Konstitusi Yunani
| Undang-Undang Dasar Yunani | |
|---|---|
 | |
| Ikhtisar | |
| Judul asli | Σύνταγμα της Ελλάδος (1975, 1986) Σύνταγμα της Ελλάδας (2001, 2008, 2019) |
| Yurisdiksi |  Yunani |
| Penyusunan | 1974 |
| Ratifikasi | 9 Juni 1975 |
| Tanggal berlaku | 11 Juni 1975 |
| Sistem | Republik kesatuan parlementer konstitusional |
| Struktur pemerintahan | |
| Cabang | 3 |
| Kepala negara | Presiden[a] |
| Lembaga legislatif | Unikameral (Parlemen Yunani) |
| Lembaga eksekutif | Presiden Perdana Menteri Pemerintah Yunani |
| Lembaga kehakiman | Mahkamah Perdata dan Pidana Mahkamah Audit Mahkamah Administrasi Mahkamah Khusus |
| Federalisme | Kesatuan |
| Kolese elektoral | Tidak |
| Pembatasan amendemen | 11 |
| Sejarah | |
| Amendemen | 4 |
| Amendemen terakhir | 25 November 2019 (dipublikasikan tanggal 24 Desember 2019) |
| Penetap | Parlemen Yunani |
| Perumus | Parlemen Yunani |
| Menggantikan | Undang-Undang Dasar 1952 |
| Naskah lengkap | |
 Constitution of Greece di Wikisource | |
|
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Yunani |
|
|
Undang-Undang Dasar Yunani (bahasa Yunani: Σύνταγμα της Ελλάδας, translit. Syntagma tis Elladas) disusun oleh Parlemen Yunani pada tahun 1974,[1][2] setelah jatuhnya Junta Militer Yunani dan dimulainya Republik Yunani Ketiga. Undang-Undang Dasar Yunani mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 1975 (disahkan dua hari sebelumnya) dan telah diamendemen pada tahun 1986, 2001, 2008, dan 2019.
Sejarah Undang-Undang Dasar Yunani berawal dari Perang Kemerdekaan Yunani (1821–1832), yaitu saat tiga Undang-Undang Dasar Yunani pertama disahkan oleh Majelis Nasional Yunani. Lapangan Syntagma (Plateia Syntagmatos) di Athena dinamakan menurut Undang-Undang Dasar pertama yang disahkan di negara Yunani modern.
Isi
[sunting | sunting sumber]Undang-Undang Dasar Yunani terdiri dari 120 pasal dan terbagi ke dalam empat bagian:
- Bagian pertama (pasal 1-3), Ketentuan Dasar, menetapkan Yunani sebagai republik parlementer presidensial dan menegaskan pengakuan Gereja Ortodoks di Yunani.
- Bagian kedua (Hak-Hak Individu dan Sosial, pasal 4-25), menyangkut hak-hak individu dan hak-hak sosial yang perlindungannya diperkuat setelah amendemen tahun 2001. Ketentuan baru mengatur hal-hal seperti perlindungan data pribadi dan kompetensi independen otoritas-otoritas tertentu.
- Bagian Ketiga (Susunan dan Fungsi Negara, pasal 26-105) menguraikan tentang susunan organisasi dan fungsi Negara. Pasal 28 secara resmi mengintegrasikan hukum internasional dan perjanjian internasional ke dalam hukum Yunani.
- Bagian keempat (Ketentuan Khusus, Penutup, dan Peralihan, pasal 106-120) terdiri dari ketentuan khusus, penutup, dan peralihan.
Amendemen
[sunting | sunting sumber]Undang-Undang Dasar Yunani telah diamendemen sebanyak empat kali: tahun 1986, 2001, 2008, dan 2019.
Perubahan undang-undang dasar
[sunting | sunting sumber]Parlemen berhak mengubah atau mengamendemen Undang-Undang Dasar, kecuali pasal-pasal yang berhubungan dengan "Bentuk Negara" (pembentukan sistem presidensial, republik parlementer) dan pasal-pasal yang melindungi hak asasi manusia dan kebebasan yang tidak dapat diubah. Amendemen Undang-Undang Dasar diusulkan oleh mosi setidaknya seperenam anggota parlemen dan disetujui oleh mayoritas tiga perlima anggota parlemen, dinyatakan dua kali dalam dua pemungutan suara terpisah setidaknya berjarak satu bulan. Dalam hal tersebut, urusan amendemen dialihkan ke Parlemen periode berikutnya, yaitu setelah pemilihan umum legislatif berikutnya. Parlemen kemudian dapat mengesahkan amendemen tersebut dengan mayoritas 50% ditambah satu. Jika mosi awal untuk amendemen hanya mencapai 50% ditambah satu, maka diperlukan tiga perlima dari Parlemen yang baru.
Sejarah Undang-Undang Dasar Yunani
[sunting | sunting sumber]
Dalam sejarah modern Yunani, Undang-Undang Dasar Yunani 1974 merupakan yang terakhir dari serangkaian undang-undang dasar yang disahkan secara demokratis (dengan pengecualian Undang-Undang Dasar 1968 dan 1973 yang diberlakukan pada masa kediktatoran). Undang-Undang Dasar pertama disahkan pada tahun 1822.[3]
Catatan
[sunting | sunting sumber]- ^ memegang kekuasaan legislatif dan eksekutif berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 dan 2.
Bacaan lanjutan
[sunting | sunting sumber]- Eleftheriadis, Pavlos (Maret 2005). "Constitutional Reform and the Rule of Law in Greece". West European Politics. 28 (2): 317–334. doi:10.1080/01402380500059777.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (dalam bahasa Yunani) Teks resmi Konstitusi Yunani per tanggal 24 Desember 2019, sumber: Parlemen Yunani.
- Teks terjemahan resmi Konstitusi Yunani dalam bahasa Inggris per tanggal 27 Mei 2008, sumber: Parlemen Yunani.
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Times, Steven V. Roberts Special to The New York (1974-08-02). "GREECE RESTORES 1952 CONSTITUTION WITH CIVIL RIGHTS". The New York Times (dalam bahasa Inggris). ISSN 0362-4331. Diakses tanggal 2021-11-18.
- ^ Times, Steven V. RobertsSpecial to The New York (1974-12-09). "Greeks Reject Monarchy By Wide Margin of Votes". The New York Times (dalam bahasa Inggris). ISSN 0362-4331. Diakses tanggal 2021-11-18.
- ^ George Katrougalos: The constitutional history of Greece, in the Balkan context Diarsipkan 2013-05-14 di Wayback Machine.