Pemilihan umum Presiden Indonesia 2029
Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2029 | |||
|---|---|---|---|
 | |||
Kandidat | |||
|
| |||
| |||
 |
| Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPRD, dan DPD |
| TAHUN 2029 |
|---|
    |
|
Pilpres sebelumnya Pilpres setelahnya Pileg sebelumnya Pileg setelahnya |
| Artikel ini adalah bagian dari seri |
| Politik dan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia) |
|---|
|
| Hukum |
| Pemerintahan Pusat |
|
|
|
|
| Pemerintahan Daerah |
| Politik Praktis |
| Kebijakan luar negeri |
Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2029, disebut sebagai Pilpres 2029, adalah pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2029 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden periode 2029–2034. Pemilu ini menjadi pemilihan presiden langsung keenam sejak sistem tersebut diterapkan pada 2004.
Latar Belakang
[sunting | sunting sumber]Petahana
[sunting | sunting sumber]
Menurut pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:
Dengan demikian Presiden petahana, Prabowo Subianto dapat maju kembali dalam pemilihan ini untuk periode kedua.
Mengingat Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold. Pemilihan umum Presiden Indonesia 2029 menjadikan Pemilihan umum Indonesia pertama setelah penghapusan ambang batas pencalonan presiden sejak Mahkamah Konstitusi mewujudkannya pada 2 Januari 2025.[1]
Calon
[sunting | sunting sumber]Potensial
[sunting | sunting sumber]Berikut adalah beberapa calon potensial yang mungkin akan dipertimbangkan untuk Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2029, berdasarkan perkembangan politik terbaru.
.png)
.jpg)
Lihat Pula
[sunting | sunting sumber]- Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004
- Pemilihan umum Presiden Indonesia 2009
- Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
- Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019
- Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Singgih Wiryono (2 Januari 2025). Dani Prabowo, ed. "MK Hapus Ketentuan Presidential Threshold". Kompas.com. Jakarta: PT Kompas Cyber Media. Diakses tanggal 4 Januari 2025.