Lompat ke isi

Partai Bulan Bintang

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Untuk kegunaan lain, lihat PBB (disambiguasi).
Partai Bulan Bintang
SingkatanPBB
Ketua umumFahri Bachmid
Sekretaris JenderalMohammad Masduki
Dibentuk17 Juli 1998; 26 tahun lalu (1998-07-17)
Kantor pusatPasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Sayap pemudaPemuda Bulan Bintang
Brigade Hizbullah Bulan Bintang
Sayap wanitaMuslimat Bulan Bintang
Keanggotaan405.441 (2023)
IdeologiPancasila
Demokrasi Islam[1]
Nasionalisme religius[2]
Posisi politikSayap-kanan
AgamaIslam
Kursi di DPR
0 / 580
Kursi di DPRD I
12 / 2.372
Kursi di DPRD II
164 / 17.510
Situs web
www.partaibulanbintang.or.id

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebuah partai politik di Indonesia berasaskan modernisme Islam[3][4] dan juga sebagai partai penerus Masyumi yang pernah berjaya pada masa demokrasi liberal.[3] Partai Bulan Bintang didirikan pada 17 Juli 1998.[3][5]

Latar belakang

[sunting | sunting sumber]

Partai Bulan Bintang (PBB) telah ikut pemilihan umum legislatif Indonesia selama empat kali yaitu pada Pemilu tahun 1999,[3] 2004, 2009 dan 2014. Pada Pemilu tahun 1999, Partai Bulan Bintang mempu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2% dan meraih 13 kursi DPR RI. Sementara pada Pemilu 2004 memenangkan suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPR.

Cikal bakal partai ini berawal dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang dirintis oleh Mohammad Natsir, Masjkur, Rusli Abdul Wahid, Mohammad Rasjidi, Noer Alie, Anwar Harjono, Yunan Nasution, Hasan Basri, dll pada 17 Agustus 1989. Forum ini awalnya dibentuk untuk mengkaji permasalah-permasalahan keumatan di Indonesia.

FUI kemudian berkembang dan pada 11 Desember 1993 keberadaannya dikukuhkan oleh para pimpinan organisasi dakwah dan ormas islam tingkat nasional sebagai wadah perjuangan dalam mempertahankan dan melestarikan aqidah islamiyah umat islam Indonesia, dan tercatat sebagai pendiri diantaranya adalah:

  1. Prof. Dr. Ismail Suny, S.H. MCL (Muhammadiyah),
  2. H. Nuddin Lubis (NU),
  3. Drs. H. Nurulhuda (Perti),
  4. Dr. Anwar Harjono, S.H (DDII),
  5. K.H. A Latief Muchtar MA (Persis),
  6. H.M. CH Ibrahim (PSII),
  7. K.H. Sholeh Iskandar (BKSPP),
  8. K.H. Dadun Abdulqohar (BKSPP), dan
  9. K.H. Nur Ali (Pesantren Attaqwa-Bekasi).

Dalam perkembangannya, FUI rutin mengadakan pertemuan untuk membicarakan situasi politik yang berkaitan dengan umat islam dan aspirasinya. Beberapa kali dalam forum tersebut sering diusukan pembentukan Partai Politik karena didasarkan keinginan Mohammad Natsir semasa hidupnya yang ingin menjadikan Forum Ukhuwah menjadi Partai Politik.

Sejalan dengan agenda reformasi, melalui pertemuan FUI di kediaman Anwar Harjono pada 12 Mei 1998 ditandatanganilah Deklarasi Pembentukan BKUI (Badan Koordinasi Umat Islam) oleh tokoh-tokoh yang mewakili sebelas Organisasi Islam. Tercatat 27 organisasi Islam sebagai anggota BKUI yaitu :

  1. FUI (Forum Ukhuwah Islamiyah)
  2. ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia)
  3. DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia)
  4. PERSIS (Persatuan Islam)
  5. PSII (Sarekat Islam)
  6. PUI (Persatuan Umat Islam)
  7. PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah)
  8. Al Irsyad Al Islamiyah
  9. BKSPPI (Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia)
  10. FSUHTM (Forum Silaturahi Ulama Habaib dan Tokoh Masyarakat)
  11. KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam)
  12. PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia)
  13. Muhammadiyah (diwakili Lembaga Hikmah)
  14. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
  15. PII (Pelajar Islam Indonesia)
  16. KB-PII (Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia)
  17. GPI (Gerakan Pemuda Islam)
  18. KB-GPI
  19. Hidayatullah
  20. Asysyafi’yah
  21. BKPRMI (Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia)
  22. BAKOMUBIN (Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia)
  23. Wanita Islam
  24. IKMI (Ikatan Keluarga Masjid Indonesia)
  25. Ittihadul Mubalighin
  26. Forum Ukhuwah Antar Kampus, dan
  27. LPPI (Lembaga Penelitian Pengkajian Islam)

BKUI kemudian melakukan Musyawarah Nasional di Jakarta pada 4 Juni 1998. Pada saat Munas tersebut mencuatlah pembentukan partai Islam di Indonesia, hingga terbentuklah “Tim Partai” yang diketuai oleh HM Soleman. Tim Partai BKUI saat itu berkeinginan kuat untuk mendirikan Partai dengan nama MASYUMI, namun setelah mempertimbangkan legalitas dan beban mental, mengingat intregritas pribadi tokoh-tokoh Masyumi pada masa lalu, maka dipilihlah nama Partai Bulan Bintang (PBB) pada 17 Juli 1998.[5]

Deklarasi pendirian partai ini dilakukan pada Jumat 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekaligus memilih Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua umum DPP PBB. Berikutnya MS Kaban dipilih sebagai ketua umum pada 1 Mei 2005.

Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2009, partai ini memeroleh suara sekitar 1,8 juta yang serata dengan 1,7% yang berarti tidak mampu meraih perolehan suara melebihi parliamentary threshold 2,5% sehingga berakibat pada tidak memiliki wakil seorang pun di DPR RI, meski di beberapa daerah pemilihan beberapa calon anggota DPR RI yang diajukan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Anggota DPR RI. Dalam pemilu legislatif 2014, PBB meraih suara sebesar 1 sampai 2 persen yang dianggap tidak lolos bersama PKPI.

Namun, partai yang memperjuangkan syari'at Islam masuk dalam sistem hukum di Indonesia sebagai icon perjuangannya ini, masih memiliki sekitar 400 Anggota DPRD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Sejak Muktamar ke-3, April 2010, di Medan partai ini telah menetapkan kembali MS Kaban sebagai Ketua Umum Sedangkan BM Wibowo Hadiwardoyo mantan Sekjen Organisasi massa Islam Hidayatullah diangkat sebagai Sekretaris Jenderal dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. sebagai Ketua Majelis Syura sedangkan DR. Fuad Amsyari sebagai Ketua Dewan Kohormatan Partai.

Partai ini kemudian diloloskan KPU sebagai peserta pemilu 2014 dan mendapat nomor urut 14.

Pada 26 April 2015, Yusril Ihza Mahendra terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang di Muktamar IV PBB[6] menggantikan MS Kaban. Ia terpilih terpilih secara aklamasi setelah calon lainnya Rhoma Irama tidak datang ke arena muktamar pada pemilihan ketua umum.[7]

Pada Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden yang diselenggarakan serentak pada 17 April 2019, Partai Bulan Bintang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Joko Widodo sebagai presiden untuk periode kedua. Namun, pada pemilihan legislatif Partai Bulan Bintang hanya meraih suara sebanyak 0,79% (1.099.848 suara) sehingga tidak berhasil lolos ambang batas parlemen atau parlementary treshold sebesar 4%.[butuh rujukan]

Pada Kamis, 26 September 2019, Yusril Ihza Mahendra kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang periode 2019-2024 di Muktamar V Partai bulan Bintang yang berlangsung di Tanjung Pandan, Belitung.[butuh rujukan]

Perolehan suara dan kursi

[sunting | sunting sumber]

DPR RI

[sunting | sunting sumber]
Pemilu Total kursi Total pemilihan Persentase Hasil Urutan
1999
13 / 462
 2.049.708 1,94% Partai baru 6
2004
11 / 550
 2.970.487 2,62% Penurunan2 kursi 8
2009
0 / 560
 1.864.752 1,79% Penurunan11 kursi 10
2014
0 / 560
 1.825.750 1,46% Steady 0 kursi 11
2019
0 / 575
 1.099.848 0,79% Steady 0 kursi 14
2024
0 / 580
 484.486 0.32% Steady 0 kursi 16

DPRD Provinsi

[sunting | sunting sumber]
Pemilu Perolehan
Kursi 		Jumlah
Provinsi 		Provinsi
Juara 		Keterangan
2014 16 10 tidak ada
2019 Penurunan 7 Penurunan 5 tidak ada

[Ket. 1] [Ket. 2]

2024 Kenaikan 12 tidak ada

Ketua Umum

[sunting | sunting sumber]
No Potret Ketua Umum Menjabat
1
Yusril Ihza Mahendra
(1956-) 		1998–2005
2
MS Kaban
(1958-) 		2005–2010
2010–2015
(1)
Yusril Ihza Mahendra
(1977-) 		2015–2020
2020–2024
3
Fahri Bachmid
(1956-) 		2024–sekarang

Susunan Pengurus

[sunting | sunting sumber]
Artikel utama: Kepengurusan Partai Bulan Bintang

Berikut merupakan susunan pengurus Partai Bulan Bintang periode 2019–2024[8][9]

