Lompat ke isi

Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014
Logo pemilihan umum
Logo pemilihan umum
Maskot pemilihan umum
Maskot pemilihan umum
9 April 2014
692 kursi Majelis Permusyawaratan Rakyat
(Dewan Perwakilan Rakyat: 560; Dewan Perwakilan Daerah: 132)
281 kursi untuk meraih status mayoritas
Kehadiran pemilih75,11%
Kandidat
  Partai pertama Partai kedua Partai ketiga
 
Ketua Megawati Soekarnoputri Aburizal Bakrie Suhardi
Partai PDI-P Golkar Gerindra
Ketua sejak 24 Maret 1999 (1999-03-24) 9 Oktober 2009 (2009-10-09) 2008 (2008)
Pemilu sebelumnya 95 kursi, 14,03% suara 107 kursi, 14,45% suara 26 kursi, 4,46% suara
Kursi yang dimenangkan 109 91 73
Perubahan kursi Kenaikan14 Penurunan16 Kenaikan47
Suara rakyat 23.681.471 18.432.312 14.760.371
Persentase 18,95% 14,75% 11,81%
Swing Kenaikan4.92% Kenaikan0.30% Kenaikan7.35%
  Partai keempat Partai kelima Partai keenam
 
Ketua Susilo Bambang Yudhoyono Hatta Rajasa Muhaimin Iskandar
Partai Demokrat PAN PKB
Ketua sejak 30 Maret 2013 (2013-03-30) 9 Januari 2010 (2010-01-09) 25 Mei 2005 (2005-05-25)
Pemilu sebelumnya 148 kursi, 20,85% suara 46 kursi, 6,01% suara 28 kursi, 4,94% suara
Kursi yang dimenangkan 61 49 47
Perubahan kursi Penurunan87 Kenaikan3 Kenaikan19
Suara rakyat 12.728.913 9.481.621 11.298.957
Persentase 10,19% 7,59% 9,04%
Swing Penurunan10.66% Kenaikan1.58% Kenaikan4.10%
  Partai ketujuh Partai kedelapan Partai kesembilan
 
Ketua Anis Matta Suryadharma Ali Surya Paloh
Partai PKS PPP NasDem
Ketua sejak 1 Februari 2013 (2013-02-01) 3 Februari 2007 (2007-02-03) 25 Januari 2013 (2013-01-25)
Pemilu sebelumnya 57 kursi, 7,88% suara 38 kursi, 5,32% suara Partai baru
Kursi yang dimenangkan 40 39 35
Perubahan kursi Penurunan17 Kenaikan1 Partai baru
Suara rakyat 8.480.204 8.157.488 8.402.812
Persentase 6,79% 6,53% 6,72%
Swing Penurunan1.09% Kenaikan1.21% Partai baru
Peta persebaran suara
Peta peraihan suara dan kursi di setiap daerah pemilihan
Kepemimpinan petahana
MPR: Sidarto Danusubroto (PDI-P)
DPR: Marzuki Alie (Demokrat)
DPD: Irman Gusman
 Kepemimpinan baru

MPR: Zulkifli Hasan (PAN)
DPR: Setya Novanto (Golkar)
DPD: Irman Gusman

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2014) diselenggarakan pada 9 April 2014 untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2014-2019.

Tempat pemungutan suara untuk pemilih luar negeri di Tainan, Taiwan.
Daftar kandidat anggota DPR daerah pemilihan DKI Jakarta II.

Pemilihan ini dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 serentak di seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk warga negara Indonesia di luar negeri, hari pemilihan ditetapkan oleh panitia pemilihan setempat di masing-masing negara domisili pemilih sebelum tanggal 9 April 2014. Pemilihan di luar negeri hanya terbatas untuk anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta II, dan tidak ada pemilihan anggota perwakilan daerah.

