Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (1977–1982)

	Dewan Perwakilan Rakyat RI; Periode 1977–1982
1971–1977 ←	→ 1982–1987
	; Gedung DPR/MPR (2008)
	Periode: 1 Oktober 1977 – 30 September 1982
Ketua:	Daryatmoa; (ABRI)
Wakil Ketua:	Kartidjo; (ABRI); Mashuri Saleh; (Golkar); Masjkur; (PPP); Hardjantho Soemodisastrob; (PDI)
Jumlah Anggota:	460 orang
Fraksi:	; Golkar (232); PPP (99); PDI (29); ABRI (100);

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1977–1982 (disingkat DPR RI periode 1977–1982) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diisi oleh anggota hasil pemilihan umum legislatif yang diadakan pada tahun 1977. Anggota DPR RI periode 1977–1982 dilantik dan diambil sumpah pada tanggal 1 Oktober 1977. Jumlah anggota DPR periode 1977–1982 ada 460 orang. Terdiri dari 360 orang anggota yang dipilih melalui pemilihan umum, mewakili organisasi politik: Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, dan Golongan Karya; 75 orang anggota yang diangkat dari Golongan Karya ABRI; serta 25 orang anggota yang diangkat dari Golongan Karya Non ABRI. Alasan yang digunakan oleh rezim Orde Baru mengenai pengangkatan ABRI di DPR adalah sebagai dwifungsi ABRI, selain dari fungsi pertahanan keamanan juga dalam fungsi sosial politik.

Proporsi Partai & Perwakilan

Berikut adalah proporsi anggota DPR RI periode 1977–1982 berdasarkan hasil pemilu tahun 1977 serta pengangkatan anggota DPR dari Golongan Karya ABRI dan Bukan ABRI.

Organisasi politik	Suara	Kursi	%Kursi Partai
Golkar	39.750.096	232 / 360	64,45%
PPP	18.743.491	99 / 360	27,50%
PDI	5.504.751	29 / 360	8,05%
Penunjukan langsung	Suara	Kursi	%Kursi Keseluruhan
ABRI (bernama Golongan Karya ABRI)	-	75 / 460
Non-ABRI (bernama Golongan Karya Bukan ABRI)	-	25 / 460

Lihat pula

Catatan Kaki

^aMenggantikan Adam Malik yang dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. ^bMenggantikan Mohammad Isnaeni yang diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Rumania.

Referensi

l b s Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Fungsi	Legislasi Anggaran Pengawasan
Tugas dan wewenang	Persetujuan Pertimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Hak	Interpelasi Angket Menyatakan pendapat
Alat kelengkapan	Pimpinan (Ketua Wakil Ketua) Badan Musyawarah Komisi (I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII) Badan Legislasi Badan Anggaran Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Mahkamah Kehormatan Dewan Badan Urusan Rumah Tangga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Aspirasi Masyarakat Panitia khusus Panitia kerja
Periode	1945–1950 (KNIP) 1950 (DPR RIS) 1950-1956 (DPRS) 1956–1959 DPR Peralihan 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 (DPR-GR/DPR Orde Baru) 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024 2024–2029
Anggota	RIS 1950–1956 (DPRS) 1956–1959 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024 2024–2029
Program Legislasi Nasional	2014-2019 2020-2024
Kode Etik dan Tata tertib	Kode etik Tata tertib
Sekretariat Jenderal	Deputi Bidang Perundang-undangan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen Deputi Bidang Administrasi
Fraksi aktif	PDIP Golkar Gerindra NasDem Demokrat PKB PAN PKS
Fraksi non aktif	Reformasi KKI PDU PDKB PBB TNI/Polri BPD PBR PDS PPP Hanura
Media	TVR Parlemen
Lihat pula: Politik dan pemerintahan Indonesia Pemilihan umum