Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Kabinet Ali Sastroamidjojo I
; Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-15
1953–1955
Dibentuk	1 Agustus 1953
Diselesaikan	24 Juli 1955
Struktur pemerintahan
Presiden	Soekarno
Wakil Presiden	Mohammad Hatta
Perdana Menteri	Ali Sastroamidjojo
Wakil Perdana Menteri	Wongsonegoro; Zainul Arifin Pohan;
Jumlah menteri	20
Partai anggota	PNI; PIR; NU; PRN; SKI; PSII; Buruh; BTI; PSI; PTI; Progresif; Independen
Partai oposisi	Masyumi
Sejarah
Nasihat dan persetujuan	Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
Pendahulu	Kabinet Wilopo
Pengganti	Kabinet Burhanuddin Harahap

Kabinet Ali Sastroamidjojo I^[a], sering disebut juga sebagai Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro-Zainul Arifin, adalah kabinet keempat setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 30 Juli 1953 dan resmi menjabat mulai periode 1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955.

Latar belakang

Setelah bubarnya Kabinet Wilopo pada 3 Juni 1953, perpecahan dan ketidaksepakatan yang besar dalam Dewan Perwakilan Rakyat sementara membuat pembentukan kabinet baru menjadi tidak kondusif. Usulan untuk menunjuk Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk membentuk kabinet baru ditolak karena dianggap inkonstitusional oleh Partai Nasional Indonesia (PNI). Pencarian terus dilakukan untuk mencari pilihan 'kabinet bisnis' atau kabinet persatuan nasional. Sebagai solusi, Ki Sarmidi Mangunsarkoro dari PNI dan Mohamad Roem dari Masyumi ditunjuk untuk membentuk kabinet baru pada 15 Juni.^[1] Pembentukan mereka gagal dan keduanya mengembalikan mandat pembentukan kabinet kepada Presiden Soekarno pada 22 Juni.

Upaya pembentukan yang pertama dilakukan oleh Moekarto Notowidigdo (PNI) dan kemudian Boerhanoeddin Harahap (Masyumi) juga gagal. Karena PNI dan Masyumi tidak dapat mencapai kata sepakat, Soekarno menunjuk Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR) untuk membentuk kabinet baru. Wongsonegoro menyusun rancangan program kabinet melalui konsultasi dengan partai lain, dan akhirnya berhasil membentuk koalisi. Yang tidak termasuk dalam koalisi ini adalah Partai Masyumi, yang menjadi oposisi untuk pertama kalinya sejak 1947.^[1] Nahdlatul Ulama (NU), yang memisahkan diri dari Masyumi, ikut serta dalam kabinet. Ali Sastroamidjojo dari PNI menjadi Perdana Menteri dan Wongsonegoro sendiri menjadi Wakil Perdana Menteri, begitu pula Zainul Arifin dari NU. Ali Sastroamidjojo tidak hadir pada seluruh pembentukan dan pelantikan kabinet, karena ia menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Kabinet dilantik pada tanggal 30 Juli sementara pelantikan resmi perdana menteri dilakukan pada 12 Agustus.

Pimpinan

Presiden		Wakil Presiden
Soekarno			Mohammad Hatta

Anggota

Berikut ini adalah anggota Kabinet Ali Sastroamidjojo I.

