Parlemen Jepang

Parlemen Nasional

国会

*Kokkai*
Parlemen Nasional ; 国会; Kokkai
Parlemen Nasional ke-208
Jenis
Jenis	Bikameral
Majelis	Dewan Penasihat; Dewan Perwakilan Rakyat;
Pimpinan
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat	Hiroyuki Hosoda, LDP ; sejak 10 November 2021
Presiden Dewan Penasihat	Hidehisa Otsuji, LDP ; sejak 3 Agustus 2022
Komposisi
Anggota	710 245 (Dewan Perwakilan Rakyat); 465 (Dewan Penasihat);
Partai & kursi Dewan Penasihat	Pemerintah (146) LDP & affiliated independents (119); Kōmeitō (27); Oposisi (99) CDP / SDP (39); Ishin (21); DPP / Green Breeze (10); JCP (11); Okinawa Whirlwind (2); Reiwa (5); Hekisuikai (2); Your Party (2); Independen (7); Kosong (3);
Kursi Dewan Perwakilan Rakyat	Pemerintah (293) LDP (261); Kōmeitō (32); Oposisi (162) CDP (96); Ishin (41); DPP (11); JCP (10); Reiwa (3); SDP (1); Independen (10);
Pemilihan
Sistem pemilihan Dewan Penasihat	Pemungutan suara paralel:; Satu suara yang tidak bisa dialihkan (147 kursi); Perwakilan partai proporsional (98 kursi); Pemilihan dadakan
Sistem pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat	Pemungutan suara paralel:; Pemenang undi terbanyak (289 kursi); Perwakilan partai proporsional (176 kursi)
Pemilihan terakhir Dewan Penasihat	10 Juli 2022 (ke-26)
Pemilihan terakhir Dewan Perwakilan Rakyat	31 Oktober 2021 (ke-49)
Pemilihan berikutnya Dewan Penasihat	Sebelum 25 Juli 2025 (ke-27)
Pemilihan berikutnya Dewan Perwakilan Rakyat	Sebelum 31 Oktober 2025 (ke-50)
Tempat bersidang
	Gedung Parlemen Jepang, Nagatachō 1-7-1, Distrik Chiyoda, Tokyo, Jepang
Situs web
	Dewan Penasihat–situs resmi; Dewan Perwakilan Rakyat–situs resmi;
	L • BBantuan penggunaan templat ini

Parlemen Jepang (日本の国会, Nihon no Kokkai) adalah badan legislatif nasional Jepang yang terdiri atas dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (衆議院, Shūgiin) sebagai majelis rendah dan Dewan Penasihat (参議院, Sangiin) sebagai majelis tinggi. Parlemen Jepang dibentuk berdasarkan Konstitusi Jepang 1947, yang juga dikenal sebagai Konstitusi Pasca-Perang atau Konstitusi Perdamaian, menggantikan Konstitusi Meiji 1889. Parlemen ini adalah satu-satunya badan yang memegang kekuasaan legislatif di Jepang, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Konstitusi.

Sejarah

Parlemen Jepang pertama kali didirikan pada era Restorasi Meiji di bawah Konstitusi Meiji yang diberlakukan pada tahun 1889. Saat itu, parlemen dikenal sebagai Diet Kekaisaran (帝国議会, Teikoku Gikai). Diet Kekaisaran terdiri atas:

Dewan Bangsawan (貴族院, Kizokuin), yang anggotanya berasal dari keluarga bangsawan, pejabat tinggi, dan orang-orang yang diangkat oleh kaisar.
Dewan Perwakilan Rakyat (衆議院, Shūgiin), yang dipilih melalui pemilihan umum dengan hak pilih terbatas.

Setelah Perang Dunia II, Jepang mengadopsi sistem demokrasi modern berdasarkan Konstitusi Jepang 1947 yang disusun dengan pengawasan Sekutu. Sistem dua kamar tetap dipertahankan, tetapi dengan perubahan besar:

Dewan Bangsawan dihapus dan digantikan oleh Dewan Penasihat.
Dewan Perwakilan Rakyat menjadi badan utama dengan kekuasaan lebih besar dibandingkan Dewan Penasihat.

Struktur

Dewan Perwakilan Rakyat (Shūgiin)

Dewan Perwakilan Rakyat adalah majelis rendah Parlemen Jepang dengan 465 anggota (per tahun 2024) yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Namun, dewan ini dapat dibubarkan kapan saja oleh Perdana Menteri atau Kaisar atas rekomendasi Perdana Menteri.

Sistem Pemilihan: Kombinasi antara single-member districts (300 kursi) dan proportional representation (165 kursi) dalam 11 blok regional.

Kekuasaan

Mengajukan undang-undang dan memberikan persetujuan akhir.
Menyetujui anggaran negara.
Memilih Perdana Menteri.
Membahas mosi tidak percaya terhadap kabinet.

Dewan Penasihat (Sangiin)

Dewan Penasihat adalah majelis tinggi dengan 248 anggota yang dipilih untuk masa jabatan enam tahun. Pemilu untuk setengah anggota diadakan setiap tiga tahun.

Sistem Pemilihan: Kombinasi antara pemilihan langsung di daerah pemilihan prefektural dan proportional representation nasional.

Kekuasaan

Membahas dan memberikan persetujuan terhadap undang-undang yang diajukan DPR.
Mengajukan usulan revisi terhadap rancangan undang-undang.

Komite

Setiap kamar memiliki komite tetap dan komite khusus yang membahas isu-isu spesifik, seperti anggaran, luar negeri, dan pendidikan.

Kewenangan Parlemen

Menurut Pasal 41 Konstitusi Jepang, Parlemen adalah organ tertinggi kekuasaan negara dan satu-satunya badan legislatif. Tugas dan kewenangan utama meliputi:

Pembuatan Undang-Undang: Parlemen memiliki kekuasaan eksklusif untuk mengesahkan undang-undang.
Persetujuan Anggaran: Semua anggaran negara harus disetujui oleh Parlemen.
Pengawasan Eksekutif: Parlemen memiliki wewenang untuk memantau kinerja kabinet dan badan eksekutif lainnya.
Pemilihan Perdana Menteri: Parlemen memilih Perdana Menteri dari kalangan anggotanya sendiri.

Hubungan dengan Kaisar

Kaisar Jepang, sebagai simbol negara berdasarkan Konstitusi Jepang, tidak memiliki kekuasaan politik dan hanya menjalankan fungsi seremonial. Salah satu tugasnya adalah membuka sesi parlemen secara resmi. Kaisar bertindak atas saran dan persetujuan kabinet.

Sesi Parlemen

Parlemen Jepang mengadakan tiga jenis sesi:

Sesi Reguler: Diadakan setiap tahun selama 150 hari untuk membahas anggaran dan undang-undang.
Sesi Luar Biasa: Diadakan atas permintaan kabinet atau lebih dari seperempat anggota salah satu kamar.
Sesi Khusus: Diadakan setelah pemilu DPR untuk memilih Perdana Menteri baru.

Lokasi

Parlemen Jepang bertempat di Gedung Diet Nasional (国会議事堂, Kokkai Gijidō) yang berlokasi di Nagatachō, Chiyoda, Tokyo. Gedung ini selesai dibangun pada tahun 1936 dan menjadi ikon arsitektur modern Jepang.