Lompat ke isi

Sofyan Djalil

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Sofyan Abdul Djalil
Potret resmi, 2019
Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia ke-13[a]
Masa jabatan
27 Juli 2016 – 15 Juni 2022
PresidenJoko Widodo
WakilSurya Tjandra
Sebelum
Sebelum
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia ke-14[b]
Masa jabatan
12 Agustus 2015 – 27 Juli 2016
PresidenJoko Widodo
Sebelum
Sebelum
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ke-15
Masa jabatan
27 Oktober 2014 – 12 Agustus 2015
PresidenJoko Widodo
Sebelum
Sebelum
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Indonesia ke-5
Masa jabatan
9 Mei 2007 – 20 Oktober 2009
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
Sebelum
Pendahulu
Soegiharto
Sebelum
Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia ke-2[c]
Masa jabatan
21 Oktober 2004 – 9 Mei 2007
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
Sebelum
Pengganti
Mohammad Nuh
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir23 September 1953 (umur 71)
Aceh Timur, Indonesia
KewarganegaraanIndonesia
Partai politikIndependen
Suami/istriRatna Megawangi[1]
Anak3
AlmamaterUniversitas Indonesia
Tufts University
PekerjaanProfesional, Teknokrat
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Sofyan Djalil (lahir 23 September 1953) adalah akademisi, konsultan hukum ekonomi dan politisi berkebangsaan Indonesia.

Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu.[2] Sebelumnya dari Oktober 2004 hingga Mei 2007 ia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam kabinet yang sama. Pada 27 Oktober 2014 hingga 12 Agustus 2015, ia dipilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian[3] Indonesia di Kabinet Kerja Periode 2014-2019 oleh Presiden Jokowi, selanjutnya ia digantikan oleh Darmin Nasution pada perombakan Kabinet Kerja,[4] ia menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia atau Kepala Bapennas dari tanggal 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 pada Kabinet Kerja dan digantikan oleh Bambang Brodjonegoro pada perombakan kabinet yang kedua.[5] Pada perombakkan Kabinet Kerja kedua juga, ia diangkat Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia/Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Ferry Mursyidan Baldan. Pada Kabinet Indonesia Maju, ia masih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia/Kepala Badan Pertanahan Nasional sampai Perombakan III kemudian digantikan oleh Hadi Tjahjanto.[6]

Perjalanan Politik

[sunting | sunting sumber]

Sebagai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (2004–2007)

[sunting | sunting sumber]

Sofyan pertama kali menduduki kursi kabinet pada 21 Oktober 2004 sebagai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kabinet Indonesia Bersatu.[7]

Pada tahun 2005, Sofyan Djalil bersama Hamid Awaluddin, Farid Husain, Usman Basyah, dan I Gusti Wesaka Pudja menjadi delegasi Indonesia dalam Kesepakatan Helsinki. Delegasi ini bertujuan menyelesaikan konflik pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara damai. Perundingan dimulai pada tanggal 27 Januari 2005 hingga 15 Agustus 2005.[8][9]

Pada Maret 2006, Sofyan Djalil melalukan ujicoba telivisi digital pada kanal frekuensi 27 UHF. Sofyan mencabut izin penyiaran pada frekuensi tersebut yang pada saat itu dipakai oleh SpaceToon, sebuah televisi yang baru mengudara beberapa bulan.[10]

Sebagai Menteri Negara BUMN (2007–2009)

[sunting | sunting sumber]

Setelah kurang dari tiga tahun menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi, Sofyan terkena reshuffle dan didapuk sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara menggantikan Soegiharto pada 9 Mei 2007.

Pada September 2007, Sofyan Djalil melakuan pemancangan tiang pancang PLTU Pelabuhan Ratu. Pengadaan PLTU ini dilakukan untuk mengatasi krisis listrik dalam sistem Jawa-Bali dan termasuk dalam Program Percepatan Proyek 10.000 MW. Investasi proyek ini mencapai sebesar USD 566,9 dan Rp 2,2 triliun.[11]

Di tahun 2008, Sofyan meminta BUMN untuk memverifikasi aset-aset perusahaannya dan kemudian melaporkannya kepada kuasa pemegang saham. Hal ini dipicu dengan ditemukannya fakta bahwa ada 21 rumah dinas PT Kereta Api (PT KA) yang sudah dialihfungsikan oleh para mantan pejabat PT KA.[12]

Pada masa kampanye di Pemilihan Umum 2009, Sofyan menyampaikan penegasan larangan penggunaan aset negara baik kendaraan bus PPD, bus karyawan maupun aset negara lainnya untuk kampanye politik.[13]

Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri Negara BUMN, Sofyan meresmikan pembangunan pabrik Semen Gresik Tuban IV (anak perusahaan Semen Indonesia), di lokasi Pabrik Semen Gresik, Tuban pada 20 Agustus 2009. Pabrik ini mempunyai kapasitas produksi 2,5 juta ton per tahun dan pembangunannya diperkirakan menelan biaya Rp 3,5 triliun.[14]

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2014–2015)

[sunting | sunting sumber]

Sofyan kembali dipercaya untuk menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian oleh presiden Joko Widodo pada 27 Oktober 2014 di Kabinet Kerja.[15]

Pada Desember 2014, Sofyan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Kepala BKPM menggelar rapat perizinan investasi, dimana mulai tahun 2015 akan diterapkan perizinan terintegrasi yang prosesnya akan dilimpahkan seluruhnya ke Badan Koordinasi Penanaman Modal.[16]

Akhir tahun 2014 Sofyan bersama Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN mengeluarkan kebijakan perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Kebijakan ini diputuskan untuk mengurangi alokasi anggaran subsidi sebanyak Rp 280 triliun.[17]

Bersama Menteri Pariwisata Arief Yahya, pada tanggal 2 Maret 2015 ia mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang salah satunya memberi bebas visa kunjungan kepada 30 negara baru. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan wisatawan mancanegara.[18]

Pada Juli 2015, pemerintah menambah modal BPJS Kesehatan sebanyak Rp 3,46 triliun. Sofyan mengatakan bahwa hal ini dikarenakan adanya potensi defisit anggaran.[19]

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2015–2016)

[sunting | sunting sumber]

Presiden Joko Widodo merombak Kabinet Kerja pada tanggal 12 Agustus 2015, dimana Sofyan menempati posisi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).[4]

Pertengahan Maret 2016 diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), dimana Sofyan meminta agar setiap daerah menyusun nomenklatur yang jelas dalam perencanaan program pembangunan untuk penyusunan RKP tahun 2017 dan memangkas program yang kurang bermanfaat atau yang bisa ditunda.[20]

Pada 18 Juli 2016, Sofyan mengarahkan susunan peta jalan untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam program Reaktor Daya Eksperimental (RDE). Penyusunan peta ini dibuat bersama Bappenas, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).[21]

Menteri Agraria dan Tata Ruang (2016–2022)

[sunting | sunting sumber]

Posisi Sofyan Djalil pada 27 Juli 2016 kembali dirombak menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.[5]

Pada tanggal 2 Februari 2017, Sofyan mengingatkan kewajiban pengusaha sawit untuk membangun kebun plasma sebanyak 20% sesuai dengan amanat Undang Undang (UU) No. 18 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 98 tahun 2013.[22]

Pada 11 Oktober 2017, Sofyan Djalil bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sepakat melakukan perlindungan optimalisasi fungsi situ, danau, embung, dan waduk (SDEW) sebagai sistem daerah aliran sungai. Berbagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, yakni dilakukannya pencatatanterhadap 543 danau dan 840 situ dan pendaftaran bagi 1.922 danau dan 184 situ.[23]

Sepekan setelahnya pada 20 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo sempat menegur Sofyan mengenai pelaksanaan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat yang belum mencapai target, dimana di tahun 2017 targetnya sebanyak 5 juta sertifikat tanah.[24]

Pada Desember 2017 sampai Januari 2018, terjadi kisruh mengenai pulau reklamasi di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melayangkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk membatalkan seluruh Hak Guna Bangunan di pulau C, D dan G yang tertuang dalam Surat Nomor 2373/-1.794.2. Sofyan menanggapinya dengan penolakan pembatalan pada 12 Januari 2018, karena keputusan yang telah diterbitkan, jika dibatalkan akan menciptakan ketidakpastian hukum.[25]