Kursi

[sunting | sunting sumber]
Pemilihan umum legislatif di Indonesia: April 2014[1]
Tingkat Institusi Kursi yang diperebutkan
Nasional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 560
Nasional Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 132
Provinsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I (DPRD I) 2,112
Kabupaten/Kota Dewan Perwakilian Rakyat Daerah II (DPRD II) 16,895
Total 20,389

Pemilihan umum anggota DPR

[sunting | sunting sumber]

Perubahan peraturan

[sunting | sunting sumber]

Dalam undang-undang pemilihan umum terbaru yaitu UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen untuk DPR ditetapkan sebesar 3,5%, naik dari Pemilu 2009 yang sebesar 2,5%.[2]

Peserta

[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 7 September 2012, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 46 partai politik yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014, di mana beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 9 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009-2014.[2] Pada tanggal 10 September 2012, KPU meloloskan 34 partai yang memenuhi syarat pendaftaran minimal 17 buah dokumen.[3] Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2012, KPU mengumumkan 16 partai yang lolos verifikasi administrasi dan akan menjalani verifikasi faktual.[4] Pada perkembangannya, sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, verifikasi faktual juga dilakukan terhadap 18 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi. Hasil dari verifikasi faktual ini ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2013, KPU mengumumkan 10 partai sebagai peserta Pemilu 2014.[2] Dalam perkembangan berikutnya, keputusan KPU tersebut digugat oleh beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi hanya ada dua partai yang dikabulkan gugatannya oleh PTUN yaitu Partai Bulan Bintang pada tanggal 18 Maret 2013 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada tanggal 25 Maret 2013. KPU mengabulkan putusan PTUN tersebut dan menetapkan kedua partai tersebut menjadi peserta Pemilu Legislatif 2014.[5] Berikut daftar 12 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Legislatif 2014 beserta nomor urutnya.[2][6]

No. urut Partai Politik
1 NasDem
2 PKB
3 PKS
4 PDI-P
5 Golkar
6 Gerindra
7 Demokrat
8 PAN
9 PPP
10 Hanura
14 PBB
15 PKPI

Partai Politik yang tidak lolos verifikasi

[sunting | sunting sumber]

Sementara berikut ini adalah daftar partai yang mendaftar sebagai peserta namun gagal dalam verifikasi

Partai Verifikasi
Awal Administrasi Faktual
Partai Bulan Bintang**** PBB YaY YaY TidakT
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia**** PKPI YaY YaY TidakT
Partai Demokrasi Pembaruan PDP YaY YaY TidakT
Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru PKBIB YaY YaY TidakT
Partai Peduli Rakyat Nasional PPRN YaY YaY TidakT
Partai Persatuan Nasional PPN YaY YaY TidakT
Partai Karya Peduli Bangsa PKPB YaY TidakT
Partai Damai Sejahtera PDS YaY TidakT
Partai Demokrasi Kebangsaan PDK YaY TidakT
Partai Karya Peduli Bangsa PKPB YaY TidakT
Partai Karya Republik Pakar YaY TidakT
Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia PKDI YaY TidakT
Partai Kebangkitan Nasional Ulama PKNU YaY TidakT
Partai Kedaulatan YaY TidakT
Partai Kongres YaY TidakT
Partai Bhinneka Indonesia YaY TidakT
Partai Buruh YaY TidakT
Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia PNBK Indonesia YaY TidakT
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme PNI Marhaenisme YaY TidakT
Partai Nasional Republik Nasrep YaY TidakT
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia PPPI YaY TidakT
Partai Republika Nusantara RepublikaN YaY TidakT
Partai Penegak Demokrasi Indonesia PPDI YaY TidakT
Partai Serikat Rakyat Independen PSRI YaY TidakT
Partai Republik YaY TidakT
Partai Pemersatu Bangsa PPB TidakT
Partai Barisan Nasional Barnas TidakT
Partai Matahari Bangsa PMB TidakT
Partai Pemuda Indonesia PPI TidakT
Partai Aksi Rakyat TidakT
Partai Islam TidakT
Partai Merdeka TidakT
Partai Patriot TidakT
Partai Pelopor TidakT
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah TidakT
Partai Republik Indonesia TidakT
  • Gagal Verifikasi Awal: Parpol pasca putusan Bawaslu
  • Gagal Verifikasi Administrasi: Parpol yang dokumennya tidak lengkap*
  • Gagal Verifikasi Faktual: Parpol yang syarat jumlah anggotanya tidak mencukupi
  • ****Menjadi peserta setelah gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Pada tanggal 10 Maret 2013, sepuluh partai politik yang gagal dalam verifikasi administrasi menyatakan bergabung dengan salah satu partai yang lolos menjadi peserta yaitu Partai Hati Nurani Rakyat:[7]

Pemilihan umum anggota DPRD

[sunting | sunting sumber]
Daftar calon anggota DPRD Kota Pekanbaru di salah satu TPS.

