Decretum laudis - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Bagian dari seri tentang
Ius vigens (hukum mutakhir) Kitab Hukum Kanonik 1983 Omnium in mentem Magnum principium Kitab Hukum Kanon Gereja-Gereja Timur Ad tuendam fidem Ex corde Ecclesiae Indulgentiarum Doctrina Praedicate evangelium Veritatis gaudium Pastor Bonus Pontificalis Domus Universi Dominici Gregis Consuetudo Reformasi sidang pembatalan perkawinan Paus Fransiskus Dokumen-dokumen Konsili Vatikan II Christus Dominus Lumen gentium Optatam totius Orientalium ecclesiarum Presbyterorum ordinis Sacrosanctum concilium Lima Perintah Gereja
Sejarah Hukum Kitab Hukum Kanonik 1917 Corpus Iuris Canonici Dekretis Regulæ Iuris Decretales Gregorii IX Dekretalis Decretum Gratiani Extravagantes Liber Septimus Tata Tertib Gereja Purba Didakhe Konstitusi Apostolik Kanon Apostolik Koleksi Kanon Purba Collectiones canonum Dionysianae Collectio canonum quadripartita Collectio canonum Quesnelliana Collectio canonum Wigorniensis Lain-Lain Dekretal Pseudo-Isidorus Benedictus Deus (Pius IV) Contractum trinius Cacat bawaan
Hukum Oriental Kitab Kanon Gereja-Gereja Timur Reformasi Kanonik Timur Oleh Pius XII Nomokanon Eparki Agung Eparki
Hukum Liturgi Ecclesia Dei Mysterii Paschalis Sacrosanctum Concilium Musicam Sacram Summorum Pontificum Tra le sollecitudini
Hukum Sakramen Kanon 844 Ex opere operato Omnium in mentem Validus est, sed illicitus Puasa dan pantang Imamat Suci Halangan Abstemius Selibat Kaum Klerus Nulitas Tahbisan Suci Surat dimisorial Aprobasi Pengakuan Dosa Penitensiaria Apostolik Absolutio Complicis Canon penitentiarius Forum internal Paenitentiale Theodori Kanon penitensial Meterai Pengakuan Dosa Ekaristi Disiplin Ekaristi Kanon 915
Hukum Perkawinan Afinitas Larangan Kawin Pernyataan Nulitas Reformasi Peradilan Nulitas Perkawinan Oleh Paus Fransiskus Defensor Matrimonii Halangan Perkawinan Halangan Kejahatan Beda Agama Ligamen Dispensasi Perkawinan Ratum Sed Non Consummatum Perkawinan Alami Privilegium Paulinum Privilegium Petrinum
Peradilan dan Pengadilan Mahkamah Mahkamah Agung Signatura Apostolik Mahkamah Rota Romana Penitensiaria Apostolik Pejabat Vikaris Yudisial/Officialis Auditor Advocatus Diaboli Defensor Matrimonii Prosedur Appel comme d'abus Presumsi
Struktur Kanonik Gereja-Gereja Partikular Gereja-Gereja Partikular Sui Iuris Gereja Latin Gereja-Gereja Katolik Timur Gereja-Gereja Partikular Lokal Keabasan Nullius Abas Nullius Vikariat Apostolik Vikaris Apostolik Administrasi Apostolik Administrator Apostolik Keuskupan Agung Keuskupan Cathedraticum Eparki Agung Eparki Dekanat Dekan Ordinariat militer Misi Sui Iuris Ordinariat personal Anglicanorum Coetibus Prelatur personal Persona Yuridis Paroki Kuria Romawi Dicasterium Kongregasi Dewan kepausan
Yurisprudensi Koronasi kanonik Citra-citra yang dikoronasi secara kanonik Perhitungan waktu Kebiasaan Delegata potestas non potest delegari Derogasi Dispensasi Taxa Innocentiana Indultum Halangan Tafsir Dewan Kepausan bagi Naskah Legislatif Yurisdiksi Peritus Obrepsi & subrepsi Obrogasi Promulgasi Pengunduran diri Sri Paus Sede vacante Vacatio legis Validus est, sed illicitus
Filsafat dan Teori Dasar Teologi Eklesiologi Risalah Hukum Determinatio
Hukum Persona Persona (hukum kanonik) Umur kanonik Kewenangan kanonik Klerus dan jawatan publik Selibat Kaum Klerus Hidup bakti Cacat bawaan Emansipasi Persona fisik dan yuridis Ius patronatus Laisasi (dispensasi) Bidat
Dokumen Kanonik Notaris (hukum kanonik) Protonotaris Apostolik Konstitusi Apostolik Kanon Kondordat Dekret Dekretal Ensiklik Motu proprio Ordinansi Brevet kepausan Bulla kepausan Penitensial Hukum Positif Reskrip
Hukum Pidana Kanon 1324 Kanon 1398 Ekskomunikasi Interdik Forum internal Laisasi (hukuman) Kecaman Latae Sententiae
Portal Katolik
l b s

