Krisis konstitusional Peru 2019
| Krisis konstitusional Peru 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bagian dari Krisis politik Peru 2017–19 | ||||
Dari atas ke bawah: Palacio de Gobierno, kantor presiden Peru. Palacio Legislativo, tempat pertemuan Kongres Republik Peru | ||||
| Tanggal | 30 September 2019 – sekarang (5 tahun dan 26 hari) | |||
| Lokasi |  Peru | |||
| Tujuan |
| |||
| Metode |
| |||
| Pihak terlibat | ||||
| Tokoh utama | ||||
.svg){kind=small}
.png){kind=small}
Krisis konstitusional Peru 2019 dimulai ketika Presiden Martín Vizcarra membubarkan Kongres Republik Peru pada 30 September 2019.[1] Kongres merespons dengan menyatakan bahwa kepresidenan Vizcarra ditangguhkan dan menunjuk Wakil Presiden Mercedes Aráoz sebagai presiden sementara, langkah-langkah yang dianggap batal demi hukum.[1][2]
Pada hari berikutnya, 1 Oktober 2019, presiden sementara Aráoz mengundurkan diri sementara Vizcarra mengeluarkan dekrit untuk pemilihan umum awal legislatif yang akan diadakan pada 26 Januari 2020.[2]
Latar belakang
[sunting | sunting sumber]Kepresidenan Peru dan Kongres Republik Peru telah berkonflik sejak awal masa jabatan mantan Presiden Pedro Pablo Kuczynski pada 2016. Pada 15 September 2017, Kongres meloloskan, dengan selisih suara yang besar, mosi tidak percaya terhadap perdana menteri dan kabinet, yang mengarah ke perombakan penuh dari kabinet dan penunjukan perdana menteri baru.[3][4]
Kuczynski mengundurkan diri dari jabatannya pada Maret 2018, ketika terjadi skandal pembelian suara Kenjivideos. Ia digantikan oleh wakil presidennya, Martín Vizcarra.[5]
Vizcarra menjadikan inisiatif antikorupsi sebagai prioritas utamanya,[1] mendorong referendum konstitusional untuk melarang pendanaan swasta untuk kampanye politik, untuk melarang pemilihan ulang dari anggota parlemen, dan untuk membuat kamar legislatif kedua.[6] Transparency International memuji langkah ini: "Ini adalah peluang yang sangat penting, yang tidak seperti peluang sebelumnya karena, salah satunya, presiden tampaknya benar-benar berkomitmen."[7]
Sementara Vizcarra melakukan tindakan melawan korupsi, pemimpin politik Keiko Fujimori ditangkap pada Oktober 2018 atas tuduhan pencucian uang dan korupsi terkait skandal Odebrecht.[8][9] Fujimoris dari partai Fuerza Popular memegang mayoritas kursi di Kongres Peru dan telah membuat upaya Vizcarra menjadi rumit sejak ia menjadi wakil presiden.[10] Setelah penangkapan Fujimori, kongres yang dipimpin Fujimoris mengajukan rancangan undang-undang untuk mengubah proposal referendum Vizcarra.[9] Rakyat Peru akhirnya setuju dengan proposal Vizcarra dalam referendum pada bulan Desember 2018.[11]
Hukum mosi tidak percaya
[sunting | sunting sumber]Dalam Konstitusi Peru, cabang eksekutif dapat membubarkan Kongres setelah mosi tidak percaya kedua.[1][4] Mosi tidak percaya pertama terjadi pada September 2017.[3] Vizcarra memberlakukan proses konstitusional pada 29 Mei 2019 yang akan membuat mosi tidak percaya terhadap Kongres jika Kongres menolak untuk bekerja sama dengan tindakan melawan korupsi yang diusulkannya.[12]
Vizcarra menyerukan mosi tidak percaya pada 27 September 2019, menuntut reformasi terhadap korupsi, dan menyatakan "jelas bahwa demokrasi negara kita dalam bahaya".[4] Vizcarra dan Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika mengkritik Kongres karena memblokir proposal untuk pemilihan umum sementara Kongres dengan cepat menyetujui nominasi untuk Mahkamah Konstitusi Peru tanpa menyelidiki latar belakang nominasi.[4] Vizcarra berusaha untuk mereformasi proses pencalonan anggota Mahkamah Konstitusi dan persetujuan atau penolakan Kongres atas usulannya dipandang "sebagai tanda kepercayaan dalam pemerintahannya".[4]
Peristiwa
[sunting | sunting sumber]Pembubaran Kongres