Perubahan peraturan

[sunting | sunting sumber]

Dalam UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, pada awalnya ditetapkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 3,5% juga berlaku untuk DPRD.[8] Akan tetapi, setelah digugat oleh 14 partai politik, Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD.[2][8]

Peserta

[sunting | sunting sumber]

Peserta pemilihan umum anggota DPRD adalah partai politik yang sama dengan peserta pemilihan umum anggota DPR, kecuali khusus untuk Provinsi Aceh ditambah dengan partai politik lokal sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepahaman Helsinki 2005. Berikut adalah daftar 3 partai politik lokal yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagai peserta pemilihan umum anggota DPRD di Aceh beserta nomor urutnya.[9]

No. urut Partai Politik
11 PD Aceh
12 PNA
13 Partai Aceh

Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

[sunting | sunting sumber]

Dewan Perwakilan Rakyat

[sunting | sunting sumber]
Lihat pula: Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2014–2019

daerah pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPR adalah provinsi atau gabungan kabupaten/kota dalam 1 provinsi, dengan total 77 daerah pemilihan. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan berkisar antara 3-10 kursi. Penentuan besarnya daerah pemilihan disesuaikan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Kabupaten baru yang tidak tertulis di bawah masih digabung dengan kabupaten induk sebelum pemekaran.

No. Provinsi Daerah Pemilihan Jumlah Kursi Keterangan
1. Aceh Aceh I
Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Subulussalam
7
13
 [10]
Aceh II
Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa
6
2. Sumatera Utara Sumatera Utara I
Kab. Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi
10
30
 [11]
Sumatera Utara II
Kab. Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Toba Samosir, Mandailing Natal, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan
10
Sumatera Utara III
Kab. Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, Kota Binjai
10
3. Sumatera Barat Sumatera Barat I
Kab. Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padangpanjang
8
14
 [12]
Sumatera Barat II
Kab. Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Koto, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman
6
4. Riau Riau I
Kab. Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Kota Pekanbaru, Kota Dumai
6
11
 [13]
Riau II
Kab. Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kuantan Singingi
5
5. Kepulauan Riau Kepulauan Riau
3
 [14]
6. Jambi Jambi
7
 [15]
7. Sumatera Selatan Sumatera Selatan I
Kab. Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau
8
17
 [16]
Sumatera Selatan II
Kab. Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih
9
8. Bangka Belitung Bangka Belitung
3
 [17]
9. Bengkulu Bengkulu
4
 [18]
10. Lampung Lampung I
Kab. Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kota Metro (kabupaten baru masih digabung dengan induknya)
9
18
 [19]
Lampung II
Kab. Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulangbawang, Lampung Timur, Way Kanan (kabupaten baru masih digabung dengan induknya)
9
11. DKI Jakarta DKI Jakarta I
Kota Jakarta Timur
6
21
 [20]
DKI Jakarta II
Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Luar Negeri
7
DKI Jakarta III
Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara
8
12. Jawa Barat Jawa Barat I
Kota Bandung, Kota Cimahi
7
91
 [21]
Jawa Barat II
Kab. Bandung, Bandung Barat
10
Jawa Barat III
Kab. Cianjur, Kota Bogor
9
Jawa Barat IV
Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi
6
Jawa Barat V
Kabupaten Bogor
9
Jawa Barat VI
Kota Bekasi, Kota Depok
6
Jawa Barat VII
Kab. Purwakarta, Karawang, Bekasi
10
Jawa Barat VIII
Kab. Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon
9
Jawa Barat IX
Kab. Majalengka, Sumedang, Subang
8
Jawa Barat X
Kab. Ciamis, Kuningan, Kota Banjar
7
Jawa Barat XI
Kab. Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya
10
13. Banten Banten I
Kab. Pandeglang, Lebak
6
22
 [22]
Banten II
Kab. Serang, Kota Cilegon, Kota Serang
6
Banten III
Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan
10
14. Jawa Tengah Jawa Tengah I
Kab. Semarang, Kendal, Kota Salatiga, Kota Semarang
8
77
 [23]
Jawa Tengah II
Kab. Kudus, Jepara, Demak
7
Jawa Tengah III
Kab. Grobogan, Blora, Rembang, Pati
9
Jawa Tengah IV
Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri
7
Jawa Tengah V
Kab. Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Kota Surakarta
8
Jawa Tengah VI
Kab. Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Kota Magelang
8
Jawa Tengah VII
Kab. Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen
7
Jawa Tengah VIII
Kab. Cilacap, Banyumas
8
Jawa Tengah IX
Kab. Tegal, Brebes, Kota Tegal
8
Jawa Tengah X
Kab. Pekalongan, Pemalang, Batang, Kota Pekalongan
7
15. Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
8
 [24]
16. Jawa Timur Jawa Timur I
Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya
10
87
 [25]
Jawa Timur II
Kabupaten dan Kota Probolinggo dan Pasuruan
7
Jawa Timur III
Kab. Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo
7
Jawa Timur IV
Kab. Lumajang, Jember
8
Jawa Timur V
Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu
8
Jawa Timur VI
Kab. Tulungagung; Kabupaten dan Kota Blitar dan Kabupaten dan Kota Kediri
9
Jawa Timur VII
Kab. Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Ngawi
8
Jawa Timur VIII
Kab. Jombang, Nganjuk; Kab. dan Kota Mojokerto dan Madiun
10
Jawa Timur IX
Kab. Bojonegoro dan Tuban
6
Jawa Timur X
Kab. Lamongan dan Gresik
6
Jawa Timur XI
Kabupaten di Pulau Madura
8
17. Bali Bali
9
 [26]
18. Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat
10
 [27]
19. Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur I
Kabupaten-kabupaten di Pulau Flores dan Kep. Alor
6
13
 [28]
Nusa Tenggara Timur II
Kabupaten-kabupaten dan kota di Pulau Timor dan Sumba
7
20. Kalimantan Barat Kalimantan Barat
10
 [29]
21. Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah
6