Pendidikan

[sunting | sunting sumber]
  • Sarjana Hukum (SH), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, bidang studi Hukum Bisnis, tahun 1984
  • Master of Arts (M.A.), The Graduate School of Arts and Sciences, Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat, bidang studi Public Policy, tahun 1989
  • Master of Arts in Law and Diplomacy (M.A.L.D.), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi International Economic Relation, tahun 1991
  • Doctor of Philosophy (Ph.D), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi International Financial and Capital Market Law and Policy, tahun 1993

Sertifikasi

[sunting | sunting sumber]
  • Wakil Penjamin Emisi Efek, Panitia Standar Profesi Pasar Modal, tahun 1996
  • Wakil Manajer Investasi, Panitia Standar Profesi Pasar Modal, tahun 1997

Jabatan Korporasi Aktif Saat Ini

[sunting | sunting sumber]
  • Komisaris Independen PT Aneka Kimia Raya Tbk (IDX:AKRA)
  • Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (IDX:PJAA)
  • Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Intiland Development Tbk (IDX:DILD)
  • Komisaris Utama PT Citra Borneo Utama Tbk (IDX:CBUT)
  • Komisaris Utama PT Pasifik Satelit Nusantara/Pintar Group
  • Komisaris Utama PT Indika Nature
  • Komisaris Utama PT Bumi Bandara Indah
  • CEO Indonesian Business Council (IBC)
  • Vice Chairman Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS)

Pengalaman Kerja Korporasi, Akademis dan Pemerintahan

[sunting | sunting sumber]

Pengalaman kerja korporasi

[sunting | sunting sumber]
  • Managing Partner, Sofyan Djalil & Partners
  • Komisaris Utama, PT Multi Adiprakarsa Manunggal (Kartuku)
  • Komisaris Independen, PT Kimia Farma, Tbk (2003–2004)[26]
  • Pengurus, Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia, LKDI (2003)
  • Anggota, Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia, BAPMI (2003)
  • Anggota Tim Ahli, Komite Nasional Good Corporate Governance (2001)
  • Anggota Tim Pakar, Departemen Kehakiman dan HAM RI (2001-2004)
  • Konsultan Good Corporate Governance untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Elnusa, PT Jamsostek, PT Waskita Karya, PT Surveyor Indonesia, PT Pupuk Kujang, PT Wijaya Karya, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT Pelabuhan Indonesia III, Perum Pegadaian, PT Indonesia Power, PT Pupuk Sriwijaya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (2001-2004)
  • Konsultan Corporate Communication, untuk PT Caltex Pacific Indonesia, PT PLN Kantor Pusat (2000–2004)
  • Direktur Eksekutif, Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (2001–2003)
  • Komisaris Utama, PT Pupuk Iskandar Muda (1999-Juli 2004)
  • Komisaris, PT Perusahaan Listrik Negara (1999–Mei 2002)
  • Komisaris, PT Pelabuhan Indonesia III (1998–Mei 2001)
  • Anggota, Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (1999–2000)
  • Staf Ahli Menteri Negara Pendayagunaan BUMN bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM/Asisten Kepala Badan Pembina BUMN Bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM (Juni 1998-Februari 2000)
  • Kepala Divisi Riset dan Pengembangan, PT Bursa Efek Jakarta (Maret 1998–Juni 1998)
  • Konsultan, pada Asosiasi Modal Ventura Indonesia (AMVI); Brunei Investment Agency (BIA); Tabungan Wajib Perumahan TNI-AD (TWP-AD), dan lain-lain (1997)
  • Konsultan/Narasumber persiapan go public pada berbagai perusahaan PT Garuda Indonesia, PT Telkom, Pasaraya, Pupuk Kaltim, Bank Tata, SZS Consulting, Bank Jaya, dan lain-lain (1997)
  • Peneliti/Konsultan, Centre for Policy and Implementation Studies (CPIS)-Departemen Keuangan, menangani berbagai proyek antara lain Kupedes/Simpedes untuk BRI, Program Restrukturisasi BUMN, Perdagangan Internasional dan Kerjasama Regional, dan lain-lain (1997)

Pengalaman jabatan pemerintahan

[sunting | sunting sumber]
  • Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (2004–2007)
  • Tim mediasi perundingan pemerintah RI dan GAM di Helsinki, Finlandia, (2004–2005)
  • Menteri Negara BUMN Republik Indonesia(2007–2009)
  • Kepala Bidang Telaah Strategis Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia(2010–2014)
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian(2014–2015)
  • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (2015–2016)
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI

Pengalaman sebagai Akademisi

[sunting | sunting sumber]
  • Dosen, pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2001–)
  • Dosen, pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI (2000–)
  • Dosen, pada Fakultas Ekonomi dan Program Magister Manajemen Universitas Indonesia (FE-UI dan MM-UI) (1993–)
  • Dosen, pada Diklat Manajemen LPPM, Jakarta (1997)
  • Dosen, pada Diklat Pengembangan Kepemimpinan Profesional (DPKP) BUMN-Departemen Keuangan (1997)
  • Dosen, pada Program Magister Manajemen Universitas Sahid dan LPPM (1994–1995)
  • Dosen, pada Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi (LMKA), Yayasan Pengembangan Insan Pasar Modal (Yuppies), LM-Gika, Equitas Institute (1994–1995)
  • Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) 2008–2011.

Galeri

[sunting | sunting sumber]
  • Sofyan Djalil di Kabinet Indonesia Bersatu (2004)
    Sofyan Djalil di Kabinet Indonesia Bersatu (2004)
  • Sofyan Djalil di Kabinet Kerja (2014)
    Sofyan Djalil di Kabinet Kerja (2014)
  • Sofyan Djalil di Kabinet Indonesia Maju (2019)
    Sofyan Djalil di Kabinet Indonesia Maju (2019)
  • Sofyan Djalil
    Sofyan Djalil

Catatan

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Menjabat bersamaan sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional ke-10.
  2. ^ Menjabat bersamaan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ke-21.
  3. ^ Bernama Menteri Negara Komunikasi dan Informasi dari 2004 hingga 2005.

