Undang-Undang Penyandang Disabilitas
| Undang-Undang Penyandang Disabilitas | |
|---|---|
 | |
| Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas | |
| Tanggal penandatanganan | 15 April 2016 |
| Ditandatangani oleh | Presiden Joko Widodo (pengesahan) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly |
| Penjelasan | |
| Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Keterbatasan ini dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan berpartisipasi secara penuh dan efektif. | |
| Status: Diberlakukan | |
Undang-Undang Penyandang Disabilitas di Indonesia bertujuan untuk menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. UU ini mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak hidup, bebas dari stigma, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, dan aksesibilitas. Selain itu, UU ini juga menekankan pentingnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas, adil, sejahtera, dan bermartabat.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Hak Pelayanan Publik Untuk Penyandang Disabilitas, Ombudsman, 15 Maret 2024
- Apa itu Disabilitas? Kenali Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas, Detik, 2 Desember 2022
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
