Daftar Ketua Menteri Meghalaya

Ketua Menteri Meghalaya
Ketua Menteri Meghalaya
	Petahana; Mukul Sangma; sejak 20 April 2010
Ditunjuk oleh	Gubernur Meghalaya
Pejabat perdana	Williamson A. Sangma
Dibentuk	2 April 1970

Ketua Menteri Meghalaya adalah ketua eksekutif dari negara bagian timur laut India Meghalaya. Sesuai dengan Konstitusi India, gubernur adalah seorang kepala de jure negara bagian, tetapi otoritas eksekutif de facto dipegang ketua menteri. Setelah pemilihan-pemilihan dari Mahkamah Legislatif Meghalaya, gubernur negara bagian tersebut biasanya mengundang partai (atau koalisi) dengan mayoritas kursi dari bentuk pemerintahan tersebut. Gubernur yang melantik ketua menteri, di mana dewan menteri menjadi penanggung jawab kolektif dari mahkamah tersebut. Memberikannya kepercayaan dari mahkamah tersebut, masa jabatan ketua menteri biasanya paling lama lima tahun; tidak ada batas-batas untuk jumlah masa jabatan yang ia dapat jabati.^[1]

Sejak 1970, sebelas orang telah menjabat sebagai Ketua Menteri Meghalaya. Enam diantaranya berasal dari Kongres Nasional India, termasuk pemegang jabatan pertama Williamson A. Sangma dan petahana saat ini Mukul Sangma, yang menjabat sejak 20 April 2010.

Daftar

No^[a]	Nama	Masa jabatan^[2]		Partai^[b]	Lama menjabat
1	Williamson A. Sangma	2 April 1970	21 Januari 1972	Konferensi Para Pemimpin Bukit Seluruh Partai	842 Hari
		21 Januari 1972	18 Maret 1972		58 Hari
		18 Maret 1972	21 November 1976		1710 Hari
		22 November 1976	3 Maret 1978	Kongres Nasional India	437 Hari
2	Darwin Diengdoh Pugh	10 Maret 1978	21 Februari 1979	Konferensi Para Pemimpin Bukit Seluruh Partai	348 Hari
2	Darwin Diengdoh Pugh	21 Februari 1979	6 Mei 1979		75 Hari [Total 423 Hari]
3	B. B. Lyngdoh	7 Mei 1979	7 Mei 1981		732 Hari
(1)	Williamson A. Sangma	7 Mei 1981	24 Februari 1983	Kongres Nasional India	657 Hari
(3)	B. B. Lyngdoh	2 Maret 1983	31 Maret 1983	Konferensi Para Pemimpin Bukit Seluruh Partai	30 Hari
(1)	Williamson A. Sangma	2 April 1983	5 Februari 1988	Kongres Nasional India	1769 Hari [Total 5199 Hari]
4	P. A. Sangma	6 Februari 1988	25 Maret 1990	Kongres Nasional India	779 Hari
(3)	B. B. Lyngdoh	26 Maret 1990	10 Oktober 1991	HPU	564 Hari
–	Lowong^[c] (Pemerintahan presiden)	11 Oktober 1991	5 Februari 1992	N/A
5	D.D. Lapang	5 Februari 1992	19 Februari 1993	Kongres Nasional India	381 Hari
6	S. C. Marak	19 Februari 1993	27 Februari 1998		1835 Hari
6	S. C. Marak	27 Februari 1998	10 Maret 1998		13 Hari [Total 1848 Hari]
(3)	B. B. Lyngdoh	10 Maret 1998	8 Maret 2000	Partai Demokratik Serikat	729 Hari [Total 2055 Hari]
7	E. K. Mawlong	8 Maret 2000	8 Desember 2001	Partai Demokratik Serikat	275 Hari
8	Flinder Anderson Khonglam	8 Desember 2001	4 Maret 2003	Independen	452 Hari
(5)	D. D. Lapang	4 Maret 2003	15 Juni 2006	Kongres Nasional India	1230 Hari
9	J. D. Rymbai	15 Juni 2006	10 Maret 2007		268 Hari
(5)	D. D. Lapang	10 Maret 2007	4 Maret 2008		360 Hari
(5)	D. D. Lapang	4 Maret 2008	19 Maret 2008		16 Hari
10	Donkupar Roy	19 Maret 2008	18 Maret 2009	Partai Demokratik Serikat	365 Hari
–	Lowong^[c] (Pemerintahan presiden)	18 Maret 2009	12 Mei 2009	N/A
(5)	D. D. Lapang	13 Mei 2009	19 April 2010	Kongres Nasional India	341 Hari [Total 2328 Hari]
11	Mukul Sangma	20 April 2010	5 Maret 2013		14 tahun, 222 hari
11	Mukul Sangma	5 Maret 2013	Petahana		14 tahun, 222 hari

