Studi hukum kritis - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Studi hukum kritis (CLS) merupakan singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris, critical legal studies. Aliran ini berasal dari Amerika Serikat dan telah mempengaruhi kajian hukum di berbagai negara. Suatu aliran teori kritis yang berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1970-an.^[1] Para penganut CLS menyatakan bahwa hukum dirancang untuk mempertahankan status quo masyarakat dan dengan demikian mengkodekan biasnya terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan.^[2]

Meskipun terdapat variasi yang luas dalam pendapat para sarjana hukum kritis di seluruh dunia, terdapat konsensus umum mengenai tujuan utama studi hukum kritis:^[3]

Untuk menunjukkan ambiguitas dan kemungkinan hasil preferensial dari doktrin hukum yang seharusnya tidak memihak dan kaku.
Untuk mempublikasikan hasil historis, sosial, ekonomi, dan psikologis dari keputusan hukum.
Untuk mendemistifikasi analisis hukum dan budaya hukum untuk menerapkan transparansi pada proses hukum sehingga mendapatkan dukungan umum dari warga negara yang bertanggung jawab secara sosial.

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Studi Hukum Kritis

Singkatan "CLS" dan "Crit" kadang-kadang digunakan untuk merujuk pada gerakan dan penganutnya.^[4]^[5]

Referensi

[sunting | sunting sumber]

^ Alan Hunt, "The Theory of Critical Legal Studies," Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 6, No. 1 (1986): 1-45, esp. 1, 5. See [1]. DOI, 10.1093/ojls/6.1.1.
^ "Critical Legal Theory", Cornell Law School> Retrieved 2017-08-10.
^ "legal theory:Critical Legal Studies Movement". Harvard University, Cambridge, Massachusetts USA (Bridge Program). Diakses tanggal 2017-05-14.
^ Turley, Jonathan. "Hitchhiker's Guide to CLS, Unger, and Deep Thought". Northwestern University Law Review 81 (1987): 593-620, esp. "Introduction: Roberto Unger's Politics, A Work in Constructive Social Theory," pp. 593-595 [verified], and 423.^{[sumber mendukung?]} Quote: "At its most basic level, the CLS movement challenges society to consider some ultimate questions about the validity of its own institutions and to reconsider some past 'ultimate answers' upon which those institutions are based."
^ McArdle, Elaine. "The Influence of Critical Legal Studies". Harvard Law School (dalam bahasa Inggris). Jeannie Suk Gersen. Diakses tanggal 23 August 2024.

l b s Hukum
Sistem hukum	Hukum sipil Hukum Romawi Hukum umum Hukum adat Hukum agama Syariah Fiqh Halakha Hukum kanonik Hukum Hindu Hukum Jain Hukum sosialis Xeer Yassa Pluralisme hukum
Kajian dasar	Hukum internasional Hukum administrasi negara Hukum tata negara Hukum pidana Hukum perdata Hukum acara Pidana Perdata
Sumber hukum	Piagam Undang-undang dasar Adat Hak ilahi raja-raja Hak asasi manusia Hak alami Hukum perkara Preseden hukum
Bidang hukum	Hukum agraria Hukum pertanian Hukum penerbangan Hukum perbankan Hukum dagang Hukum persaingan usaha Hukum konstruksi Perlindungan konsumen Hukum korporat Hukum teknologi informasi Hukum pemilihan umum Hukum sumber daya Hukum hiburan Kebangkrutan Perselisihan hukum Hukum keluarga Hukum lingkungan Hukum keuangan Hukum kesehatan Hukum imigrasi Hak kekayaan intelektual Hukum pidana internasional Hukum HAM internasional Hukum kemanusiaan internasional Hukum perbudakan internasional Hukum tenaga kerja Hukum perang Hukum laut Hukum pers Hukum militer Hukum waris Hukum publik internasional Hukum angkasa Hukum olahraga Hukum pajak Hukum pengangkutan Hukum amanat Hukum kewajiban Hukum properti Hukum publik Hukum statuter
Perihal hukum	Fiksi hukum Arkeologi hukum Pertanggungjawaban produk Wanita dan hukum Kontrak Akta autentik Hak cipta Ekuitas Lisensi Bukti Ganti rugi Kerugian
Teori hukum	Perbandingan hukum Kajian hukum kritis Teori hukum feminis Ekonomika hukum Formalisme hukum Teori hukum internasional Asas legalitas Rule of law Sosiologi hukum Politik hukum
Pembuatan hukum	Jajak pendapat Kodifikasi hukum Dekrit Maklumat Keputusan eksekutif Proklamasi Undang-undang Perundangan utama dan cadangan Peraturan perundang-undangan Pembuatan peraturan Pemakluman Pencabutan Perjanjian Statuta Act of Parliament Act of Congress Undang-Undang Republik Indonesia
Penyelenggaraan hukum	Ajudikasi Penyelenggaraan peradilan Peradilan pidana Pengadilan militer Penyelesaian sengketa Gugatan Pendapat hukum Upaya hukum Hakim Magistrat Justice of the peace Penghakiman Pengujian yudisial Kewenangan hukum Juri Profesi hukum Pengacara/advokat Kuasa hukum Bantuan hukum Barrister Solicitor Jaksa Pertanyaan hukum Sidang Fakta yang sebenarnya Vonis Birokrasi Bar Kursi hakim Masyarakat sipil Pengadilan Komisi pemilihan umum Eksekutif Yudikatif Penegak hukum Pendidikan hukum Sekolah hukum Dewan perwakilan Angkatan bersenjata Kepolisian Partai politik Mahkamah
Kategori Portal

Hukum di Indonesia

Sumber dan
peraturan

Dasar hukum	Pancasila
Peraturan perundang-undangan	UUD 1945 Ketetapan MPR Undang-Undang/Perppu Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota
Peraturan lainnya	Peraturan Menteri Peraturan Desa

Jenis hukum

Materiel	Hukum pidana Umum Militer Disiplin militer Khusus Hukum tata negara Keaadan bahaya Keamanan negara Hukum administrasi negara TUN Pemerintahan daerah Hukum perdata Nasional Internasional Hukum dagang KUH
Formal	Hukum acara pidana KUH Hukum acara perdata HIR RBg Rv Hukum pembuktian Hukum acara MK
Agama dan adat	Hukum adat Lingkungan Hukum Islam Hukum peradilan agama Jinayat Aceh Perda Syariah Hukum Kristen Perda Injil Hukum Hindu Perda Nyepi

Badan peradilan

Kekuasaan kehakiman

Peradilan umum

Khusus	Pengadilan Anak Pengadilan Hak Asasi Manusia Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Niaga Pengadilan Perikanan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Peradilan agama

Khusus	Mahkamah Syar'iyah

Peradilan tata
usaha negara

Khusus	Pengadilan Pajak

Peradilan militer

Aparatur
penegak hukum

Pemilihan umum

Sejarah dan
perkembangan