Lompat ke isi

Revolusi Industri

Sunting pranala
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Revolusi industri)
Sejarah teknologi
Menurut zaman
Sejarah pramodern
Sejarah modern
Menurut wilayah sejarah
Menurut jenis teknologi
Garis waktu teknologi
Artikel terkait
Sebuah mesin uap. Penggunaan mesin uap, yang menyebabkan meningkatnya penggunaan batubara turut mendorong terjadinya Revolusi Industri di Inggris dan di seluruh dunia.

Revolusi Industri terjadi pada periode antara tahun 1760-1850 di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia.[1] Revolusi ini menyebabkan terjadinya perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Singkatnya, revolusi industri adalah masa pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin.[2][3] Revolusi Industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia.[4]

Revolusi Industri menandai terjadinya titik balik besar dalam sejarah dunia, hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh Revolusi Industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Selama dua abad setelah Revolusi Industri, rata-rata pendapatan perkapita negara-negara di dunia meningkat lebih dari enam kali lipat. Seperti yang dinyatakan oleh pemenang Hadiah Nobel, Robert Emerson Lucas, bahwa: "Untuk pertama kalinya dalam sejarah, standar hidup rakyat biasa mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Perilaku ekonomi yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya".[5]

Inggris memberikan landasan hukum dan budaya yang memungkinkan para pengusaha untuk merintis terjadinya Revolusi Industri.[6] Faktor kunci yang turut mendukung terjadinya Revolusi Industri antara lain:

  1. Masa perdamaian dan stabilitas yang diikuti dengan penyatuan Inggris dan Skotlandia.
  2. Tidak ada hambatan dalam perdagangan antara Inggris dan Skotlandia.
  3. Aturan hukum (menghormati kesucian kontrak).
  4. Sistem hukum yang sederhana yang memungkinkan pembentukan saham gabungan perusahaan (korporasi).
  5. Adanya pasar bebas (kapitalisme).[7]

Revolusi Industri dimulai pada akhir abad ke-18, di mana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia, yang kemudian digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis menufaktur.[8] Periode awal dimulai dengan dilakukannya mekanisasi terhadap industri tekstil, pengembangan teknik pembuatan besi dan peningkatan penggunaan batubara. Ekspansi perdagangan turut dikembangkan dengan dibangunnya terusan, perbaikan jalan raya dan rel kereta api.[9] Adanya peralihan dari perekonomian yang berbasis pertanian ke perekonomian yang berbasis manufaktur menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk besar-besaran dari desa ke kota, dan pada akhirnya menyebabkan membengkaknya populasi di kota-kota besar di Inggris.[10]

Awal mula Revolusi Industri masih diperdebatkan. T.S. Ashton menulisnya kira-kira 1760-1830.[11] Tidak ada titik pemisah dengan Revolusi Industri II pada sekitar tahun 1850, ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga-uap, rel, dan kemudian di akhir abad tersebut perkembangan mesin pembakaran dalam dan perkembangan pembangkit tenaga listrik.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya Revolusi Industri adalah terjadinya revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke-16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei.[12] Disamping itu, disertai adanya pengembangan riset dan penelitian dengan pendirian lembaga riset seperti The Royal Improving Knowledge, The Royal Society of England, dan The French Academy of Science. Adapula faktor dari dalam seperti ketahanan politik dalam negeri, perkembangan kegiatan wiraswasta, jajahan Inggris yang luas dan kaya akan sumber daya alam.

Istilah "Revolusi Industri" sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Beberapa sejarawan abad ke-20 seperti John Clapham dan Nicholas Crafts berpendapat bahwa proses perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi secara bertahap dan revolusi jangka panjang adalah sebuah ironi.[13][14] Produk domestik bruto (PDB) per kapita negara-negara di dunia meningkat setelah Revolusi Industri dan memunculkan sistem ekonomi kapitalis modern.[15] Revolusi Industri menandai dimulainya era pertumbuhan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi kapitalis.[16] Revolusi Industri dianggap sebagai peristiwa paling penting yang pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan sejak domestikasi hewan dan tumbuhan pada masa Neolitikum.[17]

Etimologi

[sunting | sunting sumber]

Awal mula penggunaan istilah "Revolusi Industri" ditemukan dalam surat oleh seorang utusan dari Paris bernama Louis-Guillaume Otto pada tanggal 6 Juli 1799, yang mana di saat itu dia menuliskan bahwa Prancis telah memasuki era industrialise.[18] Dalam buku terbitan tahun 1976 yang berjudul: Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, Raymond Williams menyatakan bahwa kata itu sebagai sebutan untuk istilah "industri".

