Sumarman
Sumarman | |
|---|---|
,_p37.jpg) | |
| Duta Besar Indonesia untuk Aljazair | |
| Masa jabatan 17 Juni 1972 – 1976 | |
| Presiden | Soeharto |
| Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri | |
| Masa jabatan 4 Agustus 1966 – 27 April 1972 | |
| Presiden | Soekarno Soeharto |
| Masa jabatan 17 Januari 1951 – 17 Juli 1958 | |
| Presiden | Soekarno |
| Sekretaris Kementerian Dalam Negeri | |
| Masa jabatan 27 Desember 1945 – 23 September 1950 | |
| Presiden | Soekarno |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 18 Mei 1916 Madiun, Hindia Belanda |
| Partai politik | Partai Sosialis Indonesia |
| Pendidikan | Rechtshoogeschool te Batavia (Mr.) |
  | |
Mr. Sumarman (lahir 18 Mei 1918) adalah seorang birokrat dan diplomat yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dari tahun 1951 hingga 1958 dan 1966 hingga 1972.
Masa kecil dan pendidikan
[sunting | sunting sumber]Sumarman lahir pada tanggal 18 Mei 1918 di Madiun, Hindia Belanda. Sumarman menempuh pendidikan di Rechtshoogeschool te Batavia (RHS, Sekolah Tinggi Hukum Batavia). Ia lulus dan memperoleh gelar Meester in de Rechten tahun 1942.[1]
Karier pada masa pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan
[sunting | sunting sumber]Setelah menyelesaikan pendidikannya di RHS, Sumarman bekerja di Naimubu (Badan Urusan Internal) pada masa pendudukan Jepang atas Hindia Belanda. Masa pendudukan Jepang berakhir setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Kementerian Dalam Negeri dibentuk sebagai pengganti Naimubu pada saat yang bersamaan dengan pengumuman kabinet pertama Indonesia pada tanggal 19 Agustus. Sumarman menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Pegawai dari kementerian tersebut.[1] Selain bekerja sebagai pejabat di Kementerian Dalam Negeri, Sumarman juga merangkap jabatan sebagai Sekretaris Kabinet dan pembantu penulis Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat.[2]
Di Kementerian Dalam Negeri
[sunting | sunting sumber]Masa Revolusi Nasional
[sunting | sunting sumber]Soemarman dilantik sebagai Sekretaris Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 29 Desember 1945, menggantikan Kosasih Purwanegara yang akan menjabat sebagai Residen Jakarta. Pada hari yang sama, kantor Kementerian Dalam Negeri yang terletak di Jalan Segara No. 7 diserang oleh tentara Pemerintahan Sipil Hindia Belanda, sehingga seluruh pejabat dan staf Kementerian Dalam Negeri harus meninggalkan kantor. Soemarman beserta sejumlah staf Kementerian Dalam Negeri berangkat ke Purwokerto pada tanggal 6 Januari 1946 dan mendirikan kantor Kementerian Dalam Negeri yang baru di sana. Setelah keadaan mulai tenang, Soemarman dan staf-staf yang berada di Purwokerto mulai menyusun organisasi Kementerian Dalam Negeri.[3]
Pada bulan November 1945, Soemarman beserta dengan sekretaris kementerian dan sejumlah menteri melakukan perundingan dengan tentara Inggris dan Belanda yang sudah berada di Indonesia di Markas Besar Tentara Inggeris. Namun, perundingan tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga pemerintah Indonesia menolak untuk melakukan perundingan ulang.[4]
Setelah setahun berdiri, Menteri Dalam Negeri Mohammad Roem akhirnya melakukan reorganisasi terhadap hierarki Kementerian Dalam Negeri pada bulan Desember 1946. Jabatan Sekretaris Jenderal, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan politis dari kementerian, diadakan. Djanu Ismadi ditunjuk untuk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, sedangkan Soemarman meneruskan jabatannya sebagai Sekretaris Kementerian.[5]
Masa Republik Indonesia Serikat
[sunting | sunting sumber]Revolusi Nasional Indonesia berakhir dengan pelaksanaan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 2 November 1949. Salah satu butir kesepakatan dari KMB adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), dimana Republik Indonesia (RI) menjadi salah satu negara bagiannya. Beberapa hari sebelum pembentukan RIS, Menteri Dalam Negeri Wongsonegoro menanyakan kepada Sumarman apakah ia bersedia menggantikan Djanu Ismadi karena Djanu akan mengundurkan diri akibat masalah kesehatan. Sumarman lalu meminta agar ia diberikan waktu sekitar dua bulan untuk memikirkan tawaran tersebut dan mempersilahkan pemerintah untuk mencari calon pengganti yang lain.[6] Pada akhirnya, Djanu tetap menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI dalam kapasitas sebagai penjabat sementara,[6] sedangkan Sumarman dipromosikan menjadi penjabat sementara Wakil Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan penghubung antara Kementerian Dalam Negeri RIS dan RI.[7][8]
Masa Demokrasi Liberal
[sunting | sunting sumber]
