Teori hukum internasional

Teori hukum internasional terdiri dari beragam pendekatan teori dan metodologi untuk menjelaskan dan menganalisis isi, pembentukan, dan keefektifan hukum dan lembaga internasional umum serta memberi saran perbaikan. Sejumlah pendekatan berfokus pada kepatuhan: mengapa negara mematuhi norma internasional meski tidak ada penguasa koersif yang menjamin kepatuhan. Pendekatan lainnya berfokus pada pembentukan aturan internasional: mengapa negara dengan sukarela mengadopsi norma hukum internasional yang membatasi kebebasan bertindaknya meski tidak ada badan legislatif global. Perspektif lain berorientasi pada kebijakan; perspektif ini menjelaskan kerangka kerja teori dan instrumen untuk mengkritik aturan yang ada dan memberi saran perbaikan. Sebagian pendekatan yang ada didasarkan pada teori hukum domestik, sejumlah pendekatan bersifat interdisipliner, dan pendekatan lainnya dikembangkan secara khususuntuk menganalisis hukum internasional.

Hubungan internasional

Para pakar hukum menggunakan empat mazhab utama di bidang ilmu politik dan hubungan internasional (realisme, liberalisme, institusionalisme, dan konstruktivisme) untuk mempelajari isi aturan dan lembaga hukum lewat pendekatan interdisipliner dengan tujuan menjelaskan sebab dan cara lembaga hukum tercipta dan sebab lembaga hukum sangat efektif.^[1] Metode-metode ini mendorong para ilmuwan untuk mengonsep ulang hukum internasional secara umum.^[2]

Lihat pula

Catatan kaki

^ Abbot, Kenneth W. "Symposium on Method in International Law: International Relations Theory, International Law and the Regime Governing Atrocities in Internal Conflicts." (1999): 361-378
^ Anne-Marie Slaughter; Andre S. Tulumello; Stepan Wood, International Law and International Relations Theory: A New Generation of Interdisciplinary Scholarship, 92 American Journal of International Law 367-397 (1998) at p. 369: "We identify three ways that lawyers are using materials and insights from IR theory:to diagnose substantive problems and frame better legal solutions; to explain the structure or function of particular international legal rules or institutions; reconceptualize or reframe particular institutions or international law generally."

Referensi

William C. Bradford, In The Minds of Men: A Theory of Compliance with the Laws of War (2004)
Third World Quarterly Vol. 27, No.5 (2006)
Antony Anghie, Bhupinder Chimni, Karin Mickelson and Obiora Chinedu Okafor (eds.), The Third World and International Order: Law, Politics and Globalization (Leiden: Brill Academic Publishers, Martinus Nijhoff, 2003)
Mutua, wa Makau, "What is TWAIL?" Vol.31 American Society of International Law Proceedings (2000)
Rajagopal, Balakrishnan, International Law From Below; Development, Social Movements and Third World Resistance (Cambridge: Cambridge University Press, 2003)
Anghie, Anthony, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law (Cambridge: Cambridge University Press 2005)
Anne-Marie Slaughter; Andre S. Tulumello; Stepan Wood, International Law and International Relations Theory: A New Generation of Interdisciplinary Scholarship, 92 American Journal of International Law 367-397 (1998)
Weeks, Edythe, Politics of Space Law in a Post Cold War Era: Understanding Regime Change, Northern Arizona University, Ph.D. Dissertation for the Department of Politics and International Affairs, November 2006

Pranala luar

American Society of International Law, International Legal Theory, volumes 1-12 Diarsipkan 2010-06-29 di Wayback Machine. (1995–2006).
TWAIL III [1] Diarsipkan 2007-09-29 di Wayback Machine.
Public International Law as a Form of Private Ordering

[1] Abbot, Kenneth W. "Symposium on Method in International Law: International Relations Theory, International Law and the Regime Governing Atrocities in Internal Conflicts." (1999): 361-378

[2] Anne-Marie Slaughter; Andre S. Tulumello; Stepan Wood, International Law and International Relations Theory: A New Generation of Interdisciplinary Scholarship, 92 American Journal of International Law 367-397 (1998) at p. 369: "We identify three ways that lawyers are using materials and insights from IR theory:to diagnose substantive problems and frame better legal solutions; to explain the structure or function of particular international legal rules or institutions; reconceptualize or reframe particular institutions or international law generally."

[1]

[2]

l b s Hukum
Sistem hukum	Hukum sipil Hukum Romawi Hukum umum Hukum adat Hukum agama Syariah Fiqh Halakha Hukum kanonik Hukum Hindu Hukum Jain Hukum sosialis Xeer Yassa Pluralisme hukum
Kajian dasar	Hukum internasional Hukum administrasi negara Hukum tata negara Hukum pidana Hukum perdata Hukum acara Pidana Perdata
Sumber hukum	Piagam Undang-undang dasar Adat Hak ilahi raja-raja Hak asasi manusia Hak alami Hukum perkara Preseden hukum
Bidang hukum	Hukum agraria Hukum pertanian Hukum penerbangan Hukum perbankan Hukum dagang Hukum persaingan usaha Hukum konstruksi Perlindungan konsumen Hukum korporat Hukum teknologi informasi Hukum pemilihan umum Hukum sumber daya Hukum hiburan Kebangkrutan Perselisihan hukum Hukum keluarga Hukum lingkungan Hukum keuangan Hukum kesehatan Hukum imigrasi Hak kekayaan intelektual Hukum pidana internasional Hukum HAM internasional Hukum kemanusiaan internasional Hukum perbudakan internasional Hukum tenaga kerja Hukum perang Hukum laut Hukum pers Hukum militer Hukum waris Hukum publik internasional Hukum angkasa Hukum olahraga Hukum pajak Hukum pengangkutan Hukum amanat Hukum kewajiban Hukum properti Hukum publik Hukum statuter
Perihal hukum	Fiksi hukum Arkeologi hukum Pertanggungjawaban produk Wanita dan hukum Kontrak Akta autentik Hak cipta Ekuitas Lisensi Bukti Ganti rugi Kerugian
Teori hukum	Perbandingan hukum Kajian hukum kritis Teori hukum feminis Ekonomika hukum Formalisme hukum Teori hukum internasional Asas legalitas Rule of law Sosiologi hukum Politik hukum
Pembuatan hukum	Jajak pendapat Kodifikasi hukum Dekrit Maklumat Keputusan eksekutif Proklamasi Undang-undang Perundangan utama dan cadangan Peraturan perundang-undangan Pembuatan peraturan Pemakluman Pencabutan Perjanjian Statuta Act of Parliament Act of Congress Undang-Undang Republik Indonesia
Penyelenggaraan hukum	Ajudikasi Penyelenggaraan peradilan Peradilan pidana Pengadilan militer Penyelesaian sengketa Gugatan Pendapat hukum Upaya hukum Hakim Magistrat Justice of the peace Penghakiman Pengujian yudisial Kewenangan hukum Juri Profesi hukum Pengacara/advokat Kuasa hukum Bantuan hukum Barrister Solicitor Jaksa Pertanyaan hukum Sidang Fakta yang sebenarnya Vonis Birokrasi Bar Kursi hakim Masyarakat sipil Pengadilan Komisi pemilihan umum Eksekutif Yudikatif Penegak hukum Pendidikan hukum Sekolah hukum Dewan perwakilan Angkatan bersenjata Kepolisian Partai politik Mahkamah
Kategori Portal