Surayud Chulanont
Surayud Chulanont | |
---|---|
สุรยุทธ์ จุลานนท์ | |
President of the Privy Council | |
Mulai menjabat 2 Januari 2020 | |
Penguasa monarki | Vajiralongkorn |
Pengganti Petahana | |
24th Prime Minister of Thailand | |
Masa jabatan 1 October 2006 – 29 January 2008 | |
Penguasa monarki | Bhumibol Adulyadej |
Wakil | Pridiyathorn Devakula Kosit Panpiemras Phaiboon Watthanasiritham Sonthi Boonyaratglin |
Minister of Interior | |
Masa jabatan 3 Oktober 2007 – 6 Februari 2008 | |
Perdana Menteri | dirinya sendiri |
Wakil | Banyat Chansena Thirawut Butsriphum |
Pendahulu Aree Wong-araya | |
Supreme Commander of the Royal Thai Armed Forces | |
Masa jabatan 1 October 2002 – 30 September 2003 | |
Pendahulu Narong Yuthavong Pengganti Somtat Attanand | |
Commander-in-chief of the Royal Thai Army | |
Masa jabatan 1 Oktober 1998 – 30 September 2002 | |
Pendahulu Chettha Thannajaro Pengganti Somtat Attanand | |
Informasi pribadi | |
Lahir | 28 Agustus 1943 Chakrapong Camp, Mueang Prachinburi, Prachinburi, Thailand |
Tinggi badan | 165 m (541 ft 4 in) |
Suami/istri | Duangphon Rattanakri (div.) Chitravadee Chulanont |
Anak | 3 |
Orang tua |
|
Almamater | Chulachomklao Royal Military Academy National Defence College of Thailand |
Profesi | Soldier |
Tanda tangan | |
Karier militer | |
Pihak | Thailand |
Dinas/cabang | Royal Thai Army |
Masa dinas | 1965–2003 |
Pangkat | General |
Komando | Templat:Ubil |
Pertempuran/perang | |
Penghargaan |
|
Penghargaan | |
Sunting kotak info • L • B |
Jendral Surayud Chulanont (Thailand: สุรยุทธ จุลานนท์, lahir 28 Agustus 1943) adalah mantan petinggi militer Thailand, Panglima Angkatan Darat, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, dan Perdana Menteri Thailand. Ia ditunjuk menjadi Perdana Menteri pada 1 Oktober 2006 oleh Sonthi Boonyaratkalin, kepala junta militer yang menumbangkan pemerintahan terpilih Thaksin Shinawatra pada 19 September 2006.
Sebagai Perdana Menteri
[sunting | sunting sumber]Pada 9 Januari 2007, ia secara resmi menyetujui undang-undang tentang Perusahaan Asing. Intinya adalah asing hanya boleh memiliki saham maksimal 50 persen di semua perusahaan yang beroperasi di Thailand. Pemerintah memberi waktu bagi asing untuk menjual sahamnya atau mengurangi kepemilikan saham di atas 50 persen jika ada. Seiring kebijakan ini, indeks harga saham di bursa saham anjlok. Secara de facto, banyak perusahaan di Thailand yang dimiliki asing dengan porsi lebih dari 50 persen. Hal ini menimbulkan sentimen untuk menjual saham di bursa saham.
Setelah mengalami serangan penurunan sejak Desember 2006, indeks harga saham kembali anjlok 2,6 persen. Sebelumnya, Thailand mengizinkan kepemilikan asing hingga maksimal 49 persen. Meskipun, secara de facto, hak suara investor asing melebihi angka itu. Hal ini disebabkan asing memiliki saham melebihi 49 persen dengan menggunakan nama atau katu tanda penduduk yang dimiliki warga Thailand sendiri (pemegang saham nomine). Karena itu, undang-undang yang baru juga menegaskan kembali soal hak suara di dalam rapat umum pemegang saham.
Peratusan baru sebenarnya bertjjuan memperjelas aturan soal kepemilihan saham asing dan juga hak pemegang saham agar sesuai dengan porsi kepemilihan saham. Karena telah terjadi ketidakmjelasan antara kepemilikan saham dan hak suara. Namun, tindakan pemerintah meluncurkan peraturan baru tetap memperburuk sentimen investor.
Pada pertengahan Desember 2006, Bank of Thailand sudah membatasi simpanan asing di perbankan hingga maksimal 30 persen, termasuk di lembaga keuangan non-bank. Hal itu membuat investor menjual saham.
Didahului oleh: Thaksin Shinawatra |
Perdana Menteri Thailand 1 Oktober 2006–29 Januari 2008 |
Diteruskan oleh: Samak Sundaravej |