Daftar Ketua Menteri Jharkhand

Chief Minister of Jharkhand
Chief Minister of Jharkhand
	Petahana; Champai Soren; sejak January 2024
Ditunjuk oleh	Governor of Jharkhand
Pejabat perdana	Babulal Marandi
Dibentuk	15 November 2000

Ketua Menteri Jharkhand adalah ketua eksekutif dari negara bagian timur India Jharkhand. Sesuai dengan Konstitusi India, gubernur adalah seorang kepala de jure negara bagian, namun otoritas eksekutif de facto dipegang ketua menteri. Setelah pemilihan-pemilihan dari Mahkamah Legislatif Jharkhand, gubernur negara bagian tersebut biasanya mengundang partai (atau koalisi) dengan mayoritas kursi dari bentuk pemerintahan tersebut. Gubernur yang melantik ketua menteri, di mana dewan menteri menjadi penanggung jawab kolektif dari mahkamah tersebut. Memberikannya kepercayaan dari mahkamah tersebut, masa jabatan ketua menteri biasanya paling lama lima tahun; tidak ada batas-batas untuk jumlah masa jabatan yang ia dapat jabati.^[1]

Sejak pembentukan Jharkhand pada 2000, ketika wilayah tersebut melepaskan diri dari distrik-distrik selatan perbukitan Bihar, enam orang telah menjabat sebagai ketua menteri negara bagian tersebut, setengah diantaranya berasal dari Partai Bharatiya Janata (PBJ), termasuk Babulal Marandi, pemegang jabatan pertamanya. Anggota separtainya Arjun Munda adalah ketua menteri yang paling lama menjabat selama lebih dari lima tahun pada tiga masa jabatan. Dua ketua menteri berasal dari Jharkhand Mukti Morcha (JMM), yang dinamai oleh Shibu Soren dan putranya Hemant Soren. Negara bagian tersebut juga pernah diperintah oleh independen, Madhu Koda. Pada antara masa jabatan mereka, negara bagian tersebut juga berada di bawah pemerintahan presiden.

Raghubar Das dari PBJ adalah ketua menteri petahana, setelah pelantikannya pada 28 Desember 2014.

Ketua Menteri Jharkhand

Keterangan warna untuk partai
Partai Bharatiya Janata Independen Jharkhand Mukti Morcha N/A (Pemerintahan presiden)

No	Nama (konstituensi)	Masa jabatan	Partai^[a]	Komposisi mahkamah
1	Babulal Marandi Ramgarh	15 November 2000 – 17 Maret 2003 (852 hari)	Partai Bharatiya Janata	PBJ: 32 JMM: 12 KNI: 11 RJD: 9 JD(U): 8 Lain-lain: 9
2	Arjun Munda Kharsawan	18 Maret 2003 – 2 Maret 2005 (715 hari)	Partai Bharatiya Janata	PBJ: 32 JMM: 12 KNI: 11 RJD: 9 JD(U): 8 Lain-lain: 9
3	Shibu Soren	2 Maret 2005 – 12 Maret 2005 (10 hari)	Jharkhand Mukti Morcha	Total: 80 PBJ: 30 JMM: 17 KNI: 9 RJD: 7 JD(U): 6 Lain-lain: 12
(2)	Arjun Munda Kharsawan	12 Maret 2005 – 14 September 2006 (555 hari)	Partai Bharatiya Janata
4	Madhu Koda Jaganathpur	14 September 2006 – 23 Agustus 2008^[2] (709 hari)	Independen
(3)	Shibu Soren	27 Agustus 2008 – 18 Januari 2009 (144 hari)	Jharkhand Mukti Morcha
–	Lowong^[b] (Pemerintahan presiden)	19 Januari 2009 – 29 Desember 2009 (344 hari)	N/A
(3)	Shibu Soren	30 Desember 2009 – 31 Mei 2010 (152 hari)	Jharkhand Mukti Morcha	PBJ: 18 JMM: 18 KNI: 13 JVM(P): 11 SPSJ: 6 RJD: 5 Lain-lain: 10
–	Lowong^[b] (Pemerintahan presiden)	1 Juni 2010 – 11 September 2010 (102 hari)	N/A
(2)	Arjun Munda Kharsawan	11 September 2010 – 18 Januari 2013 (860 hari)	Partai Bharatiya Janata
–	Lowong^[b] (Pemerintahan presiden)	18 Januari 2013 – 12 Juli 2013 (175 hari)	N/A
5	Hemant Soren Dumka	13 Juli 2013 – 28 Desember 2014 (28 Desember 2014 hari)	Jharkhand Mukti Morcha
6	Raghubar Das	28 Desember 2014 (Kesalahan ekspresi: Kata "desember" tidak dikenal. hari)	Partai Bharatiya Janata	PBJ: 37 SPSJ: 5 JMM: 19 KNI: 6 JVM(P): 8 Lain-lain: 6