Setelah RIS dibubarkan, seluruh negara bagian dilebur ke dalam Republik Indonesia. Bersamaan dengan itu, terjadi reorganisasi dalam Kementerian Dalam Negeri. Sumarman akhirnya menerima jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan ia mulai mengemban jabatan tersebut terhitung dari tanggal 17 Januari 1951.[9] Pelantikan Sumarman dilanjutkan dengan penunjukan pimpinan-pimpinan dari satuan-satuan di Kementerian Dalam Negeri.[6]
Pegawai Tinggi Departemen Dalam Negeri
[sunting | sunting sumber]Sumarman ditetapkan sebagai Pegawai Tinggi Departemen Dalam Negeri setelah diberhentikan secara hormat dari jabatan Sekretaris Jenderal. Sumarman ditugaskan untuk menimba ilmu di luar negeri mulai dari bulan Juni 1959. Sumarman menjadi seorang fellow pada Weatherhead Center for International Affairs di Universitas Harvard. Ia mengikuti seminar-seminar yang membahas negara-negara bekas jajahan Inggris di Afrika Timur. Sumarman kembali ke Indonesia pada bulan Juli 1962 dan kembali bekerja di Kementerian Dalam Negeri.[10]
Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri
[sunting | sunting sumber]Sumarman kembali ditunjuk untuk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal pada tanggal 4 Agustus 1966 oleh Presiden Soekarno.[11][12] Dari tanggal 30 Maret hingga 9 April 1970, Sumarman dan sejumlah pejabat tinggi melakukan negosiasi dengan Bank Dunia terkait dengan pinjaman untuk perbaikan irigasi di Indonesia.[13] Pada bulan November 1971, Sumarman mengeluarkan larangan bagi sejumlah instansi untuk menjamu atau memberikan hadiah kepada pejabat atau petugas yang sedang melakukan pemeriksaan.[14] Ia mengakhiri masa jabatannya pada tahun 1972 dan digantikan oleh Soenandar Prijosoedarmo.[15]
Pensiun
[sunting | sunting sumber]Setelah pensiun dari Departemen Dalam Negeri, Sumarman dilantik sebagai Duta Besar Indonesia untuk Aljazair pada tanggal 17 Juni 1972.[16] Ia memulai masa jabatannya dengan penyerahan surat kepercayaan pada bulan September 1972.[10] Selain Aljazair, Sumarman juga merangkap sebagai duta besar untuk Tunisia, Maroko, dan Guinea.[10] Setelah Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara Mali ditutup, Soemarman merangkap sebagai perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut sejak Juli 1973.[17] Ia mengakhiri masa jabatannya sebagai duta besar pada tahun 1976.[10]
Sumarman merayakan ulang tahunnya yang ke-70 pada tanggal 18 Mei 1988. Perayaan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk mantan Gubernur Sumatera Utara dan Riau S. M. Amin.[10]
Tanda jasa
[sunting | sunting sumber]
Satyalancana Karya Satya Kelas I (10 November 1969)[18]
-Kelas_I.svg){kind=small}
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b Kementerian Penerangan (1952). Kami Perkenalkan (PDF). Jakarta: Archipel Printers & Editors. hlm. 45.
- ^ Panitia Penyusun Naskah 1966, hlm. 153.
- ^ Panitia Penyusun Naskah 1966, hlm. 162.
- ^ Panitia Penyusun Naskah 1966, hlm. 168.
- ^ Panitia Penyusun Naskah 1966, hlm. 175.
- ^ a b c Panitia Penyusun Naskah 1966, hlm. 235.
- ^ "Mutatie Binnenlandse Zaken". Nieuwe courant. 27 September 1950. Diakses tanggal 24 Juli 2021.
- ^ "Di manakah dia sekarang?: Soemarman SH: Bekas Sekjen Departemen Dalam Negeri dan duta besar"
. Kompas. 4 Februari 1979. hlm. 2. Diakses tanggal 24 Juli 2021.
- ^ "Secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken". Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode. 29 Januari 1951. Diakses tanggal 24 Juli 2021.
- ^ a b c d e Amin, S. M. (1987). Perjalanan hidupku selama sepuluh windu. Bulan Bintang. hlm. 396. ISBN 978-979-418-101-0.
- ^ "Keputusan Presiden No. 173 tahun 1966" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-06-24. Diakses tanggal 2021-07-24.
- ^ Penyunting (September 1966). "Continuity and Change: Four Indonesian Cabinets since October 1, 1965, with Scattered Data on Their Members' Organizational and Ethnic Affiliations, Age and Place of Birth" (PDF). Indonesia. 2: 209 – via eCommons.
- ^ "International Development Association Report And Recommendation Of The President To The Executive Directors On A Proposed Credit To The Republic Of Indonesia For A Second Irrigation Rehabilitation Project". Bank Dunia. 27 Mei 1970. Diakses tanggal 24 Juli 2021.
- ^ "Larangan memberikan djamuan dan fasiitas kepada pedjabat2 jang melakukan pemeriksaan". Kompas. 3 November 1971. hlm. 8. Diakses tanggal 24 Juli 2021.
- ^ Bachtiar, Harsya W. (1988). Siapa dia? Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Jakarta. hlm. 375–376. ISBN 9789794281000.
- ^ G. Dwipayana; Nazaruddin Sjamsuddin, ed. (2003). Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968 – 23 Maret 1973. Jakarta: Citra Kharisma Bunda. hlm. 445.
- ^ "Soemarman Dubes RI Untuk Mali". Kompas. 27 Juli 1973. hlm. 2. Diakses tanggal 24 Juli 2021.
- ^ "Sek. Djend Dep. Dlm. Neg Sumarman SH Dapat Satya Lencana Karya Satya Klas I". Penjuluh Landreform (5). November 1969. Diakses tanggal 24 Juli 2021.
Daftar pustaka
[sunting | sunting sumber]- Panitia Penyusun Naskah (1966), 20 Tahun Indonesia Merdeka, 2, Jakarta: Departemen Penerangan