[30]

22. Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan I
Kab. Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan
6
11

[31]

Kalimantan Selatan II
Kab. Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru
5
23. Kalimantan Timur Kalimantan Timur
8

[32]

24. Sulawesi Utara Sulawesi Utara
6

[33]

25. Gorontalo Gorontalo
3

[34]

26. Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah
6
 [35]
27. Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan I
Kab. Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Kota Makassar
8
24

[36]

Sulawesi Selatan II
Kab. Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, Kota Parepare
9
Sulawesi Selatan III
Kab. Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Kota Palopo
7
28. Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara
5

[37]

29. Sulawesi Barat Sulawesi Barat
3

[38]

30. Maluku Maluku
4

[39]

31. Maluku Utara Maluku Utara
3

[40]

32. Papua Papua
10

[41]

33. Papua Barat Papua Barat
3

[42]

Total
560

Dewan Perwakilan Daerah

[sunting | sunting sumber]

Daerah pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPD adalah provinsi sehingga terdapat 33 daerah pemilihan untuk 33 provinsi. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan atau provinsi adalah empat orang.

Survei

[sunting | sunting sumber]
Poll source Date Highlights

Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS)[43]

26 Mei 2013 Elektabilitas: Partai Golkar 13,1%, PDIP 12,7%, Partai Gerindra 7,3%, Partai Demokrat 7,1%, PAN 4%, PKB 3,5%, PKS 2,7%, PPP 2,1%, Partai Hanura 2,1%, Partai NasDem 1,3%, PBB 0,4%, dan PKPI 0,1%
Tim Pusat Data Bersatu Diarsipkan 2014-02-22 di Wayback Machine.[44] 17 Juli, 2013 Elektabilitas: PDIP 14,53%, Partai Golkar 14,1%, Partai Demokrat 9,4%, Partai Gerindra 8,89%, Partai NasDem 3,33%, PAN 2,56%, PKB 2,56%, PPP 2,31%, PKS 1,1%, Partai Hanura 1,03%, PBB 0,34%, dan PKPI 0,09%
Focus Survei Indonesia[45] 2 Agustus, 2013 Elektabilitas: Partai Gerindra 21,1%, PDIP 19,7%, Partai Golkar 17,1%, Partai Demokrat 9,4%, Partai Hanura 7,9%, PKB 5,7%, PPP 5,1%, Partai NasDem 4,3%, PAN 3,8%, PKS 2,9%, PKPI 1,6%, dan PBB 1,3%
Lingkaran Survei Indonesia (LSI)[pranala nonaktif permanen][46] 21 Oktober, 2013 Elektabilitas: Partai Golkar 20,4%, PDIP 18,7%, Partai Demokrat 9,8%, Partai Gerindra 6,6%, PAN 5,1%, PPP 4,6%, PKB 4,6%, PKS 4,1%, Partai Hanura 3,4%, Partai NasDem 2%, PBB 0,6% dan PKPI 0,3%
Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) Diarsipkan 2014-03-10 di Wayback Machine.[47] 2 Desember, 2013 Elektabilitas: PDIP 17,3%, Partai Golkar 16,1%, Partai Demokrat 13,1%, Partai Gerindra 10%, PKS 6,1%, PAN 5%, PKB 4,5%, Partai Hanura 4,3%, PPP 4,1%, Partai NasDem 3,6%, PBB 2,5% dan PKPI 1,4%