Revolusi Industri adalah perubahan besar, secara cepat, dan juga radikal yang memengaruhi kehidupan corak manusia sering disebut revolusi. Istilah revolusi biasanya digunakan dalam melihat perubahan politik atau sistem pemerintahan. Namun, Revolusi Industri di Inggris pada hakikatnya adalah perubahan dalam cara pembuatan barang-barang yang semula dikerjakan dengan tangan (tenaga manusia) kemudian digantikan dengan tenaga mesin. Dengan demikian, barang-barang dapat dihasilkan dalam jumlah banyak dengan waktu yang relatif singkat.[19]

Latar belakang

[sunting | sunting sumber]

Revolusi Industri untuk kali pertamanya muncul di Inggris. Adapun faktor-faktor yang menyebabkannya adalah sebagai berikut:

  • Situasi politik yang stabil. Adanya Revolusi Agung tahun 1688 yang mengharuskan raja bersumpah setia kepada Bill of Right sehingga raja tunduk kepada undang-undang dan hanya menarik pajak berdasarkan atas persetujuan parlemen.
  • Inggris kaya bahan tambang, seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin.[20] Di samping itu, wol juga sangat menunjang industri tekstil.
  • Adanya penemuan baru di bidang teknologi yang dapat mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi, misalnya alat-alat pemintal, mesin tenun, mesin uap, dan sebagainya.
  • Kemakmuran Inggris akibat majunya pelayaran dan perdagangan sehingga dapat menyediakan modal yang besar untuk bidang usaha. Di samping itu, di Inggris juga tersedia bahan mentah yang cukup karena Inggris mempunyai banyak daerah jajahan yang menghasilkan bahan mentah tersebut.
  • Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru (hak paten) sehingga mendorong kegiatan penelitian ilmiah. Lebih-lebih setelah dibentuknya lembaga ilmiah Royal Society for Improving Natural Knowledge maka perkembangan teknologi dan industri bertambah maju.
  • Arus urbanisasi yang besar akibat Revolusi Agraria di pedesaan mendorong pemerintah Inggris untuk membuka industri yang lebih banyak agar dapat menampung mereka.

Perkembangan

[sunting | sunting sumber]

Pada akhir abad Pertengahan kota-kota di Eropa berkembang sebagai pusat kerajinan dan perdagangan. Warga kota (kaum Borjuis) yang merupakan warga berjiwa bebas menjadi tulang punggung perekonomian kota. Mereka bersaing secara bebas untuk kemajuan dalam perekonomian. Pertumbuhan kerajinan menjadi industri melalui beberapa tahapan, seperti berikut.

Sistem Domestik

Tahap ini dapat disebut sebagai tahap kerajinan rumah (home industry). Para pekerja bekerja di rumah masing-masing dengan alat yang mereka miliki sendiri. Bahkan, kerajinan diperoleh dari pengusaha yang setelah selesai dikerjakan disetorkan kepadanya. Upah diperoleh berdasarkan jumlah barang yang dikerjakan. Dengan cara kerja yang demikian, majikan yang memiliki usaha hanya membayar tenaga kerja atas dasar prestasi atau hasil. Para majikan tidak direpotkan soal tempat kerja dan gaji.

Manufakturasi

Setelah kerajinan industri makin berkembang diperlukan tempat khusus untuk bekerja agar majikan dapat mengawasi dengan baik cara mengerjakan dan mutu produksinya. Sebuah manufaktur (pabrik) dengan puluhan tenaga kerja didirikan dan biasanya berada di bagian belakang rumah majikan. Rumah bagian tengah untuk tempat tinggal dan bagian depan sebagai toko untuk menjual produknya. Hubungan majikan dengan pekerja (buruh) lebih akrab karena tempat kerjanya jadi satu dan jumlah buruhnya masih sedikit. Barang-barang yang dibuat kadang-kadang juga masih berdasarkan pesanan

Sistem pabrik

Tahap sistem pabrik sudah merupakan industri yang menggunakan mesin. Tempatnya di daerah industri yang telah ditentukan, bisa di dalam atau di luar kota. Tempat tersebut untuk tempat kerja, sedangkan majikan tinggal di tempat lain. Demikian juga toko tempat pemasaran hasil industri diadakah di tempat lain. Jumlah tenaganya kerjanya (buruhnya) sudah puluhan, bahkan ratusan. Barang-barang produksinya dibuat untuk dipasarkan.

Berbagai jenis penemuan

[sunting | sunting sumber]

Adanya penemuan teknologi baru, besar peranannya dalam proses industrialisasi sebab teknologi baru dapat mempermudah dan mempercepat kerja industri, melipatgandakan hasil, dan menghemat biaya. Penemuan-penemuan yang penting, antara lain sebagai berikut.

