03-02. 
  14. ^ "Traders announce nationwide shutter-down strike from July 13". Geo.tv. 8 July 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-02. Diakses tanggal 2023-03-02. 
  15. ^ "Cámara de Comercio deltana se declara en desobediencia fiscal". Notidiario. 20 September 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-02. Diakses tanggal 2023-03-02. 
  16. ^ Ribalaygue, Jordi (6 January 2022). "L'impost que atia els greuges entre Barcelona i la perifèria". Tót Barcelona (dalam bahasa Katalan). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-02. Diakses tanggal 2023-03-02. 
  17. ^ "Money Rebellion FAQs". 
  18. ^ Eastwood, Sarah (1 September 2021). "Why I'm no longer paying my full council tax". Waltham Forest Echo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-01. Diakses tanggal 2023-03-02. 
  19. ^ "Tax chief brushes off public campaign to starve the regime of revenue". Frontier. 11 March 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-02. Diakses tanggal 2023-03-02. 
  20. ^ "Unpaid power bills put junta finances on the line". Frontier Myanmar. 15 May 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-02. Diakses tanggal 2023-03-02. 
  21. ^ Civil Disobedience Movement (@cvdom2021). "Joint Statement". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-02. Diakses tanggal 2023-03-02. 
  22. ^ Paddock, Richard C. (15 January 2022). "Pay your power bill or pay with your life, Myanmar soldiers warn citizens". New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-28. Diakses tanggal 2023-03-02. 
  23. ^ Loika, Marcus Jean. "Ituri: Le gouvernement provincial réagit à l'appel du G-5 sur l'incivisme fiscal". Congo Rassure (dalam bahasa Prancis). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-02. Diakses tanggal 2023-03-02. 
  24. ^ Eleisegui, Patricia (27 May 2021). "¿Rebelión impositiva?: en Rosario los restaurantes dejarán de pagar impuestos y este es el escenario en Capital". iProfesional (dalam bahasa Spanyol). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-02. Diakses tanggal 2023-03-02. 
  25. ^ "Los hoteles de Mar del Plata dejan de pagar impuestos por la crisis del sector". La Capital (dalam bahasa Spanyol). 15 June 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-02. Diakses tanggal 2023-03-02. 
  26. ^ Burnett, Ava-joye (8 June 2021). "'Please Do Your Job': Following Violent Weekend, 37 Fells Point Businesses Threaten To Withhold City Taxes". WJG CBS Baltimore. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-06-30. Diakses tanggal 2023-03-02. 
  27. ^ "Biafra group issues 20days ultimatum to oil companies to stop paying taxes to Nigeria Gov't". Obinwannem News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-02. Diakses tanggal 2023-03-02. 
  28. ^ "Τουρκία: "Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω" από τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης". euronews (dalam bahasa Yunani). 10 February 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-01-27. Diakses tanggal 2023-03-02. 
  29. ^ Flores, Jessica (24 August 2022). "Frustrated Castro merchants threaten to withhold taxes unless S.F. tackles drugs, littering on streets". San Francisco Chronicle. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-12-26. Diakses tanggal 2023-03-02. 
  30. ^ Purba, Jonathan Pandopatan (2023-02-22). "Melihat TKP Penganiayaan yang Dilakukan Mario Dandy Satriyo, Anak Pejabat Pajak Pengendara Rubicon". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-02-25. Diakses tanggal 2023-02-25. 
  31. ^ profilbaru.com. "Penganiayaan David Ozora Latumahina - Profilbaru.Com" (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-02-25. Diakses tanggal 2023-03-04. 

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar_tindakan_historis_perlawanan_pajak&oldid=26446486"