Lihat pula

Catatan

Catatan kaki

^ Sejumlah inside brackets mengindikasikan bahwa petahana tersebut sebelumnya pernah menjabat.
^ Kolom ini hanya berisi nama partai ketua menteri tersebut. Pemerintahan negara bagian yang ia kepalai bisa jadi merupakan sebuah koalisi kompleks dari beberapa partai dan independen; partai-partai tersebut tidak dimasukkan disini.
^ ^a ^b Pemerintahan presiden dilakukan ketika "pemerintahan di sebuah negara bagian tidak menjalankan fungsi sesuai dengan Konstitusi", yang sering terjadi karena tidak ada partai atau koalisi mayoritas dalam mahkamah tersebut. Ketika pemerintahan presiden terpaksa dilakukan dalam sebuah negara bagian, dewan menterinya akan dibubarkan. Jabatan ketua menteri menjadi lowong, dan administrasinya diambil alih oleh gubernur, yang difungsikan menjadi setengah pemerintahan pusat. Pada waktu itu, mahkamah legislatif juga dibubarkan.^[3]

Referensi

^ Durga Das Basu. Introduction to the Constitution of India. 1960. 20th Edition, 2011 Reprint. pp. 241, 245. LexisNexis Butterworths Wadhwa Nagpur. ISBN 978-81-8038-559-9. Catatan: meskipun teks tersebut berbicara tentang pemerintahan negara bagian India pada umumnya, teks ini ditambahkan untuk kasus spesifik dari Meghalaya.
^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-09-19. Diakses tanggal 2015-05-29.
^ Amberish K. Diwanji. "A dummy's guide to President's rule". Rediff.com. 15 Maret 2005.

Pranala luar

Mahkamah Legislatif Meghalaya

[2] Sejumlah inside brackets mengindikasikan bahwa petahana tersebut sebelumnya pernah menjabat.

[4] Kolom ini hanya berisi nama partai ketua menteri tersebut. Pemerintahan negara bagian yang ia kepalai bisa jadi merupakan sebuah koalisi kompleks dari beberapa partai dan independen; partai-partai tersebut tidak dimasukkan disini.

[PR-6] Pemerintahan presiden dilakukan ketika "pemerintahan di sebuah negara bagian tidak menjalankan fungsi sesuai dengan Konstitusi", yang sering terjadi karena tidak ada partai atau koalisi mayoritas dalam mahkamah tersebut. Ketika pemerintahan presiden terpaksa dilakukan dalam sebuah negara bagian, dewan menterinya akan dibubarkan. Jabatan ketua menteri menjadi lowong, dan administrasinya diambil alih oleh gubernur, yang difungsikan menjadi setengah pemerintahan pusat. Pada waktu itu, mahkamah legislatif juga dibubarkan.^[3]

[1] Durga Das Basu. Introduction to the Constitution of India. 1960. 20th Edition, 2011 Reprint. pp. 241, 245. LexisNexis Butterworths Wadhwa Nagpur. ISBN 978-81-8038-559-9. Catatan: meskipun teks tersebut berbicara tentang pemerintahan negara bagian India pada umumnya, teks ini ditambahkan untuk kasus spesifik dari Meghalaya.

[3] "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-09-19. Diakses tanggal 2015-05-29.

[5] Amberish K. Diwanji. "A dummy's guide to President's rule". Rediff.com. 15 Maret 2005.

[1]

[a]

[2]

[b]

[c]

[3]