Catatan dan Referensi

Catatan

^ Kolom ini hanya berisi nama partai ketua menteri tersebut. Pemerintahan negara bagian yang ia kepalai bisa jadi merupakan sebuah koalisi kompleks dari beberapa partai dan independen; partai-partai tersebut tidak dimasukkan disini.
^ ^a ^b ^c Pemerintahan presiden dilakukan ketika "pemerintahan di sebuah negara bagian tidak menjalankan fungsi sesuai dengan Konstitusi", yang sering terjadi karena tidak ada partai atau koalisi mayoritas dalam mahkamah tersebut. Ketika pemerintahan presiden terpaksa dilakukan dalam sebuah negara bagian, dewan menterinya akan dibubarkan. Jabatan ketua menteri menjadi lowong, dan administrasinya diambil alih oleh gubernur, yang difungsikan menjadi setengah pemerintahan pusat. Pada waktu itu, mahkamah legislatif juga dibubarkan.^[3]

Referensi

^ Durga Das Basu. Introduction to the Constitution of India. 1960. 20th Edition, 2011 Reprint. pp. 241, 245. LexisNexis Butterworths Wadhwa Nagpur. ISBN 978-81-8038-559-9. Catatan: meskipun teks tersebut berbicara tentang pemerintahan negara bagian India pada umumnya, teks ini ditambahkan untuk kasus spesifik dari Jharkhand.
^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-10-12. Diakses tanggal 2015-05-30.
^ Amberish K. Diwanji. "A dummy's guide to President's rule". Rediff.com. 15 Maret 2005.

[2] Kolom ini hanya berisi nama partai ketua menteri tersebut. Pemerintahan negara bagian yang ia kepalai bisa jadi merupakan sebuah koalisi kompleks dari beberapa partai dan independen; partai-partai tersebut tidak dimasukkan disini.

[PR-5] Pemerintahan presiden dilakukan ketika "pemerintahan di sebuah negara bagian tidak menjalankan fungsi sesuai dengan Konstitusi", yang sering terjadi karena tidak ada partai atau koalisi mayoritas dalam mahkamah tersebut. Ketika pemerintahan presiden terpaksa dilakukan dalam sebuah negara bagian, dewan menterinya akan dibubarkan. Jabatan ketua menteri menjadi lowong, dan administrasinya diambil alih oleh gubernur, yang difungsikan menjadi setengah pemerintahan pusat. Pada waktu itu, mahkamah legislatif juga dibubarkan.^[3]

[1] Durga Das Basu. Introduction to the Constitution of India. 1960. 20th Edition, 2011 Reprint. pp. 241, 245. LexisNexis Butterworths Wadhwa Nagpur. ISBN 978-81-8038-559-9. Catatan: meskipun teks tersebut berbicara tentang pemerintahan negara bagian India pada umumnya, teks ini ditambahkan untuk kasus spesifik dari Jharkhand.

[3] "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-10-12. Diakses tanggal 2015-05-30.

[4] Amberish K. Diwanji. "A dummy's guide to President's rule". Rediff.com. 15 Maret 2005.

[1]

[a]

[2]

[b]

[3]