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Perdana dan Wakil Perdana Menteri
1	Perdana Menteri	Ali Sastroamidjojo^[b]	1 Agustus 1953	24 Juli 1955	PNI
2	Wakil Perdana Menteri I	Wongsonegoro^[b]	1 Agustus 1953	23 Oktober 1954	PIR
2	Wakil Perdana Menteri II	Zainul Arifin Pohan	1 Agustus 1953	24 Juli 1955	NU
Menteri
3	Menteri Luar Negeri	Sunario Sastrowardoyo	1 Agustus 1953	24 Juli 1955	PNI
4	Menteri Dalam Negeri	Hazairin^[c]	1 Agustus 1953	23 Oktober 1954	PIR
		Zainul Arifin Pohan^[d] (ad-interim)	23 Oktober 1954	19 November 1954	NU
		R. Sunarjo^[e]	19 November 1954	24 Juli 1955	NU
5	Menteri Perekonomian	Iskak Tjokroadisurjo^[f]	1 Agustus 1953	8 November 1954	PNI
5	Menteri Perekonomian	Roosseno Soerjohadikoesoemo	8 November 1954	24 Juli 1955	PIR
6	Menteri Keuangan	Ong Eng Die	1 Agustus 1953	24 Juli 1955	PNI
7	Menteri Pertahanan	Iwa Kusumasumantri^[g]	1 Agustus 1953	13 Juli 1955	Progresif
8	Menteri Kehakiman	Djody Gondokusumo	1 Agustus 1953	24 Juli 1955	PRN
9	Menteri Penerangan	Ferdinand Lumban Tobing	1 Agustus 1953	24 Juli 1955	SKI
10	Menteri Perhubungan	Abikusno Tjokrosujoso^[h]	1 Agustus 1953	14 September 1953	PSII
		Roosseno Soerjohadikoesoemo^[i]^[j] (ad-interim)	29 September 1953	23 Oktober 1954	PIR
		Ali Sastroamidjojo (ad-interim)	23 Oktober 1954	19 November 1954	PNI
		Adnan Kapau Gani^[k]	19 November 1954	24 Juli 1955	Nonpartai
11	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga	Roosseno Soerjohadikoesoemo^[l]	1 Agustus 1953	12 Oktober 1953	PIR
11	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga	Mohammad Hasan^[m]	12 Oktober 1953	24 Juli 1955	Nonpartai
12	Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan	Mohammad Yamin	1 Agustus 1953	24 Juli 1955	Nonpartai
13	Menteri Perburuhan	Sutan Muchtar Abidin	1 Agustus 1953	24 Juli 1955	Buruh
14	Menteri Pertanian	Sadjarwo Djarwonagoro	1 Agustus 1953	24 Juli 1955	BTI
15	Menteri Agama	Masjkur	1 Agustus 1953	24 Juli 1955	PNI
16	Menteri Kesehatan	Ferdinand Lumban Tobing^[n] (ad-interim)	1 Agustus 1953	12 Oktober 1953	SKI
16	Menteri Kesehatan	Lie Kiat Teng	12 Oktober 1953	24 Juli 1955	PSII
17	Menteri Sosial	Pandji Suroso	1 Agustus 1953	24 Juli 1955	Parindra
18	Menteri Urusan Kesejahteraan Negara	Soedibjo^[o]	1 Agustus 1953	14 September 1953	PSII
		Wongsonegoro^[b] (ad-interim)	29 September 1953	23 Oktober 1954	Parindra
		Sirajuddin Abbbas	23 Oktober 1954	24 Juli 1955	Perti
19	Menteri Urusan Agraria	Mohammad Hanafiah^[p]	1 Agustus 1953	19 November 1954	NU
19	Menteri Urusan Agraria	I Gusti Gde Rake	19 November 1954	24 Juli 1955	PRN

Program Kabinet

Dalam Negeri

Keamanan

Memperbaharui tatanan politik untuk mengembalikan keamanan dan ketenteraman, sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat
Menyempurnakan hubungan antar alat-alat kekuasaan Negara

Pemilihan Umum

Segera melaksanakan pemilihan umum untuk dewan konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kemakmuran dan Keuangan

Menitikberatkan politik pembangunan dengan berbagai usaha untuk kepentingan rakyat jelata
Memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota
Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum pengangguran terlantar untuk terlibat dalam lapangan pembangunan
Memperbaiki pengawasan penggunaan uang negara

Organisasi Negara

Memperbaharui politik desentralisasi dengan cara menyempurnakan perundang-undangan dan mengusahakan pembentukan daerah otonomi menuju tingkatan terbawah
Menyusun aparatur pemerintahan yang efisien serta pembagian tenaga yang rasionil dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai
Memberantas korupsi dari birokrasi

Perburuhan

Melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mencapai kembali ketenagakerjaan sebesar-besarnya

Perundang-undangan

Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional terutama dalam bidang keamanan, kemakmuran, keuangan dan kewarganegaraan

Politik Luar Negeri

Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk menuju perdamaian dunia
Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara
Memperjuangkan dan mengusahakan kembali integrasi Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya

Kebijaksanaan Pemerintah

Mengusahakan penyelesaian terhadap berbagai perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusannya kepada parlemen.

