Status sengketa Gibraltar

Gibraltar

Artikel ini adalah bagian dari seri: Politik dan Ketatanegaraan Gibraltar

Pemerintah Kedaulatan Ratu Elizabeth II Mahkota Gubernur Sir Adrian Johns Ketua Menteri Fabian Picardo Parlemen Juru Bicara Haresh K. Budhrani Hukum Hukum Gibraltar Sistem pengadilan Konstitusi Gibraltar Konstitusi 1969 Konstitusi 2006 Pemilihan umum Pemilihan umum Partai politik Politikus Pemilihan umum terkini Lainnya Status sengketa Gibraltar Referendum kedaulatan 1967 Referendum kedaulatan 2002 Status sengketa tanah genting Sejarah kewarganegaraan Paspor Gibraltar Kartu identitas Gibraltar

Negara lain · Atlas  Portal politik

Gibraltar adalah sebuah teritori seberang laut Britania, dekat ujung paling selatan semenanjung Iberia, yang menjadi subjek klaim iredentis oleh Spanyol.

Gibraltar ditaklukkan tahun 1704 saat terjadi Perang Suksesi Spanyol (1701–1714). Spanyol secara formal menyerahkan teritori ini kepada Kerajaan Britania Raya tahun 1713, di bawah Artikel X Perjanjian Utrecht. Ini kemudian diakui dalam perjanjian-perjanjian selanjutnya yang ditandatangani di Paris dan Seville. Spanyol kemudian berupaya menaklukkan kembali teritori ini secara militer melalui serangkaian pengepungan gagal, dan reklamasi teritori dengan maksud damai masih menjadi kebijakan pemerintah.

Bangsa GIbraltar sendiri menolak klaim seperti ini dan tidak ada partai politik atau kelompok penekan di Gibraltar yang mendukung penyatuan dengan Spanyol. Dalam referendum tahun 2002, rakyat Gibraltar dengan lantang menolak rencana kedaulatan bersama yang kabarnya disetujui Spanyol dan Britania. Pemerintah Britania telah menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah menyetujui kedaulatan ini tanpa persetujuan dari pemerintah Gibraltar dan rakyatnya.

25.000 orang berdemonstrasi di Gibraltar tanggal 18 Maret 2002.

Pada tahun 2000, sebuah deklarasi penyatuan politik ditandatangani oleh seluruh anggota menjabat dan mantan anggota Parlemen Gibraltar. Deklarasi ini menyebutkan, "Singkatnya, deklarasi ini menyatakan bahwa rakyat Gibraltar tidak akan pernah setuju, menyerah, atau menukar kedaulatannya atau haknya untuk menentukan nasib sendiri; bahwa Gibraltar menginginkan hubungan tetangga Eropa yang baik dengan Spanyol; dan bahwa Gibraltar milik rakyat Gibraltar, bukan Spanyol untuk diklaim dan bukan Britania untuk diserahkan."

Klaim teritori ini secara formal dinyatakan oleh diktator Spanyol Francisco Franco pada tahun 1960-an dan diteruskan oleh pemerintah Spanyol selanjutnya. Mereka menegaskan bahwa sengketa Gibraltar adalah murni masalah bilateral antara Britania dan Spanyol, dan bahwa rakyat Gibraltar hanyalah penghuni yang peran dan kemauannya tidak relevan. Prinsip ini tampaknya terefleksikan dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang LagaJP[dekolonisasi]] Gibraltar tahun 1960-an, yang berfokus pada "kepentingan" dan bukan "kemauan" rakyat Gibraltar. Berbicara tentang UN C24 pada tahun 2006, Ketua Menteri Gibraltar, Peter Caruana, menyatakan: "Sudah diketahui dan terdokumentasikan dan diterima oleh semua pihak bahwa, sejak 1988, Gibraltar menolak Proses Brussels secara bilateral, dan tidak akan pernah setuju dengannya." Penduduk Gibraltar berpendapat bahwa satu pihak tidak bisa mengklaim atas "kepentingan" penduduk, sementara pada saat yang sama mengabaikan keinginan dan hak-hak demokrasinya.

