Sindangsari, Kutawaluya, Karawang
Sindangsari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | Indonesia | ||||
Provinsi | Jawa Barat | ||||
Kabupaten | Karawang | ||||
Kecamatan | Kutawaluya | ||||
Kode pos | 41358[1] | ||||
Kode Kemendagri | 32.15.07.2011 | ||||
Luas | - | ||||
Jumlah penduduk | 4561 | ||||
Kepadatan | - | ||||
|
Sindangsari adalah salah satu desa di Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia.kepala Desa sindangsari di pimpin oleh Kaning Suryawinata, hasil pemilihan kepala desa pilkades sindangsari tahun 2020,
Beliau memimpin desa selama 2 priode dengan masa jabatan 2013-2019 dan 2020-2026
Sebelumnya tampuk kepemimpinan Desa Sindangsari di pegang oleh M Aying Kartasasmita masa jabatan 2007-2013 sementara Arsa Ginanjar di tunjuk mendampingi Aying untuk mengisi jabatan sekretaris Desa atau sekdes.
Potensi desa Mayoritas berupa persawahan, sedikit perkebunan dan beberapa tempat peternakan ayam.
Letak geografis Desa Sindangsari di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sampalan, disebelah utara berbatasan dengan Desa Kutaraja di sebelah Timur berbatasan dengan Desa sukaratu, disebelah selatan berbatasan dengan Desa Sindang mukti.
Di bawah kepemimpinan Haji Kaning,Desa sindangsari juga mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari sumber daya alam, maupun sumber daya manusia, di buktikan dengan dipilihnya Desa sindangsari sebagai desa percontohan keluarga berencana atau KB, program pemerintah untuk mengurangi ledakan prnduduk Indonesia di tengah pembangunan yang pesat.
Referensi
[sunting | sunting sumber]Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan