Lompat ke isi

Partai Hati Nurani Rakyat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Partai Hanura)
Partai Hati Nurani Rakyat
SingkatanHanura
Ketua umumOesman Sapta Odang
Sekretaris JenderalBenny Rhamdani
Dibentuk21 Desember 2006; 18 tahun lalu (2006-12-21)
Dipisah dariGolkar
Kantor pusatThe City Tower Lantai 18 Jakarta
Keanggotaan361.776 (2023)
IdeologiPancasila
Sekularisme
Liberalisme
Nasionalisme
Korporatisme
Posisi politikTengah
Kursi di DPR
0 / 580
Kursi di DPRD I
42 / 2.372
Kursi di DPRD II
486 / 17.510
Bendera
Situs web
partaihanura.or.id

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), atau Partai Hanura, adalah sebuah partai politik di Indonesia. Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto merupakan tokoh kunci berdirinya partai. Pada Pemilu 2009, partai ini bernomor urut 1.[1] Hanura kembali lolos dalam Pemilu 2014, dan mendapat nomor urut 10.[2] Pada Pemilu 2019, Hanura hadir sebagai peserta pemilu dengan nomor urut 13. Pada Pemilu 2024, Hanura kembali mendapat nomor urut 10.

Sejarah

[sunting | sunting sumber]

Partai Hanura dirintis oleh Wiranto bersama para tokoh nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13 November-2006. Para tokoh tersebut adalah:

Tujuan didirikannya Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), seperti yang ditegaskan Wiranto, adalah sebuah bentuk perjuangan dalam mengembalikan fungsi partai politik sebagai organ untuk melakukan pendidikan politik, rekrutmen kepemimpinan, yang muaranya ditujukan untuk kesejahteraan Masyarakat [3]

Pada 21 Desember 2006, diselenggarakan pertemuan yang kedua untuk mendeklarasikan partai. Wiranto kemudian menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi politik aliran yang selama ini terpisah-pisah dalam satu bingkai kebersamaan. Dirinya menolak anggapan bahwa Partai Hanura didirikan hanya untuk dijadikan kendaraan politik untuknya pada tahun 2009. [3]

Pada Rapat Pemimpin Nasional (Rapimnas) I Hanura yang diselenggarakan pada Januari 2008 di Jakarta, Wiranto menyebutkan bahwa partai ini ingin menjadi partai politik organik. Yang berarti, sebuah partai yang pengurus daerah dan cabangnya bisa menghidupi dirinya sendiri dan tidak tergantung dari pusat. Partai itu mengandalkan prinsip kemandirian dalam administrasi perkantoran dan pendanaan perlu diusahakan sendiri. [3]

Agenda utama Hanura di awal pendiriannya adalah mengembangkan diri menjadi partai yang kuat dengan jaringan yang luas agar bisa lolos verifikasi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai parpol, dan lolos dari verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi peserta Pemilu 2009.[3]

Pada April 2008 partai ini berhasil lolos verifikasi dan memiliki badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, pada Juli 2008 Hanura dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menjadi parpol peserta Pemilu 2009. [3]

Pada Munas II Hanura di Solo tanggal 13--15 Februari 2015, secara aklamasi Wiranto kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Hanura periode 2015--2020. Pada pidato pengukuhannya, Wiranto ingin agar perolehan suara Partai Hanura tidak lagi masuk daftar partai papan bawah pada pemilu 2019. Pengukuhan Wiranto secara aklamasi ini mengulang seperti yang pernah terjadi di Munas I Partai Hanura tahun 2010. [3]

Pada 2019, muncul konflik antara Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang dan Dewan Pembina Hanura Wiranto yang memanas. Perseteruan di antara kedua pihak terus berlangsung hingga mundurnya Wiranto dari Dewan Pembina Hanura.

Pertikaian antara Oesman Sapta Odang dan Wiranto itu bukanlah hal yang baru. Keduanya sudah berkonflik sejak Hanura pecah menjadi dua kubu, yakni kubu Manhattan dan kubu Ambhara, pada 2018.

Keretakan hubungan Oesman Sapta Odang dan Wiranto mulai tercium saat Hanura mengalami konflik internal pada Januari 2018. Konflik internal itu hingga menyebabkan Hanura memiliki dua kepengurusan dengan dua ketum, yakni Marsekal Madya (Purn) Daryatmo dan Oesman Sapta Odang.

Kisruh bermula dari saling pecat antara Sekretaris Jendral DPP Hanura Syarifuddin Sudding yang berpindah ke PAN dan Oesman Sapta Odang pada 15 Januari 2018. Hingga kemudian Sudding menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 18 Januari 2018 yang menghasilkan Daryatmo sebagai Ketua Umum.

Aksi saling pecat itu pun menyeret nama Wiranto, yang saat itu menjabat Ketua Dewan Pembina. Kubu Sudding, yang dikenal dengan kubu Hotel Ambhara, menyebut Wiranto mengetahui perihal pemecatan Oesman Sapta Odang.

Konflik dua kubu masih terus berlangsung hingga Juli 2018. Kali ini, secara terang-terangan Hanura kubu Oesman Sapta Odang menuding Wiranto mendukung kubu Ambhara. Wiranto disebut telah menggelar pertemuan terlarang Partai Hanura. Pertemuan itu diduga bertujuan menguatkan kubu \'Ambhara\' dengan Sekjen Sarifuddin Sudding.

Pertikaian antara Oesman Sapta Odang dan Wiranto kembali terjadi pada Mei 2019, tepatnya setelah Hanura gagal lolos ke DPR pada Pileg 2019. Oesman Sapta Odang menyalahkan Wiranto atas kegagalan Hanura meraih kursi di parlemen.

Tudingan Oesman Sapta Odang lantas dijawab oleh Wiranto. Sebagai pendiri Hanura, Wiranto mengaku dialah yang paling sedih ketika Hanura gagal melenggang ke Senayan. Wiranto meminta semua pihak untuk introspeksi diri dan tak saling menyalahkan. Ia menyebut kesalahannya hanyalah menunjuk Oesman Sapta Odang menjadi Ketua Umum Hanura.

Pada 2019, pertikaian Oesman Sapta Odang dengan Wiranto semakin memanas. Konflik keduanya kembali muncul saat Wiranto diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Wiranto didesak untuk mundur dari Hanura.

Desakan Hanura itu kemudian dibalas Wiranto dengan mendesak Oesman Sapta Odang untuk mundur dari Ketua Umum. Wiranto bahkan menerbitkan surat resmi yang mendesak Oesman Sapta Odang mundur dari kursi Ketum Hanura.

Perseteruan tersebut pun berujung pada tidak diundangnya Wiranto ke Munas III Hanura. Sebab, Wiranto dinilai membuat kesalahan karena meminta Oesman Sapta Odang (OSO) mundur dari posisi Ketua Umum Partai Hanura.

Wiranto pun menilai tidak diundangnya dirinya di Munas III tersebut aneh dan tak lazim. Meski mengaku tak sakit hati, dia mempertanyakan alasan sebenarnya Hanura tak mengundang dirinya yang merupakan salah satu pendiri partai.

Pada 24 Januari 2020, Partai Hanura resmi mengukuhkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masa bakti 2019--2020 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta. Ketua Panitia Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hanura Benny Ramdhani memaparkan, hasil Munas Partai Hanura memutuskan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Oesman Sapta Odang sekaligus menjabat sebagai formatur tunggal penyusun DPP Partai Hanura.

Susunan kepengurusan DPP Partai Hanura disahkan sesuai Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan Nomor M.HH-03 AH.11.01 Tahun 2020 tentang pengesahan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2019 -- 2024). Dalam SK tersebut tidak tercantum nama Wiranto dalam kepengurusan baik sebagai Dewan Pembina atau Penasihat. Sementara, Oesman Sapta Odang menjabat sebagai Ketua Umum. [3]

Pemilihan umum 2014

[sunting | sunting sumber]

Persiapan Hanura menuju kontestasi Pemilihan Umum 2014 agak terganggu, setelah Akbar Faisal, yang dikenal sebagai vokalis Hanura di Senayan, mengundurkan diri.[4] Akbar mengaku ingin cari suasana politik baru dan merasa jenuh dengan tugas kedewanan yang diembannya. Namun pada akhirnya dia diumumkan sebagai Ketua DPP Bidang Politik Partai Nasdem[5] oleh Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh.

Meskipun demikian, pada 17 Februari 2013, Hanura mendapat tambahan kekuatan partai menyusul bergabungnya pengusaha sekaligus Bos MNC Group, Hary Tanoe.[6] Mantan politisi Nasdem itu dianggap mampu untuk membangun citra Partai Hanura[7] lewat kekuatan media[8] yang dimilikinya.

Pada tanggal 10 Maret 2013, sepuluh partai politik yang gagal dalam verifikasi administrasi menyatakan bergabung dengan Hanura, yaitu:[9]

  1. Partai Kedaulatan
  2. Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
  3. Partai Nasional Republik (Nasrep)
  4. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
  5. Partai Pemuda Indonesia (PPI)
  6. Partai Kongres
  7. Partai Damai Sejahtera (PDS)
  8. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
  9. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
  10. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)

Pencapaian pada pemilihan umum

[sunting | sunting sumber]

Pemilu legislatif 2009

[sunting | sunting sumber]

Partai Hanura mendapat 17 kursi (3,04%) di DPR berdasarkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009, setelah mendapat sebanyak 3.922.870 suara (3,77%).

