Tamansari, Pangkalan, Karawang
Tamansari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | Indonesia | ||||
Provinsi | Jawa Barat | ||||
Kabupaten | Karawang | ||||
Kecamatan | Pangkalan | ||||
Kode pos | 41362[1] | ||||
Kode Kemendagri | 32.15.02.2003 | ||||
Luas | ---- | ||||
Kepadatan | - | ||||
|
Tamansari adalah salah satu desa di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia.
Desa Tamansari merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi tepatnya Kecamatan Bojongmangu, yang dipisahkan oleh Sungai Cibeet disebelah barat. Desa Tamansari merupakan desa dengan jumlah pertambangan batu kapur terbesar di kabupaten karawang, meskipun bukit-bukit karst ini bukan termasuk kategori tambang, tetapi masyarakat sudah menjalankan usaha batu kapur ini sejak zaman penjajahan.
Desa tamansari memiliki dusun dimulai dari utara yaitu Dusun Citaman (pusat desa), kemudian Dusun Pakapuran yang juga tempat kantor desa berada, dilanjutkan dengan Cipayung di sebelah barat, Taneuh Beureum disebelah timur, Citalaga di ujung desa, kemudian Dusun Parung Laksana tempat lio/pabrik pembakaran batu kapur terpusat,dusun bunder yang merupakan dusun terpadat di desa tamansari berbatasan dengan dusun bojong yang berada di sisi sungai Cibeet, dusun Kampung Lio/Pulpasir merupakan dusun yang memiliki pertambangan pasir tradisional dengan sampan/perahu buatan lokal yang paling terkenal di desa tamansari, Dusun Cicangor dan Dusun Cijaleka merupakan dusun yang terkenal dengan perusahaan bambu milik masyarakat yang mana bambu-bambu ini dijual sampai ke luar kota.
Referensi
[sunting | sunting sumber]Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan