Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia
Lambang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Bendera Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Gambaran umum
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 171 tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Bidang tugas	Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Nomenklatur sebelumnya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Susunan organisasi
Menteri Yandri Susanto Wakil Menteri Ahmad Riza Patria Sekretaris Jenderal Taufik Madjid Inspektur Jenderal Teguh Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Harlina Sulistyorini Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal F.X. Nugroho Setijo Nagoro Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Luthfrah Nurlaela Staf Ahli Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Bito Wikantosa Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Samsul Widodo Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Ansar Husen Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Yusep Fatria
Alamat
Kantor pusat	Jalan Abdul Muis No.7, Jakarta Pusat
Situs web	kemendesa.go.id
Kantor pusat
Jalan Abdul Muis No.7, Jakarta Pusat
Situs web
kemendesa.go.id

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (Kemendes PDT) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal yang sejak 21 Oktober 2024 dijabat oleh Yandri Susanto.

Sejarah

Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia baru dibentuk pada Kabinet Gotong Royong dalam masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kementerian ini diganti namanya menjadi Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan kemudian menjadi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja, kementerian ini kembali berganti nama menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Tugas dan fungsi

Gedung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI di Jakarta

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Susunan organisasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
3. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
5. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
6. Inspektorat Jenderal;
7. Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
9. Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal;
10. Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah;
11. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
12. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Galeri

• 
  Logo Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (2011–2015)
• 
  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2015–sekarang)

Lihat pula

• Daftar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia
• Kementerian Indonesia

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Diarsipkan 2014-10-31 di Wayback Machine.
• (Indonesia) Whistleblowing System Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia