Munisipalitas di Brasil
Kota praja di Brasil (bahasa Portugis: Municípios do Brasil) merupakan pembagian administratif dari negara bagian di Brasil. Brasil memiliki 5.570 munisipalitas, membuat populasi rata-rata 34.361. Negara bagian di Brazil rata-rata memiliki 214 munisipalitas. Roraima adalah negara bagian yang paling sedikit terbagi, dengan 15 munisipalitas, sementara Minas Gerais negara bagian yang paling banyak terbagi, dengan 853 munisipalitas. Distrik Federal ibu kota negara Brasília tidak dapat dibagi dalam munisipalitas (menurut Konstitusi Brasil, Distrik Federal menyerap kekuatan konstitusional dan hukum, atribusi dan kewajiban negara bagian dan munisipalitas).
Konstitusi Brazil 1988 memperlakukan munisipalitas sebagai bagian dari Federasi dan subdivisi yang tidak hanya tergantung dari negara bagian. Setiap kota memiliki pemerintah daerah otonom, yang terdiri dari wali kota dan badan legislatif (Câmara Municipal). Kedua pemerintah daerah dan badan legislatif dipilih langsung oleh penduduk setiap empat tahun. Pemilihan ini berlangsung pada saat yang sama di seluruh negera; pemilihan kepala daerah terakhir diselenggarakan pada 7 Oktober 2012. Setiap munisipalitas memiliki kekuatan konstitusional untuk menyetujui undang-undangnya sendiri dan mengumpulkan pajak dan juga menerima dana dari pemerintah negara bagian dan federal.[1] Namun, pemerintah kota tidak memiliki kekuatan hukum, dan peradilan hanya diselenggarakan di tingkat negara bagian atau federal. Sebuah pembagian peradilan negara bagian, atau comarca, bisa juga sesuai dengan sebuah munisipalitas tersendiri atau mencakup beberapa munisipalitas.
Kursi pemerintahan negara bagian didenominasi oleh kota, dengan tidak adanya pertimbangan hukum tentang penduduk, area atau fasilitas. Kota ini memiliki nama yang sama dengan munisipalitas. Munisipalitas dapat terbagi lagi untuk tujuan administratif (pada umumnya, munisipalitas baru terbentuk dari distrik tersebut). Situs penduduk lainnya adalah desa-desa, tetapi tanpa efek hukum atau peraturan.
Munisipalitas dapat dibagi atau digabung untuk membentuk munisipalitas baru dalam batas-batas negara bagian, jika populasi kota terlibat keinginan untuk melakukannya dalam jejak pendapat.[1] Namun, hal ini harus mematuhi Konstitusi Federal, dan membentuk exclaves atau memisahkan diri dari negara bagian atau serikat yang dilarang tegas.[1]
A
[sunting | sunting sumber]- Kota praja di Acre (AC)
- Kota praja di Alagoas (AL)
- Kota praja di Amapá (AP)
- Kota praja di Amazonas (AM)
B
[sunting | sunting sumber]C
[sunting | sunting sumber]E
[sunting | sunting sumber]G
[sunting | sunting sumber]M
[sunting | sunting sumber]- Kota praja di Maranhão (MA)
- Kota praja di Mato Grosso (MT)
- Kota praja di Mato Grosso do Sul (MS)
- Kota praja di Minas Gerais (MG)
P
[sunting | sunting sumber]- Kota praja di Pará (PA)
- Kota praja di Paraíba (PB)
- Kota praja di Paraná (PR)
- Kota praja di Pernambuco (PE)
- Kota praja di Piauí (PI)
R
[sunting | sunting sumber]- Kota praja di Rio de Janeiro (RJ)
- Kota praja di Rio Grande do Norte (RN)
- Kota praja di Rio Grande do Sul (RS)
- Kota praja di Rondônia (RO)
- Kota praja di Roraima (RR)
S
[sunting | sunting sumber]T
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b c "Brazilian Federal Constitution" (dalam bahasa Portuguese). Presidency of the Republic. 1988. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-12-13. Diakses tanggal 2008-06-03."Brazilian Federal Constitution". v-brazil.com. 2007. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-09-28. Diakses tanggal 2008-06-03.
Unofficial translation