Pemerintahan Sipil Hindia Belanda

Pemerintahan Sipil Hindia Belanda
Nederlandsch-Indische Civiele Administratie
Kedatangan personel NICA di Bandar Udara Kemayoran di Batavia, November 1945
Pemimpin	Hubertus Johannes van Mook Abdulkadir Widjojoatmodjo
Waktu operasi	1944–1947
Mematuhi	Belanda Hindia Belanda
Wilayah operasi	Kepulauan Indonesia
Status	Semi-militer
Sekutu	Tentara Kerajaan Hindia Belanda Amerika Serikat Britania Raya Australia
Lawan	Jepang Indonesia
Pertempuran dan perang	Perang Dunia II Perang Kemerdekaan Indonesia

Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (bahasa Belanda: Nederlandsch Indische Civiele Administratie; bahasa Inggris: Netherlands Indies Civil Administration; disingkat NICA) adalah sebuah organisasi semi-militer yang didirikan pada bulan April 1944, yang ditugaskan untuk memulihkan administrasi sipil dan hukum pemerintahan kolonial Belanda setelah menyerahnya pasukan pendudukan Jepang di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) pada akhir Perang Dunia II.

Pada bulan Januari 1946, namanya diubah menjadi Cabang Administrasi Militer Sekutu–Urusan Sipil (AMACAB). Setelah pelepasan Komando Asia Tenggara Britania (SEC) dari Kepulauan Indonesia, organisasi ini berganti nama menjadi Layanan Administratif Sementara (bahasa Belanda: Tijdelijke Bestuursdienst) pada bulan Juni 1946.

Pembentukan

NICA dibentuk di Australia pada 3 April 1944 dan awalnya bertugas menghubungkan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di pengasingan dengan Komando Tertinggi Sekutu di Wilayah Pasifik Barat Daya (SWPA/South West Pacific Area). Berkedudukan di Camp Colombia, Brisbane, lembaga ini awalnya bernaung di bawah struktur komando Sekutu. Di awal 1944, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, H.J. Van Mook dan Panglima Tertinggi SWPA, Jenderal Douglas MacArthur dari AS, menyepakati bahwa wilayah Hindia Belanda yang berhasil direbut oleh pasukan Sekutu akan diserahkan kepada pemerintahan sipil NICA. Namun karena penundaan politis di Departemen Luar Negeri AS (U.S. State Department), kesepakatan berjudul Van Mook - MacArthur Civil Affairs Agreement tersebut baru ditandatangani pada 10 Desember 1944.

Pada April 1944, detasemen personel NICA yang pertama mendarat di Hollandia (sekarang Jayapura), terdiri dari personil militer atau paramiliter Belanda, Indo (Eurasia) dan pribumi Hindia Belanda yang berseragam. Komando umum dijabat oleh Colonel C. Giebel yang Staff Officer NICA (SONICA). Setiap detasemen dikepalai oleh seorang Commanding Officer NICA (CONICA) yang bertanggung jawab untuk pemerintahan lokal. Sebelum kapitulasi Jepang, unit-unit NICA sudah membentuk pemerintahan sipil di Nugini (seperti Hollandia, Biak, and Manokwari), Maluku (Morotai) dan Kalimantan (Tarakan dan Balikpapan).

Dukungan suplai dan logistik dari AS kepada NICA berakhir ketika komando militer dialihkan dari SWPA yang dikepalai AS kepada SEAC (South East Asia Command) pimpinan Inggris pada 15 Agustus 1945. 250 detasemen NICA yang tadinya direncanakan akan dikirim ke Jawa dihentikan aktivitasnya. Perebutan kembali Sumatra, Jawa, Bali dan Lombok menjadi tanggung jawab Inggris. Sementara wilayah selain wilayah tersebut menjadi tanggung jawab Australia. Pada 24 Agustus 1945, Belanda menandatangani perjanjian British Civil Affairs Investment Agreement dengan South East Asia Command (SEAC) pimpinan Louis Mountbatten.

Pada September 1945, utusan pertama NICA mendarat di Batavia (sekarang menjadi Jakarta). Karena pemerintah Republik Indonesia bersikeras menentang kehadiran staff NICA dan penggunaan nama Hindia Belanda dalam lembaga tersebut, maka pada Januari 1946, namanya diubah menjadi AMACAB (Allied Military Administration-Civil Affairs Branch). Setelah Inggris meninggalkan Indonesia dan pembubaran SEAC pada Juni 1946, namanya diganti lagi menjadi Tijdelijke Bestuursdienst (Temporary Administrative Service).