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Sari, Elisa Valenta (12 Agustus 2015). "Istri Sofyan Djalil Terbiasa Lihat Suami Ganti Pekerjaan". CNN Indonesia. Diakses tanggal 12 Juli 2022. 
  2. ^ TEMPO Interaktif, 17 Juli 2007. Deputi Privatisasi di Kementerian BUMN Dibekukan Diarsipkan 2014-04-29 di Wayback Machine.
  3. ^ Asril, Sabrina (26 Oktober 2014). Wedhaswary, Inggried Dwi, ed. "Inilah Susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK". Kompas.com. Diakses tanggal 26 Oktober 2014. 
  4. ^ a b Suryowati, Estu (12 Agustus 2015). Jatmiko, Bambang Priyo, ed. "Sofyan Djalil: Saya Dipindahkan ke Bappenas". Kompas.com. Diakses tanggal 12 Agustus 2015. 
  5. ^ a b Kuwado, Fabian Januarius; Ihsanuddin (27 Juli 2016). Gatra, Sandro, ed. "Jokowi Umumkan "Reshuffle" Kabinet, Ini Susunan Menteri Baru". Kompas.com. Diakses tanggal 27 Juli 2016. 
  6. ^ "Hadi Tjahjanto Terima Jabatan Menteri ATR dari Sofyan Djalil". CNBC Indonesia. 15 Juni 2022. Diakses tanggal 4 Maret 2023. 
  7. ^ "SBY Mengumumkan Susunan Kabinet Indonesia Bersatu". Liputan6.com. 21 Oktober 2004. Diakses tanggal 12 Juli 2022. 
  8. ^ Adryamarthanino, Verelladevanka (29 Juli 2021). Nailufar, Nibras Nada, ed. "Kesepakatan Helsinki: Latar Belakang, Isi, Proses, dan Pelaksanaan". Kompas.com. Diakses tanggal 12 Juli 2022. 
  9. ^ Haris, Syamsuddin (25 Agustus 2005). "MOU Helsinki, Peluang atau Perangkap". Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Diakses tanggal 12 Juli 2022. 
  10. ^ "Menkominfo: Sejak Awal Spacetoon Tahu Izinnya Bakal Dicabut". detikcom. 6 Maret 2006. Diakses tanggal 12 Juli 2022. 
  11. ^ "Menneg BUMN Sofyan Djalil Lakukan Pemancangan Tiang Pancang PLTU Pelabuhan Ratu". Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 11 September 2007. Diakses tanggal 12 Juli 2007. 
  12. ^ "BUMN Diminta Verifikasi Aset". Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 6 Mei 2008. 
  13. ^ Rafie, Barratut Taqiyyah, ed. (20 Maret 2009). "Kementerian BUMN Tegaskan Larangan Penggunaan Aset Negara untuk Kampanye". Kontan.co.id. Diakses tanggal 12 Juli 2022. 
  14. ^ "Menneg BUMN Resmikan Pembangunan Pabrik Semen Gresik di Tuban". Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 20 Agustus 2009. 
  15. ^ Praditya, Ilyas Istianur (27 Oktober 2014). Gideon, Arthur, ed. "Jadi Menko Ekonomi, Sofyan Djalil Lepas Jabatan di 5 Perusahaan". Liputan6.com. Diakses tanggal 13 Juli 2022. 
  16. ^ "Mulai Awal Tahun Depan, Urus Izin Usaha Terpusat di Kantor BKPM". DPMPTSP Kota Magelang. 2 Desember 2014. Diakses tanggal 3 Juli 2022. 
  17. ^ Armenia, Resty (30 Desember 2014). "Perubahan Harga BBM Bersubsidi diumumkan Pukul 09.00 Esok". CNN Indonesia. Diakses tanggal 12 Juli 2022. 
  18. ^ "Pemerintah Memberi Bebas Visa Kunjungan Singkat Wisatawan Kepada 30 Negara Baru". Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang. 19 Maret 2015. Diakses tanggal 13 Juli 2022. 
  19. ^ Triyono, Agus (22 Juli 2015). Santosa, Uji Agung, ed. "Pemerintah tambah modal BPJS Kesehatan Rp 3,46 T". Kontan.co.id. Diakses tanggal 13 Juli 2022. 
  20. ^ "Menteri Sofyan Djalil Minta Pemerintah Daerah Susun Nomenklatur Yang Jelas". Kementerian PPN/Bappenas. 11 Maret 2016. Diakses tanggal 13 Juli 2022. 
  21. ^ "Pemerintah Susun Peta Jalan Pengembangan Nuklir". Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi. 18 Juli 2016. Diakses tanggal 13 Juli 2022. 
  22. ^ Agus, Rustam (2 Februari 2017). Saragih, Samdysara, ed. "Sofyan Djalil: Pengusaha Sawit Wajib Bangun Kebun Plasma". Bisnis.com. Diakses tanggal 13 Juli 2022. 
  23. ^ "Tiga Kementerian Sepakat Kerjasama Cegah Semakin Banyak Situ, Danau, Embung dan Waduk yang Hilang". Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 11 Oktober 2017. Diakses tanggal 13 Juli 2022. 
  24. ^ Khafid, Supriyantho (20 Oktober 2017). Agustina, Widiarsi, ed. "Presiden Jokowi Tegur Menteri Sofyan Djalil, Awas Kalau Tak Bisa". Tempo.co. Diakses tanggal 13 Juli 2022. 
  25. ^ "Sofyan Djalil 'Tantang' Anies, Siapa Kuat?". Merdeka News. 13 Januari 2018. Diakses tanggal 13 Juli 2022. 
  26. ^ "Sofyan Djalil Mundur dari Komisaris Kimia Farma". detikcom. 21 Desember 2004. Diakses tanggal 8 Juli 2022. 
Jabatan politik
Didahului oleh:
Syamsul Mu'arif
sebagai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Indonesia 		Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia
(sebelum 31 Januari 2005 bernama Menteri Negara Komunikasi dan Informasi)
2004–2007 		Diteruskan oleh:
Mohammad Nuh
Didahului oleh:
Sugiharto 		Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Indonesia
2007–2009 		Diteruskan oleh:
Mustafa Abubakar
Didahului oleh:
Chairul Tanjung 		Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia
2014–2015 		Diteruskan oleh:
Darmin Nasution
Didahului oleh:
Andrinof Chaniago 		Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia
2015–2016 		Diteruskan oleh:
Bambang Brodjonegoro
Didahului oleh:
Ferry Mursyidan Baldan 		Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia
2016–2022 		Diteruskan oleh:
Hadi Tjahjanto
Jabatan pemerintahan
Didahului oleh:
Andrinof Chaniago 		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2015–2016 		Diteruskan oleh:
Bambang Brodjonegoro
Didahului oleh:
Ferry Mursyidan Baldan 		Kepala Badan Pertanahan Nasional
2016–2022 		Diteruskan oleh:
Hadi Tjahjanto
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sofyan_Djalil&oldid=26551790"