[sunting | sunting sumber]Pada 30 September 2019, Kongres menunjuk seorang anggota baru dari Mahkamah Konstitusi Peru: sepupu dari presiden Kongres, yang kemungkinan besar akan memutuskan perselisihan antara Kongres dan presiden, mengabaikan proposal Vizcarra untuk reformasi.[1] Setelah melakukan itu, Kongres kemudian melakukan pemungutan suara yang mendukung mosi kepercayaan. Terlepas dari pemungutan suara setuju, Vizcarra berpendapat bahwa penunjukan anggota baru Mahkamah Konstitusi oleh Kongres adalah mosi tidak percaya kedua terhadap pemerintahannya, sehingga memberinya wewenang untuk membubarkan Kongres.[1] Tindakan ini, serta berbulan-bulan kemajuan yang lambat menuju reformasi anti-korupsi, mendorong Vizcarra untuk membubarkan Kongres di kemudian hari, dengan Vizcarra menyatakan "Rakyat Peru, kami telah melakukan semua yang kami bisa."[1]
Kongres menetapkan presiden sementara
[sunting | sunting sumber]Tidak lama setelah Vizcarra mengumumkan pembubaran Kongres, badan legislatif menolak untuk mengakui tindakan presiden, menyatakan Vizcarra ditangguhkan dari kursi kepresidenan, dan menunjuk Wakil Presiden Mercedes Aráoz sebagai presiden sementara Peru.[1] Meskipun demikian, pejabat pemerintah Peru menyatakan bahwa tindakan Kongres tidak sah karena badan tersebut secara resmi ditutup pada saat deklarasinya.[1] Menjelang malam 30 September, rakyat Peru berkumpul di luar Istana Legislatif Peru untuk memprotes Kongres dan menuntut pencopotan legislator[1] sementara kepala-kepala Angkatan Bersenjata Peru bertemu dengan Vizcarra, mengumumkan bahwa mereka masih menganggapnya sebagai presiden Peru dan kepala dari angkatan bersenjata.[13]
Pengunduran diri Aráoz
[sunting | sunting sumber]Pada malam 1 Oktober 2019, Mercedes Aráoz, yang dinyatakan Kongres sebagai presiden sementara, mengundurkan diri dari jabatannya.[2] Aráoz mengundurkan diri, berharap langkah itu akan mempromosikan pemilihan umum baru yang diusulkan oleh Vizcarra dan ditunda oleh Kongres.[1][2]
Vizcarra juga mengeluarkan dekrit yang menyerukan pemilihan legislatif pada 26 Januari 2020.[2]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b c d e f g h i j k "Peru's president dissolves Congress to push through anti-corruption reforms". The Guardian. 1 Oktober 2019. ISSN 0261-3077. Diakses tanggal 1 Oktober 2019.
- ^ a b c d e "Peru's vice-president resigns amid power struggle". BBC News. 2 October 2019. Diakses tanggal 2 October 2019.
- ^ a b "Peru's leader names new prime minister as he reforms Cabinet". Associated Press. 18 September 2017. Diakses tanggal 1 October 2019.
- ^ a b c d e Briceno, Franklin (27 September 2019). "Peru leader pushes vote that could let him dissolve congress". The Washington Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-01. Diakses tanggal 1 October 2019.
- ^ Quigley, John (21 March 2018). "Vizcarra Set to Become Peru's New President Facing Daunting Challenges". Bloomberg. Diakses tanggal 22 March 2018.
- ^ Taj, Mitra. "Peru president proposes referendum on political, judicial reform". Reuters. Diakses tanggal 17 August 2018.
- ^ Tegel, Simeon (12 August 2018). "Corruption scandals have ensnared 3 Peruvian presidents. Now the whole political system could change". The Washington Post. Diakses tanggal 17 August 2018.
- ^ Collyns, Dan (10 October 2018). "Peru opposition leader Keiko Fujimori detained over 'money laundering'". The Guardian. Diakses tanggal 10 October 2018.
- ^ a b "Referéndum | Congresistas presentan proyecto para retirar la bicameralidad y no reelección de congresistas". RPP (dalam bahasa Spanyol). Diakses tanggal 12 October 2018.
- ^ Chávez, Paulo Rosas (23 May 2017). "Martín Vizcarra: entre la reconstrucción y su renuncia por Chinchero [ANÁLISIS]". El Comercio (dalam bahasa Spanyol). Diakses tanggal 23 March 2018.
- ^ Briceno, Franklin (9 December 2018). "Exit polling indicates Peruvians vote to fight corruption". The Miami Herald. Diakses tanggal 10 December 2018.
- ^ "Presidente de Perú considera disolver Congreso si legisladores no aprueban reforma política". Reuters. 29 May 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-12. Diakses tanggal 31 May 2019.
- ^ "Peru's Police and the Joint Command of Peru's Military Branches Say They Recognize Vizcarra as President and the Head of the Armed Forces and Police-Statements". Reuters. 1 October 2019. Diakses tanggal 1 October 2019.