Revolusi Mesir 1919

Revolusi Mesir 1919
Bagian dari Revolusi 1917–1923
Demonstrasi di Mesir tahun 1919, tampak bendera Mesir dengan Bulan sabit, Salib, dan Bintang Daud.
Tanggal November 1918 – Juli 1919 Lokasi Kesultanan Mesir, Sudan Inggris-Mesir Hasil Britania menyetujui Kemerdekaan Mesir Konstitusi Mesir diterapkan Pendirian Kerajaan Mesir Aksesi pengamanan Britania atas Mesir dan Sudan
Pihak terlibat
Kekaisaran Britania Kesultanan Mesir Sudan Inggris-Mesir Australia Selandia Baru	Demonstran Partai Wafd
Tokoh dan pemimpin
Reginald Wingate	Saad Zaghlul
Korban
29 Pasukan Britania gugur 1 Tentara Australian gugur 31 Sipil Eropa meninggal.
800 terbunuh dan 1,600 terluka dalam kerusuhan

Revolusi Mesir 1919 (bahasa Arab: ثورة 1919 Thawra 1919) adalah sebuah revolusi di seluruh negara Mesir melawan pendudukan Britania di Mesir dan Sudan. Didukung dari berbagai lapisan masyarakat setelah kembalinya pemimpin revolusioner Nasionalis Mesir Saad Zaghlul dan anggota dari Partai Wafd pada tahun 1919.

Revolusi menyebabkan Britania mengakui kemerdekaan Mesir pada tahun 1922 sebagai Kerajaan Mesir, dan pelaksanaan konstitusi baru pada tahun 1923. Pemerintah Britania, menolak untuk mengakui kedaulatan Mesir atas Sudan, atau untuk menarik pasukannya dari Zona Terusan Suez, faktor-faktor yang akan terus memperburuk hubungan Britania Raya-Mesir dalam beberapa dekade menjelang revolusi Mesir tahun 1952.

Latar belakang

Kesultanan Utsmaniyah mempertahankan kedaulatan nominal atas Mesir, tetapi hubungan politik antara kedua negara sebagian besar terputus karena perebutan kekuasaan sebelumnya oleh Muhammad Ali pada tahun 1805, dan kembali di bawah pengaruh Britania dengan pendudukan Mesir pada tahun 1882. Dari 1883 hingga 1914, Kewalirajaan Mesir dan Sudan di bawah Sultan Utsmaniyah tetap menjadi penguasa resmi negara itu, tetapi kekuasaan tertinggi dipegang oleh Konsul Jenderal Britania.

Ketika Kampanye Kaukasus Perang Dunia I pecah antara Kekaisaran Rusia dan Kesultanan Utsmaniyah, Britania menyatakan darurat militer di Mesir, dan mengumumkan akan menanggung seluruh biaya perang. Pada tanggal 14 Desember 1914, Status Kewalirajaan Mesir diubah menjadi Kesultanan Mesir, dan dinyatakan sebagai protektorat Britania, sehingga mengakhiri secara definitif kedaulatan hukum Utsmaniyah atas Mesir. Negara Protektorat yang dipimpin nasionalis Mesir mencurigai itu hanya peraturan sementara yang akan diubah setelah perang dunia I selesai, melalui perjanjian bilateral dengan Britania.

Selama perang, ketidakpuasan dengan pendudukan Britania menyebar ke penjuru penduduk. Sebagai akibat keterlibatan Mesir dalam perang, meskipun Britania berjanji untuk menanggung seluruh beban perang. Selama perang, pemerintah Britani menempatkan ribuan pasukan di Mesir, lebih dari satu setengah juta orang Mesir ikut wajib militer ke dalam Korps Buruh. Selain itu, karena janji Sekutu selama perang (seperti "Empat Belas Pasal" dari Presiden Amerika Woodrow Wilson), sehingga tokoh politik Mesir bersiap untuk pemerintahan sendiri. Menjelang akhir perang, rakyat Mesir menuntut kemerdekaan.

Akibat

Pemerintah Britania menawarkan untuk mengakui Mesir sebagai negara berdaulat yang merdeka, tetapi pemerintah Inggris tetap memegang kekuasaan berikut: keamanan komunikasi Britania Raya di Mesir; melindungi Mesir dari agresi asing; dan melindungi kepentingan asing di Mesir dan Sudan.

Partai Wafd merancang konstitusi baru pada tahun 1923 berdasarkan sistem perwakilan parlementer. Kemerdekaan Mesir pada tahap ini adalah nominal, karena pasukan Britania terus datang ke Mesir. Selain itu, pengakuan Britania atas kemerdekaan Mesir secara langsung mengecualikan Sudan, yang terus dikelola sebagai kondominium Inggris-Mesir. Saad Zaghlul menjadi Perdana Menteri Mesir pertama yang dipilih secara bulat pada tahun 1924.

Lihat pula

• Sejarah Mesir
• Revolusi Mesir