Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah DPOD
Gambaran umum
Singkatan	DPOD
Didirikan	7 April 2000 (2000-04-07)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015
Sifat	bertanggung jawab kepada Presiden
Struktur
Ketua merangkap anggota	Wakil Presiden RI
Sekretaris merangkap anggota	Menteri Dalam Negeri
Wakil Sekretaris merangkap anggota	Menteri Keuangan
Anggota	Menteri Pertahanan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menteri Sekretaris Negara; Sekretaris Kabinet; Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI); Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI); dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (disingkat DPOD) adalah dewan yang memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah. DPOD mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan yang meliputi:

1. penataan daerah;
2. dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus;
3. dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.