Kesulitan dan bubarnya kabinet

Pemerintahan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I kesulitan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam bidang keamanan, terdapat gerakan separatis Darul Islam dan pemberontakan di sebagian besar wilayah Aceh. Peningkatan kesejahteraan dihadapi oleh masalah inflasi yang tinggi dan korupsi.^[2] Keberhasilan pada masa Ali Sastroamidjojo adalah terlaksananya Konferensi Asia–Afrika pada April 1955. Konferensi tersebut merupakan langkah pertama Gerakan Non-Blok dan saat itu merupakan terobosan besar bagi Indonesia dalam membentuk negara dunia ketiga yang independen (terpisah dari kekuatan blok Perang Dingin).^[3]

Permasalahan terbesar bagi Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang kemudian berakibat pada dibubarkannya kabinet tersebut disebabkan oleh Menteri Pertahanan Iwa Koesoemasoemantri dari 'faksi progresif' (terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia). Menteri Iwa menunjuk perwira angkatan darat tanpa melihat norma-norma yang ada serta keinginan dari angkatan darat. Masalah tersebut memuncak pada Juni 1955 ketika kabinet menunjuk Bambang Utoyo, perwira berpangkat rendah yang diketahui merupakan simpatisan Partai Nasional Indonesia (PNI) untuk diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Upacara pelantikan Bambang Utoyo kemudian diboikot oleh hampir seluruh perwira angkatan darat dan orkestra militer. Menteri Iwa mengundurkan diri, namun tidak dapat menyelamatkan kabinet setelah partai Nahdlatul Ulama menarik dukungan terhadap kabinet.^[4]

Menurut Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Hugh Smith Cumming Jr., ketidakpuasan terhadap keputusan menteri Iwa tidak hanya dari angkatan darat. Kebijakan ekonomi dan peralihan terhadap komunisme oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Ali, merupakan salah satu alasan mengapa sebagian besar masyarakat dan Nahdlatul Ulama menarik dukungan.^[4] Kabinet Ali I kemudian mengundurkan diri pada 24 Juli 1955.

Galeri

Pengumuman
Pengumuman Kabinet Ali Sastroamidjojo I oleh Pemerintah.

Catatan

^ Kabinet ini dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953.
^ ^a ^b ^c Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Ali Sastroamidjojo di samping menjabat sebagai Perdana Menteri merangkap jabatan sebagai Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Perhubungan ad-interim.
^ Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Prof. Dr. Mr. Hazairin meletakkan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri.
^ Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Zainul Arifin Pohan di samping menjabat sebagai Waperdam merangkap jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Urusan Kesejahteraan Negara ad-interim.
^ Terhitung mulai tanggal 19 November 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 1954 tertanggal 18 November 1954, R. Sunarjo diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri dan sehubungan dengan hal tersebut, Zainul Arifin Pohan dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri ad-interim.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 1954 tertanggal 6 November 1954, Mr. Iskak Tjokroadisurjo meletakkan jabatannya sebagai Menteri Perekonomian terhitung mulai tanggal 8 November 1954 dan digantikan oleh Prof. Ir. Roosseno Soerjohadikoesoemo.
^ Iwa Kusumasumantri mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Juli 1955 dan posisinya dibiarkan kosong.
^ Terhitung mulai tanggal 14 September 1953, Abikusno Tjokrosujoso dan Sudibjo diberhentikan dari jabatannya masing-masing sebagai Menteri Perhubungan dan Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Umum berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 1953.
^ Terhitung mulai tanggal 29 September 1953, Roosseno Soerjohadikoesoemo dan Wongsonegoro diangkat masing-masing sebagai Menteri Perhubungan ad interim dan Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Umum ad interim disamping jabatannya masing-masing sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan Wakil Perdana Menteri I berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 1953.
^ Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 Roosseno meletakkan jabatannya sebagai Menteri Perhubungan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 1954.
^ Terhitung mulai tanggal 19 November 1954 Adnan Kapau Gani diangkat sebagai Menteri Perhubungan dan Ali Sastroamidjojo dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan ad-interim berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 1954.
^ Rooseno dibebaskan dari tugas sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada 12 Oktober 1953, dipindahkan secara tetap sebagai Menteri Perhubungan. Mohammad Hasan menggantikan posisi Rooseno.
^ Rooseno dibebaskan dari tugas sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada 12 Oktober 1953, dipindahkan secara tetap sebagai Menteri Perhubungan. Mohammad Hasan menggantikan posisi Rooseno.
^ Terhitung mulai 12 Oktober 1953 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 1953 tertanggal 9 Oktober 1953, membebaskan Ferdinand Lumban Tobing dari tugasnya sebagai Menteri Kesehatan ad-interim, yang dipangkunya disamping jabatannya sebagai Menteri Penerangan sejak tanggal 1 Agustus 1953 dan mengangkat dr. Lie Kiat Teng alias dr. Mohammad Ali sebagai Menteri Kesehatan.
^ Terhitung mulai tanggal 14 September 1953, Abikusno Tjokrosujoso dan Sudibjo diberhentikan dari jabatannya masing-masing sebagai Menteri Perhubungan dan Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Umum berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 1953.
^ Terhitung mulai 19 November 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 1954 tertanggal 18 November 1954, Mohammad Hanafiah diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Agraria dan digantikan oleh I Gusti Gde Rake.

Referensi

^ ^a ^b "Evisianty", "Evisianty" (1997). "Masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I [1953-1955]". Skripsi Tesis. Universitas Sanata Dharma.
^ Hakiki, Paizon; Saiman, Marwoto; Suri, Syofyan (2014). Sistem Pemerintahan Pada Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959 (PDF). hlm. 5. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-08-31.
^ Raisha, Fatya (2017-09-16). "Program Kerja Kabinet Masa Ali Sastroamidjojo 1 | Sejarah Kelas 12". Ruang Guru. Diakses tanggal 2024-05-23.
^ ^a ^b Gardner, Paul F. (1997). Shared hopes, separate fears : fifty years of U.S.-Indonesian relations. Colorado: Westview Press. ISBN 0-8133-3190-0.

Bibliografi

Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian), Jakarta: Djambatan, hlm. 133–148, ISBN 979-428-499-8.

Pranala luar

(Indonesia) Profil Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Wilopo	Kabinet Ali Sastroamidjojo 1953–1955	Diteruskan oleh: Kabinet Burhanuddin Harahap

[Namakabinet-1] Kabinet ini dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953.

[Kabinet-3] Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Ali Sastroamidjojo di samping menjabat sebagai Perdana Menteri merangkap jabatan sebagai Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Perhubungan ad-interim.

[Kabinet2-4] Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Prof. Dr. Mr. Hazairin meletakkan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri.

[Kabinet3-5] Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Zainul Arifin Pohan di samping menjabat sebagai Waperdam merangkap jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Urusan Kesejahteraan Negara ad-interim.

[Kabinet4-6] Terhitung mulai tanggal 19 November 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 1954 tertanggal 18 November 1954, R. Sunarjo diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri dan sehubungan dengan hal tersebut, Zainul Arifin Pohan dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri ad-interim.

[Kabinet5-7] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 1954 tertanggal 6 November 1954, Mr. Iskak Tjokroadisurjo meletakkan jabatannya sebagai Menteri Perekonomian terhitung mulai tanggal 8 November 1954 dan digantikan oleh Prof. Ir. Roosseno Soerjohadikoesoemo.

[Kabinet6-8] Iwa Kusumasumantri mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Juli 1955 dan posisinya dibiarkan kosong.

[Kabinet7-9] Terhitung mulai tanggal 14 September 1953, Abikusno Tjokrosujoso dan Sudibjo diberhentikan dari jabatannya masing-masing sebagai Menteri Perhubungan dan Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Umum berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 1953.