  • Penemuan bor benih oleh Jethro Tull pada tahun 1701 yang meningkatkan produktivitas di sektor pertanian Eropa Barat.[21]
  • Kumparan terbang (flying shuttle) ciptaan John Kay (1733) yang mampu melakukan proses pemintalan secara cepat.[22]
  • Mesin pemintal benang (spinning jenny) ciptaan James Hargreves (1767) dan Richard Arkwright (1769), dipatenkan pada tahun 1770. Dengan alat ini seseorang dapat memintal dengan delapan senar dalam satu kali putaran sehingga memungkinkan produksi berlipat ganda.[23]
  • Mesin tenun ciptaan Edmund Cartwight (1785). Temuan ini membuat kemacetan dalam industri tekstil (lantaran jumlah pemintal dan penenun tidak seimbang) teratasi.[24]
  • Cotton Gin, alat pemisah biji kapas dari serabutnya ciptaan Eli Whitney (1793). Dengan alat ini maka kebutuhan kapas bersih dalam jumlah yang besar dapat tercukupi.[23] Penemuan ini menjadi fasilitas pendukung pada pabrik kapas milik Samuel Slater di Rhode Island yang menjadi era revolusi industri pertama bagi Amerika Serikat.[25]
  • Cap selinder ciptaan Thomas Bell (1785). Dengan alat ini kain putih dapat dilukis pola kembang 200 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan pola cap balok dengan tenaga manusia.
  • Mesin uap, ciptaan James Watt (1769) dengan aplikasi pertamanya pada alat untuk memompa air keluar dari sumber tambang batu bara lebih efisien.[26] Dari mesin uap ini dapat diciptakan berbagai peralatan besar yang menakjubkan, seperti lokomotif ciptaan Richard Trevethiek (1804) yang kemudian disempurnakan oleh George Stepenson menjadi kereta api penumpang. Kapal perang yang digerakkan dengan mesin uap diciptakan oleh Robert Fulton (1814). Mesin uap merupakan inti dari Revolusi Industri sehingga James Watt sering dianggap sebagai Bapak Revolusi Industri I'. Penemuan-penemuan baru selanjutnya, semakin lengkap dan menyempurnakan. Hal ini merupakan hasil Revolusi Industri II dan III, seperti mobil, pesawat terbang, industri kimia dan sebagainya.

Selain itu, Revolusi Industri merupakan masa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan penemuan-penemuan baru, seperti berikut:

  • Tahun 1750: Abraham Darby menggunakan batu bara (cokes) untuk melelehkan besi untuk mendapatkan nilai besi yang lebih sempurna.
  • Tahun 1800: Alessandro Volta penemu pertama baterai
  • Tahun 1802: Symington menemukan kapal kincir.
  • Tahun 1807: Robert Fulton membuat kapal api yang telah menggunakan baling-baling yang dapat menggerakkan kapal. Kapal itu diberi nama Clermont yang mengarungi Lautan Atlantik pertama kali. Kapal ini berangkat dari Paris dan berlabuh di New York. Selanjutnya, Robert Fulton berhasil membuat kapal perang pertama (1814) yang telah digerakkan oleh mesin uap.
  • Tahun 1804: Richard Trevethick membuat kereta uap
  • Tahun 1832: Samuel Morse membuat telegraf.
  • Tahun 1872: Alexander Graham Bell membuat pesawat telepon.
  • Tahun 1887: Daimler membuat mobil.
  • Tahun 1903: Wilbur Wright dan Orville Wright membuat pesawat terbang

Dampak

[sunting | sunting sumber]

Revolusi Industri mengubah Inggris menjadi negara industri yang maju dan modern. Di Inggris muncul pusat-pusat industri, seperti, Manchester, Liverpool, dan Birmingham yang menempati urutan keempat, ketiga, dan kedua setelah London.[27] Seperti halnya revolusi yang lain, Revolusi Industri juga membawa akibat yang lebih luas dalam bidang ekonomi, sosial dan politik, baik di negeri Inggris sendiri maupun di negara-negara lain.

Akibat di bidang ekonomi

[sunting | sunting sumber]
Barang melimpah dan harga murah

Revolusi Industri telah menimbulkan peningkatan usaha industri dan pabrik secara besar-besaran melalui proses mekanisasi. Dengan demikian, dalam waktu singkat dapat menghasilkan barang-barang yang melimpah. Produksi barang menjadi berlipat ganda sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Akibat pembuatan barang menjadi cepat, mudah, serta dalam jumlah yang banyak sehingga harga menjadi lebih murah.

Perusahaan kecil gulung tikar

Dengan penggunaan mesin-mesin maka biaya produksi menjadi relatif kecil sehingga harga barang-barang pun relatif lebih murah. Hal ini membawa akibat perusahaan tradisional terancam dan gulung tikar karena tidak mampu bersaing.

Perdagangan makin berkembang

Berkat peralatan komunikasi yang modern, cepat dan murah, produksi lokal berubah menjadi produksi internasional. Pelayaran dan perdagangan internasional makin berkembang pesat.