PolTracking Institute[48] 22 Desember, 2013 Elektabilitas: PDIP 18,5%, Partai Golkar 16,9%, Partai Demokrat 8,8%, Partai Gerindra 6,6%, PKB 4,6%, Partai Hanura 3,5%, PPP 3,4%, PKS 2,9%, Partai NasDem 2,1%, PAN 2%, PBB 0,7% dan PKPI 0,1%
Charta Politika Diarsipkan 2013-12-27 di Wayback Machine.[49] 23 Desember, 2013 Elektabilitas: PDIP 15,8%, Partai Golkar 12,6%, Partai Gerindra 7,8%, Partai Demokrat 7,4%, PKB 5,9%, PAN 4,4%, Partai Hanura 4,1%, Partai NasDem 3,9%, PKS 3,8% PPP 3,8%, PBB 0,4% dan PKPI 0,3%
Litbang Kompas[50] 9 Januari, 2014 Elektabilitas: PDIP 21,8%, Partai Golkar 16,5%, Partai Gerindra 11,5%, Partai Demokrat 7,1%, Partai NasDem 6,9%, Partai Hanura 6,6%, PKB 5,1%, PAN 3,1%, PPP 2,4%, PKS 2,3%, PBB 1,1% dan PKPI 0,1%
Media Survei Nasional Diarsipkan 2014-03-06 di Wayback Machine.[51] 5 Maret, 2014 Elektabilitas: PDIP 21,4%, Partai Golkar 17,8%, Partai Gerindra 6,1%, Partai Demokrat 5,7%, PKS 5,1%, PKB 5,0%, PPP 4,9%, Partai Hanura 4,8%, Partai NasDem 3,6%, PAN 3,5%, PBB 1,1%, PKPI 0,1%
Charta Politika Diarsipkan 2014-04-02 di Wayback Machine.[52] 26 Maret, 2014 Elektabilitas: PDIP 21,1%, Partai Golkar 16,4%, Partai Gerindra 12,0%, Partai Demokrat 8,0%, PKB 7,1%, PPP 5,1%, Partai Hanura 4,8%, PAN 4,5%, PKS 3,1%, Partai NasDem 2,6%, PBB 0,4%, PKPI 0,1%
Jaringan Suara Indonesia[53] 6 April, 2014 Elektabilitas: PDIP 24,7%, Partai Golkar 18,0%, Partai Gerindra 11,8%, Partai Demokrat 9,0%, PKB 7,9%, PAN 6,5%, Partai Hanura 6,1%, PPP 5,4%, Partai NasDem 4,4%, PKS 4,3%, PBB 0,9%, PKPI 0,9%

Hasil

[sunting | sunting sumber]

Hasil penghitungan suara resmi

[sunting | sunting sumber]
Lihat pula: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014–2019
No. Partai Jumlah suara Persentase suara Jumlah kursi Persentase kursi
1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 23.681.471 18,95 109 19,5
2 Partai Golongan Karya 18.432.312 14,75 91 16,2
3 Partai Gerakan Indonesia Raya 14.760.371 11,81 73 13,0
4 Partai Demokrat 12.728.913 10,19 61 10,9
5 Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957 9,04 47 8,4
6 Partai Amanat Nasional 9.481.621 7,59 49 8,7
7 Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 6,79 40 7,1
8 Partai Nasdem 8.402.812 6,72 35 6,3
9 Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 6,53 39 7,0
10 Partai Hati Nurani Rakyat 6.579.498 5,26 16 2,9
11 Partai Bulan Bintang 1.825.750 1,46 0 0
12 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.143.094 0,91 0 0
Jumlah 124.972.491 100% 560 100%
Sumber:[7],[54],[55],[56]