Pada tahun 2002, sebuah perjanjian prinsip kedaulatan gabungan atas Gibraltar antara pemerintah Britania Raya dan Spanyol diumumkan. Terjadi kampanye menentang proposal ini oleh pemerintah dan penduduk Gibraltar yang berujung pada penolakan tetap melalui sebuah referendum. Pemerintah Britania Raya saat ini menolak membicarakan kedaulatan tanpa persetujuan rakyat Gibraltar.

Melalui pemilihan pemerintahan sayap kiri moderat di Spanyol tahun 2004, posisi Spanyol yang baru diadopsi dan pada bulan Desember 2005, pemerintah Britania, Spanyol, dan Gibraltar setuju membentuk proses dialog trilateral baru di luar Proses Brussels dengan partisipasi setara oleh ketiga pihak. Keputusan atau perjanjian apapun hendaknya disetujui oleh ketiga pihak tersebut. Setelah pertemuan di Malaga (Spanyol), Faro (Portugal), Mallorca (Spanyol), Menteri Luar Negeri Spanyol Miguel Ángel Moratinos mengunjungi Gibraltar pada bulan Juli 2009 untuk membicarakan berbagai masalah bersama. Ini adalah kunjungan pertama kali oleh pejabat Spanyol sejak Gibraltar diserahkan oleh negara itu. Masalah kedaulatan sengaja tidak dibicarakan dalam pertemuan ini.

Sumber

Sumber Britania

• ^George Hills (1974). Rock of Contention. A History of Gibraltar. London: Robert Hale. ISBN 0-7091-4352-4.  George Hills Diarsipkan 2006-02-07 di Wayback Machine. was a BBC World Service broadcaster, Spanish Historian and Fellow of the Royal Historical Society. Although listed as a 'British' source, Hills supports the Spanish view of Gibraltar. He died in 2002. His research documents are now available at King's College, UCL as a separate collection.
• ^Jackson, William (1990). The Rock of the Gibraltarians. A History of Gibraltar (edisi ke-2nd). Grendon, Northamptonshire, UK: Gibraltar Books.  General Sir William Jackson was Governor of Gibraltar between 1978 and 1982, a military Historian and former Chairman of the Friends of Gibraltar Heritage.

Sumber Spanyol

• ^Sepúlveda, Isidro (2004). Gibraltar. La razón y la fuerza (Gibraltar. The reason and the force). in Spanish. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 84-206-4184-7.  Chapter 2, "La lucha por Gibraltar" (The Struggle for Gibraltar) is available online (PDF). Isidro Sepúlveda Muñoz is a Contemporary History Professor in the UNED ("Universidad Nacional de Educación a Distancia").
• ^Cajal, Máximo (2003). Siglo XXI Editores, ed. Ceuta, Melilla, Olivenza y Gibraltar. Donde termina España (Ceuta, Melilla, Olivenza y Gibraltar. Where Spain ends). In Spanish. Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores. ISBN 84-323-1138-3.  Máximo Cajal is a Spanish diplomatist, ambassador in different countries and special representant of the former Spanish Prime Minister, José Luis Rodríguez Zapatero, in the Alliance of Civilizations. He was the only survivor of the assault of the Embassy of Spain in Guatemala by the forces of the Guatemalan dictatorship in 1980.

Lihat pula

• Status sengketa Kepulauan Falkland antara Britania Raya dan Argentina
• Sengketa penamaan Laut Jepang antara Jepang dan Korea Utara & Selatan
• Status sengketa Olivença antara Portugal dan Spanyol
• Enklave Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas, Peñón de Alhucemas dan Peñón de Vélez de la Gomera milik Spanyol yang dipersengketakan oleh Maroko
• Eksklave Llivia milik Spanyol di Prancis
• Sejarah Gibraltar

Pranala luar

• Fawcett, J. E. S. Gibraltar: The Legal Issues in International Affairs (Royal Institute of International Affairs), Vol. 43, No. 2 (Apr., 1967)
• Files reveal 1953 Gibraltar row BBC News, 2 January 2005