Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
Kementerian Kehutanan Republik Indonesia | |
---|---|
Gambaran umum | |
Dibentuk | 27 Agustus 1964 |
Dasar hukum pendirian | Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 Kementerian Kehutanan[1] |
Bidang tugas | Kehutanan |
Susunan organisasi | |
Alamat | |
Kantor pusat | Gedung Manggala Wanabakti, Gelora, Senayan, Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia |
Kantor pusat | |
Koordinat: 6°12′23.39831″S 106°48′0.74560″E / 6.2064995306°S 106.8002071111°E Gedung Manggala Wanabakti, Gelora, Senayan, Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia |
Kementerian Kehutanan (disingkat Kemenhut) memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan kehutanan di Indonesia. Sejak 1983 hingga 1998, lembaga ini disebut Departemen Kehutanan, kemudian berubah menjadi Departemen Kehutanan dan Perkebunan selama satu tahun. Nama Departemen Kehutanan kembali digunakan hingga 2005, lalu berganti menjadi Kementerian Kehutanan hingga 2014. Pada 2014, nama berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebelum kembali menjadi Kementerian Kehutanan pada 2024 hingga sekarang. Kementerian ini dibentuk oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024.[2]
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Kementerian
[sunting | sunting sumber]Pada masa Pemerintahan Prabowo Subianto, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipecah menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Berikut adalah sejarah Kementerian Kehutanan semenjak dimekarkan dari status sebelumnya sebagai Direktorat Jenderal Kehutanan di Departemen Pertaninan dari tahun 1983 - 2014
- Departemen Kehutanan (1983 - 1998)
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan (1998 - 2000)
- Departemen Kehutanan (2001 - 2009)
- Kementerian Kehutanan (2009 - 2014)
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2014-2024)
- Kementerian Kehutanan (2024-sekarang)
Galeri
[sunting | sunting sumber]-
Logo Departemen/Kementerian Kehutanan (sebelum 2014)
-
Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2014–2024)
-
Logo Kementerian Kehutanan (2024–sekarang)
Unit eselon I
[sunting | sunting sumber]Bagian ini memerlukan pemutakhiran informasi. |
Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Unsur | Perpres 16/2015 | Perpres 92/2020 |
---|---|---|
Unsur pembantu pimpinan |
|
|
Unsur pelaksana (Direktorat Jenderal) |
|
|
Unsur pengawas |
|
|
Unsur pendukung (Badan) |
|
|
Staf ahli |
|
|
Tugas dan Fungsi
[sunting | sunting sumber]Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:[1]
- perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri pengolahan hasil hutan, perhutanan sosial, serta perlindungan dan penegakan hukum di bidang kehutanan;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri pengolahan hasil hutan, perhutanan sosial, serta perlindungan dan penegakan hukum di bidang kehutanan;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan;
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
Susunan Organisasi
[sunting | sunting sumber]Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:[1]
- Sekretariat Jenderal
- Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
- Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial
- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan
- Inspektorat Jenderal
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Staf Ahli Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan
- Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional
- Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim
- Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga