Kabupaten Morowali
Kabupaten Morowali | |
---|---|
Motto: Tepe asa moroso (Bungku) Bersatu kita teguh | |
Koordinat: 2°48′S 121°54′E / 2.8°S 121.9°E | |
Negara | Indonesia |
Provinsi | Sulawesi Tengah |
Dasar hukum | UU RI No. 51 Tahun 1999 |
Hari jadi | 5 Desember 1999 |
Ibu kota | Bungku Tengah |
Jumlah satuan pemerintahan | Daftar
|
Pemerintahan | |
• Bupati | Rachmansyah Ismail (Pj.) |
• Wakil Bupati | lowong |
• Sekretaris Daerah | Yusman Mahbub |
Luas | |
• Total | 5.472 km2 (2,113 sq mi) |
Populasi | |
• Total | 176.244 |
• Kepadatan | 32/km2 (83/sq mi) |
Demografi | |
• Agama | Islam 92,58% Kristen 4,45% - Protestan 3,80% - Katolik 0,65% Hindu 2,89% Buddha 0,06% Kepercayaan 0,02%[2][3] |
• IPM | 72,55 (2022) ( Tinggi )[4] |
Zona waktu | UTC+08:00 (WITA) |
Kode BPS | |
Pelat kendaraan | DN xxxx G* |
Kode Kemendagri | 72.06 |
DAU | Rp 530.739.294.000,00- (2020)[5] |
Situs web | www |
Kabupaten Morowali adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Bungku Tengah. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 5.472,00 km² dan berpenduduk sebanyak 170.415 jiwa per tanggal 30 Juni 2022, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, dan sebanyak 176.244 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023.[1][2]
Morowali adalah salah satu daerah penghasil nikel di Indonesia dan memiliki kawasan industri berbasis nikel dan baja Dan Juga beroperasi Di Wilayah Sulawesi Tengah Timah Emas Putih (Solderan) yang dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). PT IMIP berada di Kecamatan Bahodopi dan memiliki pelabuhan serta bandar udara sendiri. PT IMIP merupakan kerjasama Bintang Delapan Group dengan Tsingshan Steel Group dari Tiongkok.[6] Kementerian Perindustrian mendirikan Politeknik Industri Logam Morowali (PILM) untuk membentuk sumber daya manusia yang kompeten di bidang industri nikel.[7]
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Kabupaten Morowali merupakan kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 1999.[8] Kabupaten Morowali merupakan salah satu dari dua belas kabupaten dan satu kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.[9] Sejarah perjuangan untuk melahirkan Kabupaten Morowali sudah lama tumbuh dan menggelora di hati masyarakat. Aspirasi tersebut terus berkembang yang kemudian sampai pada tingkat lahirnya kemampuan politik dari wakil-wakil rakyat di lembaga DPRD dengan dicetuskannya Resolusi DPRD-GR Provinsi Sulawesi Tengah nomor: 1/DPRD/1966 yang isinya meminta kepada Pemerintah Pusat agar Provinsi Sulawesi Tengah dimekarkan menjadi 11 (sebelas) daerah otonom tingkat II, yaitu 2 (dua) Kotamadya dan 9 Kabupaten, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Morowali (waktu itu masih disebut Mori Bungku).
Sejarah perjuangan panjang ini ternyata tak pernah mengenal akhir, sehingga begitu masa reformasi, peralihan orde baru ke masa reformasi saat ini, di mana kebebasan demokrasi lebih digaungkan sebagai konsep pemerintahan, dengan kemudian diterapkannya konsep pemerintahan desentralisasi, yang diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah ditingkat Kabupaten, dimana Kabupaten diberi porsi yang lebih besar lagi untuk mengatur daerahnya sendiri. Maka semakin luaslah potensi bagi terbentuknya daerah Kabupaten baru. Oleh karena itu moment ini direspon oleh masyarakat seluruh lapisan di daerah Morowali untuk memperjuangkan kembali aspiral lamanya, yakni pembentukan Kabupaten Poso. Dan akhirnya perjuangan dan aspirasi masyarakat daerah ini berhasil, yakni dengan keluarnya kebijakan Pemerintah Pusat untuk membentuk daerah Morowali, berdiri sebagai Kabupaten sendiri, yang diberi nama Kabupaten Morowali, berdasarkan hasil pemikiran dan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat.
Keputusan Pemerintah Pusat untuk membentuk Kabupaten Morowali ini kemudian dituangkan ke dalam UU RI Nomor 51 Tahun 1999. Setelah terbentuknya Kabupaten Morowali, langkah selanjutnya mempersiapkan perangkat wakil rakyat di DPRD dan pemilihan Bupati, Saat ini bupati terpilih pertama yang memimpin secara definitif Kabupaten Morowali adalah Andi Muhammad Abubakar dan Datlin Tamalagi sebagai wakil bupati definitif pertama dan Drs. H. Chaerudin Zen sebagai Sekretaris Kabupaten Morowali.
Pemerintahan
[sunting | sunting sumber]Daftar Bupati
[sunting | sunting sumber]Kabupaten Morowali merupakan kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 1999.
Foto | Bupati | Mulai jabatan | Akhir jabatan | Ket. |
Yusman Mahbub (Penjabat) |
2 Agustus 2024 | Petahana | [10] |
Dewan Perwakilan
[sunting | sunting sumber]Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Morowali dalam beberapa periode terakhir.[11][12]
Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014-2019 Sebelum Pemekarana |
2014-2019 Sesudah Pemekaranb |
2019-2024 | 2024-2029 | ||
PKB | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Gerindra | 3 | 2 | 3 | 4 | |
PDI-P | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Golkar | 5 | 4 | 3 | 3 | |
NasDem | 3 | 3 | 5 | 5 | |
PKS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Perindo | (baru) 2 | 3 | |||
PPP | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PAN | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Hanura | 3 | 2 | 3 | 1 | |
Demokrat | 5 | 5 | 3 | 3 | |
PBB | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Jumlah Anggota | 30 | 25 | 25 | 25 | |
Jumlah Partai | 9 | 10 | 10 | 10 | |
Keterangan: aDPRD Morowali dan DPRD Morowali Utara bDPRD Morowali |
Kecamatan
[sunting | sunting sumber]Kabupaten Morowali terdiri dari 9 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 126 Desa dengan luas wilayah 3.037,04 km² dan jumlah penduduk sebesar 129.814 jiwa dengan sebaran penduduk 43 jiwa/km².[13][14]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Morowali, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|
72.06.10 | Bahodopi | 12 | Desa | ||
72.06.09 | Bumi Raya | 13 | Desa | ||
72.06.08 | Bungku Barat | 10 | Desa | ||
72.06.15 | Bungku Pesisir | 10 | Desa | ||
72.06.06 | Bungku Selatan | 26 | Desa | ||
72.06.05 | Bungku Tengah | 6 | 13 | Desa | |
Kelurahan | |||||
72.06.18 | Bungku Timur | 10 | Desa | ||
72.06.07 | Menui Kepulauan | 1 | 23 | Desa | |
Kelurahan | |||||
72.06.12 | Wita Ponda | 9 | Desa | ||
TOTAL | 7 | 126 |
Pariwisata
[sunting | sunting sumber]- Pulau Sombori
- Pulau dua laut
- Air terjun Veronamata
- Goa Allo
- Baho pombine
- Desa wisata Sakita
- Cagar Alam Morowali
- Puncak Fafo baho
- Puncak Mateantina
- Air terjun Bahaounumpa[15]
- Pemandian Lalandai
- Pulau Labengki
- Sungai Luk paneteng[16]
Catatan kaki
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b c "Kabupaten Morowali Dalam Angka 2023" (pdf). www.morowalikab.bps.go.id. hlm. 9, 59, 142. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-06-09. Diakses tanggal 16 Maret 2023.
- ^ a b c "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2022" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-08-05. Diakses tanggal 27 September 2022.
- ^ "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Kabupaten Morowali". www.bps.go.id. Diakses tanggal 2 Mei 2020.
- ^ "Metode Baru Indeks Pembangunan 2021-2022". www.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-27. Diakses tanggal 16 Maret 2023.
- ^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 24 Februari 2021.
- ^ "TENTANG IMIP". PT Indonesia Morowali Industrial Park.
- ^ "Politeknik Industri Logam Morowali".
- ^ Darwis (2021). Palawan, Tza Rizal, ed. Pertarungan Kepentingan Politik Elite Lokal dalam Pemekaran Wilayah Kabupaten Morowali (PDF). Yogyakarta: Penerbit Penebar Media Pustaka. hlm. 23. ISBN 978-623-6875-75-9.
- ^ Sururoh, L., dkk. (2020). Sulawesi Tengah: Memori dan Pengetahuan Lokal tentang Bencana (PDF). Jakarta Selatan: Perkumpulan Skala Indonesia. hlm. 11.
- ^ morowalikab. "Yusman Mahbub Resmi Dilantik sebagai Pj Bupati Morowali Oleh Gubernur Sulteng". WEBSITE RESMI KABUPATEN MOROWALI (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-08-07.
- ^ Perolehan Kursi DPRD Morowali 2014-2019 Sebelum Pemekaran
- ^ Perolehan Kursi DPRD Morowali 2019-2024
- ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
- ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-10-06. Diakses tanggal 2022-10-06.
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-10-06. Diakses tanggal 2022-10-06.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Indonesia) Situs Resmi www.morowalikab.go.id