Transportasi semakin lancar

Adanya penemuan di berbagai sarana dan prasarana transportasi yang makin sempurna dan lancar. Dengan demikian, dinamika kehidupan masyarakat makin meningkat. Di Amerika, produksi mobil Ford model T mulai berkembang dengan pesat setelah menerapkan konsep lintasan perakitan (assembly line) menggunakan ban berjalan (conveyor belt) sehingga dapat mereduksi waktu dan biaya produksi.[28]

Akibat di bidang sosial

[sunting | sunting sumber]
Berkembangnya urbanisasi

Berkembangnya industrialisasi telah memunculkan kota-kota dan pusat-pusat keramaian yang baru. Karena kota dengan kegiatan industrinya menjanjikan kehidupan yang lebih layak maka banyak petani desa pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan terabaikannya usaha kegiatan pertanian.

Upah buruh rendah

Akibat makin meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota industri maka jumlah tenaga kerja makin melimpah. Sementara itu, pabrik-pabrik banyak yang menggunakan tenaga mesin. Dengan demikian, upah tenaga kerja menjadi murah.[29] Selain itu, jaminan sosial pun berkurang sehingga kehidupan mereka menjadi susah. Bahkan para pengusaha banyak memilih tenaga buruh anak-anak dan wanita yang upahnya lebih murah dibandingkan pekerja pria.[30]

Munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh

Di dalam kegiatan industrialisasi dikenal adanya kelompok pekerja (buruh) dan kelompok pengusaha (majikan) yang memiliki industri atau pabrik. Dengan demikian, dalam masyarakat timbul golongan baru, yakni golongan pengusaha (kaum kapitalis) yang hidup penuh kemewahan dan golongan buruh yang hidup dalam kemiskinan.

Adanya kesenjangan antara majikan dan buruh

Dengan munculnya golongan pengusaha yang hidup mewah di satu pihak, sementara terdapat golongan buruh yang hidup menderita di pihak lain, maka hal itu menimbulkan kesenjangan antara pengusaha dan buruh. Kondisi seperti itu sering menimbulkan ketegangan-ketegangan yang diikuti dengan pemogokan kerja untuk menuntut perbaikan nasib. Hal ini menimbulkan kebencian terhadap sistem ekonomi kapitalis, sehingga kaum buruh condong kepada paham sosialis.

Munculnya revolusi sosial

Pada tahun 1820-an terjadi huru hara yang ditimbulkan oleh penduduk kota yang miskin dengan didukung oleh kaum buruh. Gerakan sosial ini menuntut adanya perbaikan nasib rakyat dan buruh. Akibatnya, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang menjamin perbaikan nasib kaum buruh dan orang miskin. Undang-undang tersebut, antara lain sebagai berikut:

  1. Tahun 1832 dikeluarkan Reform Bill atau Undang-Undang Pembaharuan Pemilihan. Menurut undang-undang ini, kaum buruh mendapatkan hak-hak perwakilan di dalam parlemen.
  2. Tahun 1833 dikeluarkan Factory Act atau Undang-Undang Pabrik. Menurut undang-undang ini, kaum buruh mendapatkan jaminan sosial. Di samping itu, undang-undang juga berisi larangan pengunaan tenaga kerja anak-anak dan wanita di daerah tambang di bawah tanah.
  3. Tahun 1834 dikeluarkan Poor Law Act atau Undang-Undang Fakir Miskin. Oleh karena itu, didirikan pusat-pusat penampungan dan perawatan para fakir miskin sehingga tidak berkeliaran.
  4. Makin kuatnya sifat individualisme dan menipisnya rasa solidaritas. Dengan adanya Revolusi Industri sifat individualitas makin kuat karena terpengaruh oleh sistem ekonomi industri yang serba uang. Sebaliknya, makin menipisnya rasa solidaritas dan kekeluargaan.

Akibat di bidang politik

[sunting | sunting sumber]
Munculnya gerakan sosialis

Kaum buruh yang diperlakukan tidak adil oleh kaum pengusaha mulai bergerak menyusun kekuatan untuk memperbaiki nasib mereka. Mereka kemudian membentuk organisasi yang lazim disebut gerakan sosialis. Gerakan sosialis dimotivasi oleh pemikiran Thomas Marus yang menulis buku Otopia. Tokoh yang paling populer di dalam pemikiran dan penggerak paham sosialis adalah Karl Marx dengan bukunya Das Kapital.

Munculnya partai politik

Dalam upaya memperjuangkan nasibnya maka kaum buruh terus menggalang persatuan. Apalagi dengan makin kuatnya kedudukan kaum buruh di parlemen mendorong dibentuknya suatu wadah perjuangan politik, yakni Partai Buruh. Partai ini berhaluan sosialis. Di pihak pengusaha menggabungkan diri ke dalam Partai Liberal.

