Ekonomi Asia Tenggara
 | Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala. Tag ini diberikan pada Desember 2022. |
.svg)
Ekonomi Asia Tenggara dibangun oleh persamaan budaya antarnegara Asia Tenggara. Bentuk kerja sama ekonomi di Asia Tenggara ialah hubungan bilateral dan multilateralisme. Ekonomi Asia Tenggara dibangun dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat di masing-masing negara di dalam kawasan Asia Tenggara. Pembangunan ekonomi di Asia Tenggara melibatkan diplomasi kebudayaan sebagai perantara dalam politik dan pertahanan negara di masing-masing negara dalam kawasan Asia Tenggara. Ekonomi Asia Tenggara dibentuk melalui prinsip hubungan antar negara yang saling menguntungkan. Selain itu, ekonomi Asia Tenggara berdasarkan pada prinsip saling mengerti, memahami dan menghormati kepentingan nasional dari masing-masing negara.[1]
Kerja sama
[sunting | sunting sumber]Subwilayah Mekong Raya
[sunting | sunting sumber]Subwilayah Mekong Raya dibentuk bersama dengan empat negara dalam kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Perbara) dan dua provinsi dalam wilayah Tiongkok. Kerja sama ini memanfaatkan Sungai Mekong sebagai sumber ekonomi bagi keenam negara ini. Negara Perbara yang bekerja sama ialah Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam. Sedangkan Tiongkok hanya bekerja sama pada wilayah Provinsi Yunnan dan Provinsi Guangxi Zhuan. Pelopor kerja sama ekonomi subwilayah ini adalah Bank Pembangunan Asia. Perjanjian kerja sama ditandatangani pada tahun 1992.[2]
Kawasan Perdagangan Bebas Perbara
[sunting | sunting sumber]Negara-negara yang tergabung di dalam Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara telah membentuk Kawasan Perdagangan Bebas Perbara sejak tahun 1993. Dalam kawasan ini perdagangan dilakukan dengan aliran bebas barang di Perbara. Dalam Kawasan Perdagangan Bebas Perbara, negara anggota Perbara terbagi dua, yaitu Perbara 6 dan CLMV. Perbara 6 terdiri dari Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sedangkan CLMV merupakan gabungan dari Laos, Kamboja, Myanmar dan Vietnam. Dalam Perbara 6, tarif jalur masuk dikurangi hingga 99,65% dari skema Tarif Preferensi Efektif Umum. Sedangkan dalam CLMV, tarif dikurangi sebesar 98,96% tarif menjadi antara 0-5%. Tarif lama hanya diizinkan pada beberapa produk yang tergolong dalam Daftar Sensitif, Daftar Sensitif Tinggi dan Daftar Ekspresi Umum.[3]
Kawasan Perdagangan Bebas Perbara-India
[sunting | sunting sumber]Kawasan Perdagangan Bebas Perbara-India merupakan kerja sama ekonomi yang dibentuk oleh Perbara dan India. Kerangka perjanjian kerja sama ekonomi ini ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2003. Dalam perjanjian ini, negara Perbara yang memberikan persetujuan ialah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Laos dan Myanmar. Sedangkan perjanjian perdagangan dilakukan terhadap negara India. Pada tanggal 13 Agustus 2009, ditetapkan protokol untuk mengubah perjanjian kerangka kerjasama yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Dalam perjanjian ini, kawasan perdagangan bebas dibuka dalam dua tahap. Tahap pertama pada tahun 2013 oleh Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam dan India. Sedangkan tahap kedua diadakan pada tahun 2018 oleh India, Vietnam, Kamboja, Filipina, Laos dan Myanmar.[4]
Masyarakat Ekonomi Perbara
[sunting | sunting sumber]Masyarakat Ekonomi Perbara merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi antarnegara Perbara yang dibentuk pada tahun 2015. Bentuk kerja samanya berupa pasar bebas. Kesepakatan kerja sama ini meliputi 12 sektor ekonomi yang terbagi menjadi 7 sektor barang industri dan 5 sektor jasa. Rencana pembentukannya diawali melalui diskusi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perbara yang ke-9 pada tahun 2003. Awalnya, hanya ditetpkan 11 sektor integrasi prioritas. Sektor barang industri terdiri atas produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, karet, tekstil, otomotif, dan kayu. Sedangkan sektor jasa meliputi penerbangan, kartu elektronik, pelayanan kesehatan, pariwisata dan jasa logistik.[5]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Abidin, Yumetri (2020). Pengantar Budaya Masyarakat Asia Tenggara (PDF). Jakarta: Lembaga Penerbitan UNAS. hlm. 11.
- ^ Sinaga, L.C. dkk., ed. (2019). 50 Tahun ASEAN: Dinamika dan Tantangan ke Depan (PDF). Jakarta: LIPI Press. hlm. 122–123. ISBN 978-602-496-038-4.
- ^ Tavares, dkk. (2017). ASEAN Selayang Pandang (PDF) (edisi ke-22). Jakarta Pusat: Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. hlm. 36. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-07-10. Diakses tanggal 2021-07-23.
- ^ Jati, dkk. (2019). Firdausy, dkk., ed. "Peran Kerja Sama Perdagangan Antara ASEAN dan India dalam Ekonomi-Politik untuk Pembangunan Berkelanjutan" (PDF). Prosiding Seminar Nasional Bagian II: Revolusi Industri 4.0 dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: 46. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-07-10. Diakses tanggal 2021-07-23.
- ^ Wangke, Humphrey (2014). "Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015" (PDF). Info Singkat. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. VI (10): 5. ISSN 2088-2351. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-07-23. Diakses tanggal 2021-07-23.