Perang dagang Indonesia–Uni Eropa
 | Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala. Tag ini diberikan pada Februari 2023. |
Perang dagang Indonesia–Uni Eropa adalah konflik ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa yang sedang berlangsung.
Latar belakang
[sunting | sunting sumber]Langkah-langkah awal
[sunting | sunting sumber]Pada April 2017, Parlemen Eropa mengesahkan resolusi tentang minyak sawit dan deforestasi pada April 2017.[1] Resolusi ini dikecam Indonesia, Malaysia, dan Kolombia.[2] Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Edhy Prabowo menyayangkan resolusi itu dengan menyebut resolusi itu bertentangan dengan prinsip perdagangan adil yang dianut Uni Eropa.[3] Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut bersedia melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk meyakinkan Uni Eropa tidak menerapkan resolusi itu dan siap berunding dengan kekuatan penuh.[4] Pada Mei 2017, pemerintah menyusun dokumen terkait deforestasi dan berusaha mengumpulkan peneliti untuk membuktikan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah memperhitungkan unsur keberlanjutan.[5]
Pada Juli 2017, Presiden Indonesia Joko Widodo meminta Belanda bertindak adil terkait ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa.[6] Pada November 2017, Presiden Indonesia Joko Widodo meminta Uni Eropa mencabut resolusi Perlemen Eropa terhadap kelapa sawit serta menyatakan keprihatinan terhadap resolusi itu bersama Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.[7][8] Pada Desember 2017, FELDA mengecam keputusan Uni Eropa.[9] Walau begitu, ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa justru tumbuh pada tahun ini.[10]
Pada Juni 2018, Uni Eropa sepakat untukmenghentikan penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar transportasi sejak tahun 2030.[11]
Wacana
[sunting | sunting sumber]Wacana mengenai perang dagang dapat ditelusuri hingga tahun 2017, ketika Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam wawancaranya di Nihon Keizai Shimbun menyatakan kemarahannya atas pengesahan resolusi itu Parlemen Eropa. Enggartiasto mengatakan belum memutuskan tindakan yang akan diambil, tetapi ia memiliki beberapa kemungkinan, di antaranya berhenti membeli pesawat Airbus serta berhenti membeli anggur dan produk susu dari Eropa.[12]
Kronologi
[sunting | sunting sumber]2019
[sunting | sunting sumber]- 28 Februari: Indonesia, Malaysia, dan Kolombia mengecam larangan sawit oleh Uni Eropa.[13]
- 27 September: Uni Eropa berencana menggugat Indonesia terkait larangan ekspor nikel oleh Indonesia.[14]
- 15 Desember: Indonesia menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia.[15]
2020
[sunting | sunting sumber]2021
[sunting | sunting sumber]- 13 Oktober: Joko memastikan Indonesia menyiapkan pengacara untuk menghadapi gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia.[16]
Tanggapan
[sunting | sunting sumber]Indonesia
[sunting | sunting sumber]Ekonom dari Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi berkata tanggapan Uni Eropa terhadap nikel sangat wajar karena dapat berdampak buruk pada industri baja di Eropa.
Uni Eropa
[sunting | sunting sumber]Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket menyebut larangan ekspor nikel merugikan perusahaan-perusahaan di Uni Eropa.[17]
Negara lain
[sunting | sunting sumber]Rusia menyebut Indonesia memiliki hak untuk melarang ekspor nikel.[18]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Neslen, Arthur (4 April 2017). "MEPs vote to ban the use of palm oil in biofuels". The Guardian. Diakses tanggal 4 April 2017.
- ^ Neslen, Arthur (30 Maret 2017). "EU palm oil restrictions risk sparking trade spat". Climate Change News. Diakses tanggal 30 Maret 2017.
- ^ Prabowo, Edhy (5 Desember 2017). Margianto, Heru, ed. "Resolusi Sawit Parlemen Eropa yang Merugikan Indonesia". Kompas.com. Diakses tanggal 5 Desember 2017.
- ^ Nangoy, Fransiska (12 April 2017). Pullin, Richard, ed. "Indonesia, Malaysia launch efforts to counter EU palm oil resolution". Reuters. Diakses tanggal 12 April 2017.
- ^ Gumelar, Galih (9 Mei 2017). "Lawan Resolusi Sawit Uni Eropa, RI Susun Dokumen Deforestasi". CNN Indonesia. Diakses tanggal 9 Mei 2017.
- ^ Faiz, Ahmad (8 Juli 2017). tnr, Ali Akhmad Noor Hidayat, ed. "Permintaan Jokowi ke Perdana Menteri Belanda Soal Kelapa Sawit". Tempo.co. Diakses tanggal 8 Juli 2017.
- ^ Amirullah (14 November 2017). Amirullah, ed. "Jokowi Minta Uni Eropa Hentikan Diskriminasi Kelapa Sawit". Tempo.co. Diakses tanggal 14 November 2017.
- ^ Setiawan, Agus (14 November 2017). Wibisono, Kunto, ed. "Pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Najib hasilkan 33 pernyataan". ANTARA News. Diakses tanggal 14 November 2017.
- ^ {{cite news|last=Saieed|first=Zunaira|url=https://www.thestar.com.my/business/business-news/2017/12/23/felda-protests-eus-ban-on-palm-oil/%7Ctitle=Felda[pranala nonaktif permanen] protests EU's ban on palm oil|website=The Star}]
- ^ Pramudyani, Yashinta Difa. Tarmizi, Tasrief, ed. "Uni Eropa sebut ekspor sawit Indonesia ke Eropa meningkat". ANTARA News.
- ^ "EU to phase out palm oil from transport fuel by 2030". Reuters. 14 Juni 2018. Diakses tanggal 14 Juni 2018.
- ^ Kagaya, Kazuki (1 Desember 2017). "EU asking for 'trade war' with palm oil curbs: Indonesian minister". Nihon Keizai Shimbun. Diakses tanggal 1 Desember 2017.
- ^ Pebrianto, Fajar (27 Februari 2019). Hidayat, Ali Akhmad Noor, ed. "Indonesia, Malaysia dan Kolombia Melawan Larangan Sawit Uni Eropa". Tempo.co. Diakses tanggal 27 Februari 2019.
- ^ Fitriyani, Ema (27 September 2019). Kusuma, Dewi Rachmat, ed. "Uni Eropa Berencana Gugat Indonesia Terkait Larangan Ekspor Nikel". Kumparan. Diakses tanggal 27 September 2019.
- ^ Rahma, Athika (15 Desember 2019). Nurmayanti, ed. "Diskriminasi Sawit, Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO". Liputan6.com. Diakses tanggal 15 Desember 2019.
- ^ Erwanti, Marlinda Oktavia (13 Oktober 2021). "Jokowi Tak Gentar RI Digugat di WTO: Siapkan Lawyer Kelas Internasional!". detikcom. Diakses tanggal 13 Oktober 2021.
- ^ Kurnia, Tommy (27 November 2019). Hatta, Raden Trimutia, ed. "Dubes Uni Eropa: Larangan Ekspor Nikel Indonesia Merugikan Kami". Liputan6.com. Diakses tanggal 27 November 2019.
- ^ Kurnia, Tommy (15 Desember 2019). Yulianingsih, Tanti, ed. "Bantah Uni Eropa, Rusia: Indonesia Punya Hak Melarang Ekspor Nikel". Liputan6.com. Diakses tanggal 15 Desember 2019.