Munculnya imperialisme modern

Kaum pengusaha/kapitalis umumnya mempunyai pengaruh yang kuat dalam pemerintahan untuk melakukan imperialisme demi kelangsungan industrialisasinya. Dengan demikian, lahirlah imperialisme modern, yaitu perluasan daerah-daerah sebagai tempat pemasaran hasil industri, mencari bahan mentah, penanaman modal yang surplus, dan tempat mendapatkan tenaga buruh yang murah. Dalam hal ini, Inggris yang menjadi pelopornya.

Pengaruh Revolusi Industri terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia

[sunting | sunting sumber]

Revolusi Industri yang terjadi di Eropa dan Inggris khususnya membawa dampak di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Di bidang sosial munculnya golongan buruh yang hidup menderita dan berusaha berjuang untuk memperbaiki nasib. Gerakan kaum buruh inilah yang kemudian melahirkan gerakan sosialis yang menjadi lawan dari kapitalis. Bahkan kaum buruh akhirnya bersatu dalam suatu wadah organisasi, yakni Partai Buruh. Di bidang ekonomi, perdagangan makin berkembang. Perdagangan lokal berubah menjadi perdagangan regional dan internasional. Sebaliknya, di bidang politik, Revolusi Industri melahirkan imperialisme modern.

Perubahan di bidang politik

[sunting | sunting sumber]

Sejak VOC dibubarkan pada tahun 1799, Indonesia diserahkan kembali kepada pemerintahan Kerajaan Belanda. Pindahnya kekuasaan pemerintahan dari VOC ke tangan pemerintah Belanda tidak berarti dengan sendirinya membawa perbaikan. Kemerosotan moral di kalangan para penguasa dan penderitaan penduduk jajahan tidak berubah. Usaha perbaikan bagi penduduk tanah jajahan tidak dapat dilaksanakan karena Negeri Belanda sendiri terseret dalam perang dengan negara-negara besar tetangganya. Hal ini terjadi karena Negeri Belanda pada waktu itu diperintah oleh pemerintah boneka dari Kerajaan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Dalam situasi yang demikian, Inggris dapat memperluas daerah kekuasaannya dengan merebut jajahan Belanda, yaitu Indonesia.

Hindia Belanda di bawah Daendels (1808–1811)

[sunting | sunting sumber]

Dalam usaha mengadakan pembaharuan pemerintahan di tanah jajahan, di Negeri Belanda ada dua golongan yang mengusulkannya.

  • Golongan Konservatif dengan tokohnya Nenenberg yang menginginkan untuk mempertahankan sistem politik dan ekonomi seperti yang dilakukan oleh VOC.
  • Golongan Liberal dengan tokohnya Dirk van Hogendorp yang menghendaki agar pemerintah Hindia Belanda menjalankan sistem pemerintahan langsung dan menggunakan sistem pajak. Sistem penyerahan paksa yang dilakukan oleh VOC agar digantikan dengan sistem penyerahan pajak.

Di satu pihak pemerintah condong kepada pemikiran kaum konservatif karena kebijaksanaannya akan mendatangkan keuntungan yang cepat dan mudah dilaksanakan. Di pihak lain, pemerintah juga ingin menjalankan pembaharuan yang dikemukakan oleh kaum Liberal. Gagasan pembaharuan pemerintahan kolonial dimulai semenjak pemerintahan Daendels. Sebagai gubernur jenderal pemerintahan Belanda di Indonesia, Daendels banyak melakukan langkah-langkah baru dalam pemerintahan. Daendels mengadakan perombakan pemerintahan secara radikal, yakni meletakkan dasar-dasar pemerintahan menurut sistem Barat. Langkah- langkah tersebut, antara lain:

  • Pemerintahan kolonial dipusatkan di Batavia dan berada di tangan gubernur jenderal.
  • Pulau Jawa dibagi menjadi sembilan prefecture. Hal ini untuk mempermudah administrasi pemerintahan.
  • Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda di bawah pemerintahan prefect.
  • Mengadakan pemberantasan korupsi dan penyelewengan dalam pungutan (contingenten) dan kerja paksa.
  • Kesultanan Banten dan Cirebon dijadikan daerah pemerintah Belanda yang disebut pemerintah gubernemen.
  • Berbagai upacara di istana Surakarta dan Yogyakarta disederhanakan.

Pada awal pemerintahannya, Daendels menentang sistem kerja paksa dan merombak sistem feodal. Akan tetapi, tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris menyebabkan Daendels terpaksa harus mengadakan penyerahan kerja paksa secara besar-besaran (dengan menggunakan pengaruh penguasa pribumi) untuk membangun jalan-jalan dan benteng-benteng pertahanan.[31] Demikian juga karena kas negara kosong menyebabkan ditempuhnya cara-cara lama untuk mengisi kas negara. Dengan demikian, kehidupan rakyat pribumi tetap menderita. Ketika akhirnya Inggris menyerbu Pulau Jawa, Daendels sudah dipanggil kembali ke Eropa. Penggantinya tidak mampu menahan serangan Inggris dan terpaksa menyerah. Dengan demikian, Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris.