Keterangan:

  • Pembatasan garis hitam: Karena adanya penerapan parliamentary threshold (PT), partai politik yang memperoleh suara dengan persentase kurang dari 3,5% tidak berhak memperoleh kursi di DPR.

Statistik

[sunting | sunting sumber]
  • Jumlah suara sah: 124.972.491
  • Jumlah suara tidak sah: 14.601.436
  • Jumlah pemilih: 139.573.927
  • Jumlah yang tidak memilih: 46.152.097
  • Jumlah pemilih terdaftar: 185.826.024

Hasil penghitungan cepat

[sunting | sunting sumber]

Sebelum hasil akhir pemilihan umum diumumkan KPU, berbagai lembaga survei yang telah terdaftar di KPU telah mengumumkan hasil perhitungan cepat beberapa jam setelah seluruh TPS (tempat pemungutan suara) ditutup pada tanggal 9 April 2014 pukul 13.00 WIB / WITA / WIT. Umumnya perhitungan cepat dari lembaga survei memiliki hasil yang mendekati hasil akhir dari KPU. Hasil hitung cepat lembaga survei dapat dilihat pada tabel di bawah ini (beserta hasil akhir KPU, sebagai catatan perbandingan):

Partai politik Detik
Cyrus Network 		Kompas
Litbang 		Metrotvnews
Indikator Politik Indonesia 		Okezone
Indonesia Research Centre 		RRI Viva
Lingkaran Survei Indonesia 		Saiful Mujani
Lembaga Survei Indonesia 		Hasil Akhir KPU
NasDem 6,9 6,71 7 6,41 6,67 6,42 6,68 6,72
PKB 9,1 9,12 8,84 9,5 9,44 9,02 9,08 9,04
PKS 6,9 6,99 6,89 7,11 6,61 6,61 6,9 6,79
PDIP 18,9 19,14 18,95 18,98 18,65 19,64 18,9 18,95
Golkar 14,3 15,01 14,6 14,9 14,86 14,6 14,96 14,75
Gerindra 11,8 11,77 12,19 11,9 11,4 11,92 11,99 11,81
Demokrat 9,7 9,43 9,85 9,1 10,16 9,72 10 10,19
PAN 7,5 7,51 7,35 7,07 7,6 7,45 7,64 7,59
PPP 6,7 6,68 6,39 6,81 6,52 6,98 6,32 6,53
Hanura 5,4 5,1 5,42 5,34 5,41 5,16 5,13 5,16
PBB 1,6 1,5 1,56 1,61 1,6 1,39 1,43 1,46
PKPI 1,1 0,95 0,95 1,18 0,97 0,99 0,99 0,91
Sumber [2] [7] [57] [58] [59] [60] [61] [54] dan [55]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Vikram Nehru; Nadia Bulkin (2014). "How Indonesia's 2014 Elections Will Work". Carnegie Endowment for International Peace. Diakses tanggal 6 April 2014. 
  2. ^ a b c d e f Voting DPR Putuskan PT Pemilu 3,5 Persen Skala Nasional
  3. ^ "Komisi Pemilihan Umum" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-04-13. Diakses tanggal 2012-09-10. 
  4. ^ "16 PARPOL LOLOS VERIFIKASI ADMINISTRASI". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-05. Diakses tanggal 2012-10-28. 
  5. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-10-10. Diakses tanggal 2013-03-21. 
  6. ^ Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013[pranala nonaktif permanen]
  7. ^ a b c Sepuluh Parpol Tak Lolos Verifikasi Gabung ke Hanura - Kompas.com
  8. ^ a b "Pikiran Rakyat". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-09-02. Diakses tanggal 2012-09-07. 
  9. ^ Nomor Urut Tiga Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilu 2014
  10. ^ "Aceh". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  11. ^ "Sumatera Utara". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  12. ^ "Sumatera Barat". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  13. ^ "Riau". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  14. ^ "Kepulauan Riau". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  15. ^ "Daearah Jambi". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  16. ^ "Sumatera Selatan". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  17. ^ "Bangka Belitung". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  18. ^ "Daearah Bengkulu". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  19. ^ "Lampung". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  20. ^ "DKI Jakarta". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  21. ^ "Jawa Barat". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  22. ^ "Banten". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  23. ^ "Jawa Tengah". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  24. ^ "DI Yogyakarta". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  25. ^ "Jawa Timur" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  26. ^ "Bali". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  27. ^ "Nusa Tenggara Barat". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  28. ^ "Nusa Tenggara Timur". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  29. ^ "Kalimantan Barat". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  30. ^ "Kalimantan Tengah". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  31. ^ "Kalimantan Selatan". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  32. ^ "Kalimantan Timur". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  33. ^ "Sulawesi Utara". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  34. ^ "Gorontalo". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  35. ^ "Sulawesi Tengah". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  36. ^ "Sulawesi Selatan". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  37. ^ "Sulawesi Tenggara". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  38. ^ "Sulawesi Barat". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  39. ^ "Maluku". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  40. ^ "Maluku Utara". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  41. ^ "Papua". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  42. ^ "Papua Barat". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-11-12. Diakses tanggal 2013-11-12. 
  43. ^ Gatra, Sandro. Djumena, Erlangga, ed. "Survei CSIS: Elektabilitas Golkar-PDIP Paling Tinggi". Kompas.com. Kompas. Diakses tanggal 9 Februari 2014. 
  44. ^ _________,. "Survei PDB: Elektabilitas PDIP & Golkar di Puncak". Inilah.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-02-22. Diakses tanggal 9 Februari 2014. 
  45. ^ _________,. "Survei FSI: Elektabilitas Gerindra Teratas di Pemilu 2014". PesatNews. Diakses tanggal 9 Februari 2014. 
  46. ^ _________,. "Survei LSI menggambarkan kepanikan Golkar". Sindonews.com. Sindo. Diakses tanggal 9 Februari 2014. [pranala nonaktif permanen]
  47. ^ _________,. "Demokrat Terjun Bebas, Elektabilitas PDI-P Unggul Tipis Atas Golkar". Suara Pembaruan. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-10. Diakses tanggal 9 Februari 2014. 
  48. ^ _________,. "Survei Pol-Tracking: Elektabilitas Partai Demokrat dan PKS Turun Drastis". detikcom. detikNews. Diakses tanggal 9 Februari 2014. 
  49. ^ _________,. "Survei Charta Politika, Hanura salip PKS & PPP". Sindonews.com. Sindo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-12-27. Diakses tanggal 9 Februari 2014. 
  50. ^ _________,. "Survei Kompas: PDIP No 1, Demokrat Kian Terpuruk". detikcom. detikNews. Diakses tanggal 9 Januari 2014. 
  51. ^ _________,. "PDIP & Golkar Teratas". Jambi Ekspres. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-06. Diakses tanggal 5 Maret 2014. 
  52. ^ _________,. "Tiga Parpol Bersaing Ketat". Indopos. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-02. Diakses tanggal 1 April 2014. 
  53. ^ Waskita, Ferdinand. "Survei JSI: PDIP Pemenang Pemilu, PBB dan PKPI Tidak Lolos ke Senayan". Tribunnews.com. Tribunnews. Diakses tanggal 7 April 2014. 
  54. ^ a b "Komisi Pemilihan Umum" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal Parameter |archive-url= membutuhkan |archive-date= (bantuan). 
  55. ^ a b "Komisi Pemilihan Umum" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal Parameter |archive-url= membutuhkan |archive-date= (bantuan). 
  56. ^ "Kompas". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-06-17. Diakses tanggal 2014-10-06. 
  57. ^ MetroTv News
  58. ^ "Okezone". Okezone.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-13. Diakses tanggal 2014-04-10. 
  59. ^ "Radio Republik Indonesia". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-13. Diakses tanggal 2014-04-10. 
  60. ^ "Viva". VIVA.co.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-02-13. Diakses tanggal 2014-04-10. 
  61. ^ "Saiful Mujani". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-12. Diakses tanggal 2014-04-10. 
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2014&oldid=26034208"