Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara | |
---|---|
Jenis | |
Jenis | Alat kelengkapan DPR yang bertujuan melakukan pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan negara |
Pimpinan | |
Ketua | |
Wakil Ketua | |
Wakil Ketua | |
Wakil Ketua | |
Wakil Ketua | |
Komposisi | |
Partai & kursi | |
Situs web | |
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI | |
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (bahasa Inggris: State Finance Accountability Committee) yang disingkat menjadi BAKN adalah badan yang dapat dibantu oleh akuntan, ahli, analis keuangan dan peneliti dibentuk pada permulaan masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan menetapkan susunan dan keanggotaan berjumlah paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sembilan orang atas usul fraksi pada permulaan tahun sidang merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat tetap.
Badan akuntabilitas Publik ini terdapat pula dibeberapa negara antara lain di Inggris menggunakan nama Public Accounts Committee, Australia dengan nama Joint Committee of Public Accounts and Audit atau di India bernama Committee on Public Accounts
Organisasi
[sunting | sunting sumber]Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua bersifat kolektif dan kolegial yang dipilih dari anggota dalam sebuah rapat yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
Tugas
[sunting | sunting sumber]- Melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
- Menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi-komisi
- Menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang dilakukan atas permintaan komisi
- Memberikan masukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan
- Mengusulkan kepada komisi agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan.
- Meminta penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- Hasil kerja disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkala.[1]
Internasional
[sunting | sunting sumber]Inggris
[sunting | sunting sumber]Public Accounts Committee (PAC) merupakan sebuah komite yang dipilih dari House of Commons di Inggris yang bertanggung jawab mengawasi pengeluaran pemerintah untuk memastikan efektif dan jujur.
Australia
[sunting | sunting sumber]Joint Committee of Public Accounts and Audit (JCPAA) sejak pertama kali didirikan pada tahun 1913 merupakan lembaga Commonwealth untuk menjelaskan keabsahan, efisiensi dan efektivitas penggunaan uang publik.
India
[sunting | sunting sumber]Committee on Public Accounts pertama kali dibentuk pada tahun 1921 yang terdiri dari 22 anggota yang 15 anggota berasal dipilih oleh Lok Sabha dan 7 Anggota dipilih oleh Rajya Sabha bertugas mendalami pengeluaran pemerintah dan laporan dari Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal.
Anggota
[sunting | sunting sumber]Nama | Fraksi | Jabatan |
---|---|---|
H. Ahmad Muzani | Partai Gerakan Indonesia Raya | Ketua |
MAYJEN TNI (PURN) Yahya Sacawiria, S.IP., MM | Partai Demokrat | Wakil Ketua |
Prof.Dr.Ismet Ahmad | Partai Amanat Nasional | Anggota |
Ir. Nur Yasin, MBA | Partai Kebangkitan Bangsa | Anggota |
Ir. A. Edwin Kawilarang | Partai Golongan Karya | Anggota |
Drs. H. A. Fauzi Achmad, MBA | Partai Hati Nurani Rakyat | Anggota |
DRA. Eva Kusuma Sundari MA, MDE | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Anggota |
DR. A.W Thalib, MSi | Partai Persatuan Pembangunan | Anggota |
DR. Mohamad Sohibul Iman | Partai Keadilan Sejahtera | Anggota |
Sekretariat
[sunting | sunting sumber]Nama | Jabatan |
---|---|
M. Yus Iqbal, SE. | Kepala Bagian |
Tuti Retnowati, B.Sc | Kepala Sub Bagian Rapat |
Eko Riswanto, SE. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
Endang Wahyuni, SE. | Staf |
Achmad Ridho, SE. | |
Jati Prasetyaningsih | |
Endang Setia Purnama | |
Nurul Istiqlal | |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Badan Akuntabilitas Keuangan Dibuat". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-04. Diakses tanggal 2010-05-02.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Situs Resmi mengenai Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Diarsipkan 2010-05-10 di Wayback Machine.
- Ketua, Wakil ketua dan Anggota Diarsipkan 2011-11-03 di Wayback Machine.
- Sekretariat[pranala nonaktif permanen]
- Karya yang berkaitan dengan Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wikisource
Pustaka
[sunting | sunting sumber]- (Inggris) McGee, David (2002). The overseers: public accounts committees and public spending. Pluto Press. hlm. 115. ISBN 0745319866, 9780745319865 Periksa nilai: invalid character
|isbn=
(bantuan). - (Inggris) Jones, Catherine Anne (1987). The origins of the Victorian Parliamentary Public Accounts Committee. University of Melbourne Press. hlm. 406.