Abraham Samad
Abraham Samad | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ke-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 16 Desember 2011 – 18 Februari 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo | |||||||||||||||||||||||||||
| Wakil | Busyro Muqoddas Bambang Widjojanto Adnan Pandu Pradja Zulkarnaen | |||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 27 November 1966 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||
| Suami/istri | Indriana Kartika | |||||||||||||||||||||||||||
| Anak | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Orang tua | Andi Samad (ayah) Siti Maryam (ibu) | |||||||||||||||||||||||||||
| Almamater | Universitas Hasanuddin | |||||||||||||||||||||||||||
| Profesi | Pengacara | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||
Abraham Samad (lahir 27 November 1966) adalah seorang pengacara dan aktivis Indonesia yang terpilih pada bulan Desember 2011 sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2011–2015.[2]
Pendidikan
[sunting | sunting sumber]Abraham Samad meyelesaikan pendidikan sarjana (S1), magister (S2), dan doktoral (S3) di bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.[3][4] Gelar doktor diraihnya pada tahun 2010.[5] Disertasinya mengupas penanganan kasus korupsi di pengadilan negeri dengan pengadilan khusus.[6]
Karier
[sunting | sunting sumber]Sejak tahun 1996, Abraham Samad melakoni profesi sebagai pengacara.[5] Kemudian, untuk menunjang profesi yang digelutinya, Abraham Samad medirikan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang diberi nama Anti Coruption Committee (ACC) Sulawesi. LSM ini bergerak dalam kegiatan pemberantasan korupsi, seperti melakukan kegiatan pembongkaran kasus-kasus korupsi, khususnya di Sulawesi Selatan.[3] Selain itu ACC memiliki tujuan mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang baik serta sistem pelayanan publik yang maksimal dengan sasaran pemberantasan korupsi. Di ACC, Abraham Samad duduk sebagai koordinator.[5]
Samad dikenal dekat dengan Laskar Jundullah yang merupakan kelompok Islam garis keras di Makassar.[7] Samad merupakan bagian dari tim hukum Komite Penegakan Syariat Islam.[7] Pada tahun 2002, Abraham Samad menjadi kuasa hukum terdakwa teroris Agus Dwikarna yang ditangkap di Bandar Udara Internasional Ninoy Aquino karena membawa bahan peledak.[7] Ia juga dilaporkan dekat dengan Abu Bakar Ba'asyir. Ketika Baasyir mengunjungi Makassar pada Juli 2009, Samad mendampinginya.[7]
Seleksi Calon Pimpinan KPK
[sunting | sunting sumber]Abraham Samad sebelumnya pernah mendaftar sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)[6] dan Komisi Yudisial (KY).[3] Namun, semua gagal hingga ia memutuskan mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Seleksi capim KPK 2011 sebenarnya bukanlah hal baru bagi Abraham karena ia sebelumnya sudah pernah mendaftar sebanyak dua kali. Pada ketiga kalinya inilah Abraham bisa melewati seleksi hingga tingkat akhir (uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR). Abraham bersama 8 calon (sebelumnya 10 calon) diajukan oleh Pansel KPK yang diketuai oleh Menkumham Patrialis Akbar di mana Abraham menempati peringkat kelima dari seluruh calon yang diajukan.[3] Abraham merupakan calon pertama yang menjalai uji kelayakan dan kepatutan yang dimulai pada tanggal 21 November 2011.[4]
Pada tanggal 3 Desember 2011, melalui voting pemilihan Ketua KPK oleh 56 orang dari unsur pimpinan dan anggota Komisi III asal sembilan fraksi DPR, Abraham memperoleh suara terbanyak. Abraham memperoleh 43 suara, Busyro Muqoddas 5 suara, Bambang Widjojanto 4 suara, Zulkarnain 4 suara, sedangkan Adnan 1 suara.[8] Ia dan jajaran pimpinan KPK yang baru saja terpilih, resmi dilantik di Istana Negara oleh Presiden SBY pada tanggal 16 Desember 2011.[9]
Dukungan
[sunting | sunting sumber]Abraham didukung oleh beberapa lembaga, di antaranya:
- Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi;
- Komisi Pemantau Legislatif (Kopel);
- Pusat Studi Demokrasi Unhas;
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Makassar;
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM);
- YLBHP2i;
- Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Sulsel;
- Clean Governance DPC Lamongan
Kontroversi
[sunting | sunting sumber]Kontroversi berawal saat Joko Widodo diusung oleh PDIP sebagai calon presiden 2014 dan salah satu yang berminat menjadi cawapresnya adalah Abraham Samad.[10] Ketika akhirnya Jokowi memilih Jusuf Kalla sebagai Wakilnya, Hasto Kristiyanto pun diminta bertemu Samad untuk memberitahukan bahwa posisi wakil sudah terisi. Pada Hasto, Abraham Samad mengakui bahwa dia sudah melakukan penyadapan. Abraham Samad mengungkapkan bahwa yang menggagalkan dirinya menjadi calon wakil presiden adalah Budi Gunawan.[11] Abraham Samad membantah cerita Hasto Kristiyanto tetapi dia tidak pernah mempolisikan Hasto karena fitnah.[12]
Pada 17 Februari 2015, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menetapkan Abraham Samad sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen. Kasus pemalsuan dokumen berupa KTP, paspor, dan kartu keluarga tersebut mulai mencuat pada 29 Januari 2015 setelah Feriyani Lim dilapor oleh lelaki bernama Chairil Chaidar Said ke Bareskrim Mabes Polri.[13][14] Walaupun demikian, publik menganggap kasus ini hanya pembalasan dendam dari Polri akibat menghambat Budi Gunawan menjadi Kapolri.
Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Abraham Samad diberhentikan sementara oleh Presiden Jokowi dari posisi Ketua KPK. Selain dirinya, turut diberhentikan pula Bambang Widjojanto.[15] Posisi dirinya digantikan sementara oleh Taufiequrachman Ruki, mantan Ketua KPK pertama. Selain Taufieq, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi turut ditunjuk Presiden Jokowi menjadi pimpinan sementara KPK.[16]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b "About Abraham Samad SPEAK UP". YouTube.
- ^ "House's KPK picks 'politically motivated'". The Jakarta Post. 3 December 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-12-01. Diakses tanggal 6 July 2012.
- ^ a b c d "Politikana - 15 november 2011". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-11-17. Diakses tanggal 2011-11-21.
- ^ a b "Kompas - 21 November 2011". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-03-07. Diakses tanggal 2011-11-21.
- ^ a b c "Tribun Timur - 6 agustus 2011". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-07. Diakses tanggal 2011-11-21.
- ^ a b Situs Resmi Komite Pemantau Legislatif (Kopel)[pranala nonaktif permanen]
- ^ a b c d Profile of KPK chairman-elect Abraham Samad, The Jakarta Post, 2 Desember 2011, diakses pada 19 Mei 2014.
- ^ "Artikel:"Abraham Samad Ketua KPK" di Kompas.com". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-03-07. Diakses tanggal 2011-12-03.
- ^ "Foto pelantikan pimpinan KPK baru di detik.com". detikcom. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-10-28. Diakses tanggal 2011-12-16.
- ^ "KPK yang Berubah Jadi Mata-mata". GEOTIMES. 2019-09-14. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-12-16. Diakses tanggal 2022-12-16.
- ^ Fauzi, Gilang. "Samad Disebut Sadap PDIP, KPK: Kami Tak Sadap di Luar Perkara". nasional. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-12-13. Diakses tanggal 2022-12-16.
- ^ Irawan, Dhani. "Pertemuan PDIP-Samad, Sadap Menyadap dan Anggukan Jokowi". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-12-16. Diakses tanggal 2022-12-16.
- ^ Abdurrahman, Muhammad Nur. "Ketua KPK Abraham Samad Tersangka Pemalsuan Dokumen". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-12-16. Diakses tanggal 2022-12-16.
- ^ Abdurrahman, Muhammad Nur. "Jadi Tersangka Pemalsuan Dokumen, Abraham Samad Diancam Polisi 8 Tahun Penjara". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-12-16. Diakses tanggal 2022-12-16.
- ^ Mediatama, Grahanusa (2015-02-18). "Presiden berhentikan Abraham Samad dan BW". kontan.co.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-12-16. Diakses tanggal 2022-12-16.
- ^ "Jokowi Tunjuk Taufiqurrahman Ruki Pimpinan Sementara KPK". Tribun-medan.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-12-16. Diakses tanggal 2022-12-16.
| Jabatan pemerintahan | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Busyro Muqoddas |
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 2011–2015 |
Diteruskan oleh: Taufiequrachman Ruki sebagai Pelaksana Tugas |