[Kabinet8-10] Terhitung mulai tanggal 29 September 1953, Roosseno Soerjohadikoesoemo dan Wongsonegoro diangkat masing-masing sebagai Menteri Perhubungan ad interim dan Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Umum ad interim disamping jabatannya masing-masing sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan Wakil Perdana Menteri I berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 1953.

[Kabinet9-11] Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 Roosseno meletakkan jabatannya sebagai Menteri Perhubungan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 1954.

[Kabinet10-12] Terhitung mulai tanggal 19 November 1954 Adnan Kapau Gani diangkat sebagai Menteri Perhubungan dan Ali Sastroamidjojo dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan ad-interim berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 1954.

[Kabinet11-13] Rooseno dibebaskan dari tugas sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada 12 Oktober 1953, dipindahkan secara tetap sebagai Menteri Perhubungan. Mohammad Hasan menggantikan posisi Rooseno.

[Kabinet12-14] Rooseno dibebaskan dari tugas sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada 12 Oktober 1953, dipindahkan secara tetap sebagai Menteri Perhubungan. Mohammad Hasan menggantikan posisi Rooseno.

[Kabinet13-15] Terhitung mulai 12 Oktober 1953 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 1953 tertanggal 9 Oktober 1953, membebaskan Ferdinand Lumban Tobing dari tugasnya sebagai Menteri Kesehatan ad-interim, yang dipangkunya disamping jabatannya sebagai Menteri Penerangan sejak tanggal 1 Agustus 1953 dan mengangkat dr. Lie Kiat Teng alias dr. Mohammad Ali sebagai Menteri Kesehatan.

[Kabinet14-16] Terhitung mulai tanggal 14 September 1953, Abikusno Tjokrosujoso dan Sudibjo diberhentikan dari jabatannya masing-masing sebagai Menteri Perhubungan dan Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Umum berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 1953.

[Kabinet15-17] Terhitung mulai 19 November 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 1954 tertanggal 18 November 1954, Mohammad Hanafiah diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Agraria dan digantikan oleh I Gusti Gde Rake.

[:0-2] "Evisianty", "Evisianty" (1997). "Masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I [1953-1955]". Skripsi Tesis. Universitas Sanata Dharma.

[18] Hakiki, Paizon; Saiman, Marwoto; Suri, Syofyan (2014). Sistem Pemerintahan Pada Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959 (PDF). hlm. 5. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-08-31.

[19] Raisha, Fatya (2017-09-16). "Program Kerja Kabinet Masa Ali Sastroamidjojo 1 | Sejarah Kelas 12". Ruang Guru. Diakses tanggal 2024-05-23.

[:1-20] Gardner, Paul F. (1997). Shared hopes, separate fears : fifty years of U.S.-Indonesian relations. Colorado: Westview Press. ISBN 0-8133-3190-0.

[a]

[1]

[b]

[c]

[d]

[e]

[f]

[g]

[h]

[i]

[j]

[k]

[l]

[m]

[n]

[o]

[p]

[2]

[3]

[4]

l b s Kabinet pemerintahan Indonesia
Era perjuangan kemerdekaan	Presidensial Sjahrir I Sjahrir II Sjahrir III Amir Sjarifuddin I Amir Sjarifuddin II Hatta I Darurat Hatta II
Era demokrasi parlementer	RIS (RI: Susanto · Halim) Natsir Sukiman-Suwirjo Wilopo Ali Sastroamidjojo I Burhanuddin Harahap Ali Sastroamidjojo II Djuanda
Era demokrasi terpimpin	Kerja I Kerja II Kerja III Kerja IV Dwikora I Dwikora II Dwikora III Ampera I Ampera II
Era Orde Baru	Pembangunan I Pembangunan II Pembangunan III Pembangunan IV Pembangunan V Pembangunan VI Pembangunan VII
Era reformasi	Reformasi Pembangunan Persatuan Nasional Gotong Royong Indonesia Bersatu I Indonesia Bersatu II Kerja Indonesia Maju Merah Putih
Lihat pula: Kementerian Indonesia