  • Ketua Umum: Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H
  • Wakil Ketua Umum bidang Organisasi dan Pemerintahan: Sukmo Harsono, S.E., M.M.
  • Wakil Ketua Umum bidang Kaderisasi: dr. Norman Zainal
  • Wakil Ketua Umum bidang Polhukam: Mayjen (Purn) Tatang Zaenudin
  • Wakil Ketua Umum bidang Ekonomi dan Koperasi: Ir. Fuad Zakaria
  • Ketua Bidang Organisasi Internal: Husni Jumat, S.H., S. Sos
  • Ketua Bidang Pemerintahan Daerah & Desa: Ronny Abdi, S.T., M.M.
  • Ketua Bidang Kebijakan Publik: Andriani, S.T.
  • Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Media Massa: Rona Lubis, S.E
  • Ketua Bidang Kaderisasi dan Informasi Strategis: NS. Aji Martono, S.H.I., C.S.A.
  • Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Randy Bagasyudha, S.Psi., M.I.P.
  • Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga: Ir. Doriangat Pakpahan
  • Ketua Bidang PP dan PA: Ratna Juita Yakoeb, S.Ag.
  • Ketua Bidang Kesehatan dan Penanggulangan Bencana: dr. Aksin Asyik
  • Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Advokasi: Firmansyah, S.H., M.H.
  • Ketua Bidang HANKAM dan Luar Negeri: Ir. Dt. Ajuansyah Putra Surbakti
  • Ketua Bidang Pemuda dan Mahasiswa: Azanil Kelana
  • Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Kesejahteraan Rakyat: Drs. Ali Amran Tanjung, S.H., M.Hum
  • Ketua Bidang Koperasi dan Pertanian: Gusti Muhammad Faisal
  • Sekretaris Jenderal: Ir.Afriansyah Noor, M.Si.
  • Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Orpem: Meridian Ramadir, S.T., M.C.P.
  • Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kaderisasi dan PPU: Solihin Pure, S.P.
  • Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Polhukam: Revani Dina Fitra, S.E.
  • Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekkop: Farlaini Bermawi, S.Sos.
  • Bendahara Umum: Dinmar
  • Wakil-Wakil Bendahara: Mahadir Basti, S.H.
  • Wakil-Wakil Bendahara: Ir. Silvia Rahmi
  • Wakil-Wakil Bendahara: Miftahul Jazim
  • Wakil-Wakil Bendahara: Triana Widya Wijayanti, S.Sos., M.Pd.
  • Wakil-Wakil Bendahara: Pipih Sopiah, S.E.
  • Wakil-Wakil Bendahara: Evi Pratiwi Handayani, S.Sos.
  • Ketua Majelis Syura: K.H. Muqoddas Murtadla
  • Ketua Mahkamah Partai: M. Yasin Ardhy, S.H., M.H.

Kader terkenal

[sunting | sunting sumber]

Pimpinan lembaga negara

[sunting | sunting sumber]

Menteri & wakil menteri

[sunting | sunting sumber]

Kepala Daerah

[sunting | sunting sumber]

Catatan

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Hanya mampu meloloskan wakilnya di DPRD Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara
  2. ^ Kehilangan perwakilan di DPRD Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Sejarah Singkat, PBB, Archived from the original on 15 April 2014, diakses tanggal 13 April 2014 
  2. ^ Al-Hamdi, Ridho (2017). Moving towards a Normalised Path: Political Islam in Contemporary Indonesia. (dalam bahasa Inggris). JURNAL STUDI PEMERINTAHAN. Vol. 8 No. 1, February 2017. pp.53, 57, 62.
  3. ^ a b c d "Wajah 48 partai peserta Pemilu 1999: Nomor 22: Partai Bulang Bintang (PBB)". Kompas. 12 Maret 1999. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-09-14. Diakses tanggal 31-03-2018 – via Seasite.niu.edu (Southeast Asian languages, literatures and cultures). 
  4. ^ Yuniarto, Topan (6 Februari 2024). "Partai Bulan Bintang". Kompaspedia. Kompas. Diakses tanggal 2024-03-30. 
  5. ^ a b Setiawan, Bambang; Bestian, Nainggolan, ed. (2004). Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004–2009. Jakarta: Kompas. hlm. 31–36, 58–66. ISBN 979-709-121-X. 
  6. ^ Artikel:"Rhoma Irama Tak Datang, Yusril Jadi Ketum Partai Bulan Bintang" di Kompas.com
  7. ^ "Rhoma Irama Mundur, Yusril Terpilih Jadi Ketua Umum PBB" di Detik.com
  8. ^ "Raja Dangdut Tak Masuk Kepengurusan PBB, Ini Penjelasan Yusril". JPNN.com. 1 Juli 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-05. Diakses tanggal 27-01-2018. 
  9. ^ "Struktur DPP PBB". Partaibulanbintang.com. Divisi Komunikasi Partai Bulan Bintang. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-01-27. Diakses tanggal 27 Januari 2018. 
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Partai_Bulan_Bintang&oldid=26520122"