Decretum laudis (bahasa Indonesia: dekrit pujian) adalah dokumen resmi yang diberikan oleh Takhta Suci kepada tarekat hidup bakti dan serikat hidup kerasulan mengenai pengakuan atas hak kepausan institusi gerejawi. Apabila dekret pujian dikeluarkan dalam bentuk ringkasan apostolik, maka hal ini disebut sebagai 'pujian singkat'.

Hukum Kanonik

[sunting | sunting sumber]

Untuk membentuk komunitas religius baru, pertama-tama perlu mendapat izin dari departemen yang bersangkutan di Kuria Roma Gereja Katolik (Kongregasi Lembaga Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan, Kongregasi Evangelisasi Bangsa-Bangsa, atau Kongregasi Gereja-Gereja Oriental, tergantung pada tujuan lembaga dan cakupan kegiatannya) dan juga persetujuan dari Ordinaris dari keuskupan asal, biasanya uskup (atau uskup agung). Apabila diperoleh, kongregasi tersebut kemudian disebut “hak keuskupan”.

Ketika kongregasi semakin penting dan ketika kedewasaan rohani dan apostoliknya sudah terpenuhi, maka kongregasi tersebut dapat disetujui secara resmi oleh Paus dengan decretum laudis, yang mengubahnya menjadi sebuah kongregasi hak kepausan, tunduk pada otoritas langsung dan eksklusif Takhta Suci.

Umumnya diikuti dengan persetujuan sementara dan persetujuan akhir.

Struktur

[sunting | sunting sumber]

Decretum laudis biasanya berisi rangkuman sejarah asal muasal kongregasi, penjelasan singkat tentang tujuan dan konstitusi kongregasi, referensi dan surat dari para uskup, serta pemeriksaan yang dilakukan oleh kongregasi. Kongregasi yang sesuai dari institut. Laporan ini diakhiri dengan persetujuan dan rekomendasi, amplissimis verbis (bahasa Latin, “dalam istilah yang paling kuat”), dari lembaga yang bersangkutan.

Praktik penggunaan decretum ladis oleh Paus untuk memberikan pengakuan hak kepausan kepada kongregasi mulai dikonsolidasikan pada tahun-tahun antara abad ke-18 dan ke-19, meskipun pada awalnya dekrit-dekrit tersebut diikuti dengan tindakan formal di bentuk Bulla kepausan dan ringkasan kepausan.

Lihat juga

[sunting | sunting sumber]

Referensi

[sunting | sunting sumber]

(it) J. Torres, “Documenti pontifici di approvazione” [Papal Documents of Approval]; In: Dizionario degli istituti di perfezione [Dictionary of the Institutes of Perfection], vol. III, (Milan: San Paolo Edizioni [St. Paul Editions], 1977) ISBN 88-215-2196-6, pp. 751–777.