Pemilu legislatif 2014

[sunting | sunting sumber]

Partai Hanura mendapat 16 kursi (2,9%) di DPR berdasarkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2014, setelah mendapat sebanyak 6.579.498 suara (5,26%).

Pemilu legislatif 2019

[sunting | sunting sumber]

Partai Hanura gagal mendapatkan kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2019, karena hanya mendapat sebanyak 2.161.507 suara (1,54%) yang tidak memenuhi ambang batas parlemen 4%.

Pemilu legislatif 2024

[sunting | sunting sumber]

Partai Hanura gagal mendapatkan kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2024, karena hanya mendapat sebanyak 1.094.588 suara (0,72%) yang tidak memenuhi ambang batas parlemen 4%.

Rekapitulasi
Pemilu Nomor urut Total kursi Total pemilihan Persentase Hasil Urutan
2009
1
17 / 560
 3.922.870 3,77% Partai baru 9
2014
10
16 / 560
 Kenaikan 6.579.498 Kenaikan 5,26% Penurunan 1 kursi 10
2019
13
0 / 575
 Penurunan 2.161.507 Penurunan 1,54% Penurunan 16 kursi 13
2024
10
0 / 580
 Penurunan 1.094.588 Penurunan 0.72% Steady 0 kursi 13

Struktur kepengurusan

[sunting | sunting sumber]

Berikut adalah struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura untuk periode 2019–2024

Ketua umum

[sunting | sunting sumber]
Ketua Umum Masa jabatan Periode
No Potret Nama Mulai Menjabat Akhir Jabatan
1 Wiranto
(1947-) 		21 Desember 2006 6 Februari 2010 1
6 Februari 2010[10] 21 Desember 2016 2
2 Oesman Sapta Odang
(1950-) 		21 Desember 2016 18 Desember 2019 3
18 Desember 2019[11] Petahana
(2024) 		4

Tokoh terkenal

[sunting | sunting sumber]
Nama Jabatan Tahun Menjabat
Wiranto Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2016–2019
Saleh Husin Menteri Perindustrian 2014–2016
Yuddy Chrisnandi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2014–2016

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "Partai-partai Pemilu 2009". Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 9 Juli 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-09-12. Diakses tanggal 2008-07-15. 
  2. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-01-15. Diakses tanggal 2013-02-18. 
  3. ^ a b c d e f g Yuniarto, Topan ('2022-02-22'). "Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)". Kompas.id. Diakses tanggal '2023-07-24'. 
  4. ^ Sikumbang, Zul (8 Februari 2013). Ratna, Heppy, ed. "Akbar Faizal keluar dari Hanura". AntaraNews.com. Diakses tanggal 8 Februari 2013. 
  5. ^ Sitompul, Marlen (8 Februari 2013). YEH, ed. "Paloh: Akbar Faisal vitamin tambahan NasDem". Inilah.com. Diakses tanggal 8 Februari 2013. 
  6. ^ "Hari Tanoe: Gabung Hanura target 3 Besar". Fajar.co.id. 12 Maret 2013. Diakses tanggal 12 Maret 2013. [pranala nonaktif permanen]
  7. ^ Revianur, Aditya (18 Februari 2013). Margianto, Heru, ed. "Hary Tanoe Dapat Bangun Citra Hanura". Kompas.com. Diakses tanggal 18 Februari 2013. 
  8. ^ ARA (18 Februari 2013). "Punya Media, Harry Tanoe Bakal Untungkan Hanura". Jawa Post News Network. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-02-22. Diakses tanggal 18 Februari 2013. 
  9. ^ Maharani, Dian (10 Maret 2013). Auliani, Palupi Annisa, ed. "Sepuluh Parpol Tak Lolos Verifikasi Gabung ke Hanura". Kompas.com. Diakses tanggal 10 Maret 2013. 
  10. ^ Wiranto Kembali Menjadi Ketum Hanura Liputan6.com (6/2/2010). Diakses tanggal 16 Mei 2020
  11. ^ OSO Terpilih Lagi Jadi Ketua Umum Hanura 2019-2024 secara Aklamasi Kompas.com, Rabu (18/12/2019). Diakses tanggal 16 Mei 2020

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Partai_Hati_Nurani_Rakyat&oldid=26672379"