Konstitusional

Konstitusional dari akar kata konstitusi atau Undang-Undang Dasar, dengan demikian merujuk pada semua langkah politik yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Karena Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi dalam suatu negara maka suatu tindakan konstitusional adalah semua langkah yang sesuai hukum. Tetapi selanjutnya karena konstitusi diuraikan dalam berbagai undang-undang dan lain peraturan perundang-undangan, maka sering pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang bersama parlemen (di Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat) maka dalam beberapa situasi pelanggaran hukum bisa merupakan pelanggaran terhadap peraturan di bawah konstitusi sehingga untuk menetapkan apakah suatu undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi dibentuklah Mahkamah Konstitusi.

Di Indonesia, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dikenal sebagai era Orde Baru, misalnya konstitusi mendapat posisi yang begitu sakral sehingga tidak bisa diubah barang sekata pun. Tetapi sejak bergulirnya Reformasi telah 4 kali perubahan dilakukan terhadap konstitusi RI. Bersama dengan perubahan atau amendemen konstitusi tersebut maka berubah pula batasan tentang tindakan konstitusional. Misalnya dengan dicantumkannya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi maka perspektif HAM menjadi sah sebagai argumen hukum dan politik.

Perbedaan sistem republik dan monarki di bawah konstitusi

Pendalaman teori	Republik konstitusional			Monarki konstitusional
	Presidensial	Semipresidensial	Parlementer	Parlementer
Kepala negara	Presiden			Raja/Ratu
Kepala pemerintahan	Presiden	Perdana Menteri
Sifat kepala negara	Populer		Seremonial
Sifat kepala pemerintahan	Populer	Seremonial	Populer
Kekuasaan kepala negara	Pemisahan atau pembagian			Hanya pemisahan
Masa jabatan kepala negara	ditentukan jangka waktu			seumur hidup
Masa jabatan kepala pemerintahan	ditentukan jangka waktu	Tidak ditentukan jangka waktu
Masa pemilihan umum presiden	ditentukan jangka waktu (4-6 tahun)			–
Masa pemilihan umum legislatif	tepat waktu		berubah-ubah sesuai dengan keputusan Perdana Menteri
Kekuasaan negara	Pemisahan atau pembagian			Hanya pemisahan
Pemegang kekuasaan	Eksekutif		Legislatif
Hak prerogratif untuk eksekutif	Presiden		Perdana Menteri
Hak kekuasaan wilayah negara	Presiden		Perdana Menteri
Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut	Presiden		Perdana Menteri
Tampilan kepala negara dalam kabinet	ya			tidak (kecuali ada undangan Perdana Menteri)
Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif	tidak	ya
Eksekutif dijatuhkan legislatif	tidak		ya
Posisi eksekutif	Partai politik dan profesional		Hanya Partai Berkuasa Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi)
Hubungan legislatif dan eksekutif	harus lepas dari jabatan legislatif		merangkap sebagai jabatan legislatif
Posisi kedudukan legislatif dengan eksekutif	sejajar	legislatif lebih tinggi dibandingkan eksekutif
Pembubaran legislatif oleh eksekutif	tidak		ya
Keputusan kepala negara	tidak dapat diganggu gugat (keputusan mutlak)			dapat diubah melalui legislatif
Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih	ya			tidak
Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif	ya			tidak
Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara	tidak tentu			hanya satu
Rangkap jabatan kepala negara	ya			tidak
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturan bersama dengan legislatif	Presiden		Perdana Menteri
Pemilihan kepala negara	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)			diwariskan turun temurun menurut UU
Pemilihan kepala pemerintahan	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)	ditunjuk Presiden	dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung)
Hukuman kepada kepala negara	Pemakzulan			Dilucut haknya
Hukuman kepada kepala pemerintahan	Pemakzulan	Mosi tak percaya
Lingkungan Istana Negara	kalangan umum			pribadi
Posisi elite/orang kaya	setara			dianggap bangsawan/feodal