Masa pemerintahan Raffles (1811–1816)

[sunting | sunting sumber]

Setelah Indonesia (khususnya Pulau Jawa) jatuh ke tangan Inggris, oleh pemerintah Inggris dijadikan bagian dari jajahannya di India. Gubernur Jenderal East India Company (EIC), Lord Minto yang berkedudukan di Calcuta (India) kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai wakil gubernur untuk Indonesia (Jawa). Raffles didampingi oleh suatu badan panasihat yang disebut Advisory Council. Tugas yang utama adalah mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan, serta keuangan. Sebagai seorang yang beraliran liberal, Raffles menginginkan adanya perubahan-perubahan dalam pemerintahan di Indonesia (Jawa). Selain bidang pemerintahan, ia juga melakukan perubahan di bidang ekonomi. Ia hendak melaksanakan kebijaksaaan ekonomi yang didasarkan pada dasar-dasar kebebasan sesuai dengan ajaran liberal. Langkah-langkah yang diambil oleh Raffles dalam bidang pemerintahan dan ekonomi adalah sebagai berikut.

  • Mengadakan penggantian sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi dengan sistem pemerintahan kolonial ala barat. Untuk memudahkan sistem administrasi pemerintahan, Pulau Jawa dibagi menjadi delapan belas karesidenan.
  • Para bupati dijadikan pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dan bukan lagi memiliki tanah dengan segala hasilnya. Dengan demikian, mereka bukan lagi sebagai penguasa daerah, melainkan sebagai pegawai yang menjalankan tugas atas perintah dari atasannya.
  • Menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa atau rodi. Rakyat diberi kebebasan untuk menanam tanaman yang dianggap menguntungkan.
  • Raffles menganggap bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik semua tanah yang ada di daerah tanah jajahan dan para penggarap sawah adalah penyewa tanah pemerintah. Oleh karena itu, para petani mempunyai kewajiban membayar sewa tanah kepada pemerintah. Sewa tanah atau landrente ini harus diserahkan sebagai suatu pajak atas pemakaian tanah pemerintah oleh penduduk.[32] Sistem sewa tanah semacam itu oleh pemerintah Inggris dijadikan pegangan dalam menjalankan kebijaksanaan ekonominya selama berkuasa di Indonesia. Sistem ini kemudian juga diteruskan oleh pemerintah Hindia Belanda setelah Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda.

Perubahan di Bidang Sosial Ekonomi

[sunting | sunting sumber]

Sejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan baik di Negeri Belanda sendiri (pemberontakan rakyat Belgia), maupun di Indonesia (terutama perlawanan Diponegoro) sehingga Negeri Belanda harus menanggung hutang yang sangat besar. Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebrangkrutan maka Johanes van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Untuk melaksanakan tugas berat itu, van den Bosch memusatkan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Untuk itu, yang perlu dilakukan ialah mengerahkan tenaga rakyat tanah jajahan untuk melakukan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia dan dilakukan dengan sistem paksa. Setelah tiba di Indonesia (1830) van den Bosch menyusun program kerja sebagai berikut.[33]

  • Sistem sewa tanah dengan uang harus dihapus karena pemasukannya tidak banyak dan pelaksanaannya sulit.
  • Sistem tanam bebas harus diganti dengan tanam wajib dengan jenis-jenis tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
  • Pajak atas tanah harus dibayar dengan penyerahan sebagian dari hasil tanamannya kepada pemerintah Belanda.

Apa yang dilakukan oleh van den Bosch itulah yang kemudian dikenal dengan nama sistem tanam paksa atau cultuur stelsel.[34] Sistem tanam paksa yang diajukan oleh van den Bosch pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem tanam wajib (VOC) dan sistem pajak tanah (Raffles). Pelaksanaan sistem tanam paksa banyak menyimpang dari aturan pokoknya dan cenderung untuk mengadakan eskploitasi agraria semaksimal mungkin.[35]

Akibat Tanam Paksa Bagi Indonesia (Khususnya Jawa)

[sunting | sunting sumber]
  1. Sawah ladang menjadi terbengkalai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis.
  2. Beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung risiko apabila gagal panen.[36]
  3. Akibat bermacam-macam beban menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan.
  4. Timbulnya bahaya kemiskinan yang makin berat.
  5. Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis.[37]

Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon (1843), Demak (1849) dan Grobogan (1850). Kejadian ini mengakibatkan jumlah penduduk menurun drastis. Penyakit busung lapar (hongorudim) juga berkembang di mana-mana.

Akibat Tanam Paksa Bagi Belanda

[sunting | sunting sumber]

Apabila sistem tanam paksa telah menimbulkan malapetaka bagi bangsa Indonesia, sebaliknya bagi bangsa Belanda berdampak sebagai berikut.

  1. Mendatangkan keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda.[38]
  2. Hutang-hutang Belanda dapat terlunasi.
  3. Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja.
  4. Kas Negeri Belanda yang semula kosong, dapat terpenuhi.
  5. Berhasil membangun Amsterdam menjadi kota pusat perdagangan dunia.
  6. Perdagangan berkembang pesat.

Sistem tanam paksa yang mengakibatkan kemelaratan bagi bangsa Indonesia, khusunya Jawa, menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, seperti golongan pengusaha, Baron Van Hoevel, dan Edward Douwes Dekker. Akibat adanya reaksi tersebut, pemerintah Belanda secara berangsur-angsur menghapuskan sistem tanam paksa. Sesudah tahun 1850, kaum Liberal memperoleh kemenangan politik di Negeri Belanda. Mereka juga ingin menerapkan asas-asas liberalisme di tanah jajahan. Dalam hal ini kaum Liberal berpendapat bahwa pemerintah semestinya tidak ikut campur tangan dalam masalah ekonomi, tugas ekonomi haruslah diserahkan kepada orang-orang swasta, dan agar kaum swasta dapat menjalankan tugasnya maka harus diberi kebebasan berusaha. Sesuai dengan tuntutan kaum Liberal maka pemerintah kolonial segera memberikan peluang kepada usaha dan modal swasta untuk menanamkan modal mereka dalam berbagai usaha di Indonesia, terutama perkebunan-pekebunan di Jawa dan di luar Jawa. Selama periode tahun 1870–1900 Indonesia terbuka bagi modal swasta Barat. Oleh karena itu masa ini sering disebut zaman Liberal. Selama masa ini kaum swasta Barat membuka perkebunan-perkebunan seperti, kopi, teh, gula dan kina yang cukup besar di Jawa dan Sumatra Timur. Selama zaman Liberal (1870–1900), usaha-usaha perkebunan swasta Barat mengalami kemajuan pesat dan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pengusaha. Kekayaan alam Indonesia mengalir ke Negeri Belanda. Akan tetapi, bagi penduduk pribumi, khususnya di Jawa telah membawa kemerosotan kehidupan, dan kemunduran tingkat kesejahteraan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti berikut.

  1. Adanya pertumbuhan penduduk yang meningkat pada abad ke-19, sementara itu jumlah produksi pertanian menurun.
  2. Adanya sistem tanam paksa dan kerja rodi yang banyak menimbulkan penyelewengan dan penyalahgunaan dari pihak pengusaha sehingga membawa korban bagi penduduk.
  3. Dalam mengurusi pemerintahan di daerah luar Jawa, pemerintah Belanda mengerahkan beban keuangan dari daerah Jawa sehingga secara tidak langsung Jawa harus menanggung beban keuangan.
  4. Adanya sistem perpajakan yang sangat memberatkan penduduk.

Adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 yang mengakibatkan perusahaan- perusahaan mengadakan penghematan, seperti menekan uang sewa tanah dan upah kerja baik di pabrik maupun perkebunan. Pada akhir abad ke-19 muncullah kritik-kritik tajam yang ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda dan praktik liberalisme yang gagal memperbaiki nasib kehidupan rakyat Indonesia. Para pengkritik itu menganjurkan untuk memperbaiki rakyat Indonesia. Kebijaksanaan ini didasarkan atas anjuran Mr. C. Th. van Deventer yang menuliskan buah pikirannya dalam majalah De Gids (Perinstis/Pelopor) dengan judul Een Ereschuld (Berhutang Budi) sehingga dikenal politik etis atau politik balas budi. Gagasan van Deventer terkenal dengan nama Trilogi van Deventer.

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Rahayu, Ning (2019-05-07). "Mengenal Revolusi Industri dari 1.0 hingga 4.0". Warta Ekonomi. Diakses tanggal 2020-08-31. 
  2. ^ Welianto, Ari. Welianto, Ari, ed. "Revolusi Industri: Sejarah dan Perkembangan". Kompas.com. Diakses tanggal 2020-08-31. 
  3. ^ Setiyo, Muji; Purnomo, Tuessi Ari; Yuvenda, Dori; Biddinika, Muhammad Kunta; Sidik, Nor Azwadi Che; Samuel, Olusegun David; Kolakoti, Aditya; Calam, Alper (2021-07-21). "Industry 4.0: Challenges of Mechanical Engineering for Society and Industry". Mechanical Engineering for Society and Industry (dalam bahasa Inggris). 1 (1): 3–6. doi:10.31603/mesi.5309. ISSN 2798-5245. 
  4. ^ Luiten 2009, hlm. 1.
  5. ^ Lucas, Robert E., Jr. 2002. Lectures on Economic Growth. Cambridge: Harvard University Press.
  6. ^ Julian Hoppit, "The Nation, the State, and the First Industrial Revolution," Journal of British Studies (April 2011) 50#2 pp p307-331
  7. ^ "Industrial Revolution," New World Encyclopedia, (http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Industrial_Revolution)
  8. ^ "Industrial Revolution | Definition, Facts, & Summary". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-08-28. 
  9. ^ Joseph E Inikori. Africans and the Industrial Revolution in England[pranala nonaktif permanen], Cambridge University Press.
  10. ^ Redford, Arthur (1976), "Labour migration in England, 1800-1850", p. 6. Manchester University Press, Manchester.
  11. ^ Inikori, Joseph E. (2002). Africans and the Industrial Revolution in England: A Study in International Trade and Economic Development (dalam bahasa Inggris). Cambridge University Press. hlm. 102. ISBN 978-0-521-01079-5. 
  12. ^ Allen 2009, hlm. 6.
  13. ^ Berg, Maxine; Hudson, Pat. 1992. "Rehabilitating the Industrial Revolution". The Economic History Review Vol. 45, No. 1.
  14. ^ Rehabilitating the Industrial Revolution Diarsipkan 2006-11-09 di Wayback Machine. Julie Lorenzen. Central Michigan University.
  15. ^ The Industrial Revolution Diarsipkan 2007-11-27 di Wayback Machine.. Robert Lucas Jr. 2003.
  16. ^ The Industrial Revolution: Past and Future. Diarsipkan 2007-11-27 di Wayback Machine. Robert Lucas. 2003.
  17. ^ McCloskey, Deidre. 2004. Review of the Cambridge. Times Higher Education Supplement.
  18. ^ Crouzet, François .1996. "France". In Teich, Mikuláš; Porter, Roy. The industrial revolution in national context: Europe and the USA. Cambridge University Press.
  19. ^ "Industrial Revolution | HISTORY". www.history.com. Diakses tanggal 2020-08-28. 
  20. ^ Mokyr 1999, hlm. 34.
  21. ^ Society, National Geographic (2020-01-09). "Industrial Revolution and Technology". National Geographic Society (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-08-28. 
  22. ^ Beggs-Humphreys; Gregor, Hugh; Humphreys, Darlow (2005-11-03). The Industrial Revolution (dalam bahasa Inggris). Taylor & Francis. hlm. 19. ISBN 978-0-415-38222-9. 
  23. ^ a b Garstecki 2014, hlm. 14.
  24. ^ Kidner, Frank L.; Bucur, Maria; Mathisen, Ralph; McKee, Sally; Weeks, Theodore R. (2018-01-01). The Global West: Connections & Identities (dalam bahasa Inggris). Cengage Learning. hlm. 515. ISBN 978-1-337-67105-7. 
  25. ^ Hamen 2014, hlm. 20.
  26. ^ "The Industrial Revolution (article)". Khan Academy (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-08-28. 
  27. ^ Hudson 1992, hlm. 151.
  28. ^ Marcovitz 2013, hlm. 58-60.
  29. ^ Humphries 2011, hlm. 34.
  30. ^ Burnette 2008, hlm. 72.
  31. ^ Zed, Mestika (31 Juli 2017). "Warisan Penjajahan Belanda Di Indonesia Pasca-Kolonial(Perspektif Perubahan Dan Kesinambungan)". DIAKRONIKA. 17 (1): 93. doi:10.24036/diakronika/vol17-iss1/18. 
  32. ^ Syafaah, Aah (Juni 2018). "Kelas Sosial Dalam Sistem Landeliijk Stelsel Masa Raffles (1811-1816)". TAMADDUN Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam. 6 (1): 138. doi:10.24235/tamaddun.v6i1.3252.g2056. 
  33. ^ "17 AGUSTUS - Seri Sejarah Nasional : Tanam Paksa". Tribunnewswiki.com. Diakses tanggal 2020-08-31. 
  34. ^ Yuliati, Yuliati (Juli 2013). "Dampak Kebijakan Kolonial Di Jawa". Sejarah dan Budaya. 7 (1): 97. [pranala nonaktif permanen]
  35. ^ Mardatila, Ani. mardatila, Ani, ed. "Tujuan Tanam Paksa, Pengertian dan Sejarah Diberlakukannya". Merdeka.com. Diakses tanggal 2020-08-31. 
  36. ^ Sondarika, Wulan (2015). "Dampak Culturstelsel (Tanam Paksa) Bagi Masyarakat Indonesia dari Tahun 1830-1870". Jurnal Artefak. 3 (1): 60. doi:10.25157/ja.v3i1.337. 
  37. ^ Kurniawan, Hendra (September 2014). "Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870" (PDF). SOCIA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. 11 (2): 168. doi:10.21831/socia.v11i2.5301. 
  38. ^ "Indonesia Sejarah Masa Penjajahan Belanda | Indonesia Investments". www.indonesia-investments.com. Diakses tanggal 2020-08-28. 

Daftar Pustaka

[sunting | sunting sumber]

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Revolusi besar lain dalam sejarah

[sunting | sunting sumber]

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Revolusi_Industri&oldid=25847177"