Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2024

Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia 2024
Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia 2024
2020 2029 27 November 2024
	Kandidat
Partai terbanyak petahana; PDI-P;	Partai terbanyak terpilih ; belum diketahui;

Pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2024 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 merupakan yang kelima kalinya diselenggarakan di Indonesia, serta merupakan yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, terkecuali provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang gubernurnya tidak dipilih. Begitu juga terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang bupati dan wali kotanya ditunjuk oleh Gubernur DKI Jakarta. Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada 27 November 2024. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.^[1]^[2]

Latar belakang

Indonesia mulai memilih pemimpin daerah melalui pemilihan langsung pada tahun 2005, dan antara tahun 2015 dan 2020, semua pemilihan kepala daerah yang diadakan pada tahun tersebut diadakan pada tanggal yang sama. Pada tahun 2016, disahkan undang-undang yang mengharuskan seluruh pemilihan kepala daerah mulai tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal yang sama. Konsekuensinya, kepala daerah terpilih pada tahun 2017 dan 2018 akan digantikan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat setelah masa jabatannya berakhir hingga terlaksananya pemilu tahun 2024. Sebaliknya, pemimpin daerah yang terpilih pada tahun 2020 hanya akan menjabat kurang dari lima tahun penuh, berkisar antara tiga hingga empat tahun. Pada 24 Januari 2022, KPU bersama DPR dan pemerintah sepakat menetapkan tanggal Pilkada 2024 pada 27 November 2024.

Pencalonan

Menurut undang-undang pilkada, syarat untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesi a;
Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan; dan
Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Pasangan calon kepala daerah harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% kursi DPRD atau paling sedikit 25% total suara sah pada pemilihan umum anggota DPRD sebelumnya. Peraturan ini berubah paska-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan ambang batas antara 6,5%-10% (tergantung jumlah penduduk). Pasangan calon dapat maju secara independen apabila memperoleh dukungan dari 6,5%-10% penduduk yang dibuktikan dengan fotokopi e-KTP.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, usia minimal pencalonan harus dicapai pada saat penetapan calon, yaitu 22 September 2024. DPR bertindak segera untuk mengubah putusan ini dengan mengubah undang-undang pilkada. Aksi ini memicu amarah masyarakat yang memicu unjuk rasa pada 22 Agustus 2024. DPR akhirnya membatalkan persetujuan terhadap RUU karena rapat tidak mencapai quorum.

Sistem pemilihan

Pemilihan kepala daerah di Indonesia menggunakan sistem pemenang undi terbanyak. Dalam sistem ini, pasangan calon yang memperoleh suara paling banyak (walaupun tidak lebih dari 50%) dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Berbeda hal di Jakarta, apabila tidak terdapat pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua akan kembali dipilih secara langsung oleh rakyat.

Dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon, pasangan calon tersebut dinyatakan terpilih apabila memperoleh suara lebih banyak daripada suara kotak kosong. Apabila kotak kosong "menang", pemilihan akan diulang tahun depan dan akan diangkat penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat. Sejauh ini, kotak kosong hanya pernah "menang" dalam Pemilihan umum Walikota Makasar 2018.

Kotak kosong

Setelah penutupan pendaftaran calon kepala daerah pada 29 Agustus 2024 pukul 23.59 WIB, tercatat ada 42 kabupaten, lima kota dan satu provinsi yang hanya diisi oleh calon tunggal. Menyikapi situasi ini, KPU RI akan melakukan perpanjangan bakal calon di daerah tersebut. Masa perpanjangan tersebut akan dimulai dengan masa sosialisasi sejak 30 Agustus sampai 1 September, lalu dilanjutkan dengan masa pendaftaran pada 2 - 4 September 2024.^[3] Setelah perpanjangan waktu ternyata masih ada 41 daerah dengan pemilu kotak kosong.^[4] Berikut adalah daftar wilayah dengan pemilu kotak kosong :

Provinsi

Provinsi Papua Barat^[3]

Kabupaten/Kota

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kabupaten Dharmasraya

Jambi

Kabupaten Batanghari

Sumatera Selatan

Bengkulu

Kabupaten Bengkulu Utara

Kepulauan Bangka Belitung

Kepulauan Riau

Kabupaten Bintan

Lampung

Jawa Barat

Kabupaten Ciamis^[5]

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Kabupaten Bengkayang

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kota Samarinda

Kalimantan Utara

Papua Barat

Tingkat provinsi

Sumatera

Jawa

Bali dan Nusa Tenggara

Kalimantan

Sulawesi

Maluku

Papua

Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Kepulauan Riau

Jambi

Bengkulu

Sumatera Selatan

Kepulauan Bangka Belitung

Lampung

Banten

Daerah Khusus Jakarta

Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2024
Kabupaten dan kota di DKI Jakarta tidak menggelar pemilihan umum

Jawa Barat

Jawa Tengah

Daerah Istimewa Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Gorontalo

Sulawesi Tengah

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Pegunungan

Papua Selatan

Papua Tengah

Hasil

Berikut ini adalah tabel yang mencantumkan kandidat terpilih berdasarkan afiliasi partai politik mereka pada saat pemilihan. Kandidat yang bukan anggota partai politik mana pun dicantumkan sebagai independen, terlepas dari dukungan dari partai politik.


Partai politik		Gubernur	Wali Kota	Bupati
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0 / 37	0 / 98	0 / 415
	Partai Golongan Karya	0 / 37	0 / 98	0 / 415
	Partai Gerakan Indonesia Raya	0 / 37	0 / 98	0 / 415
	Partai NasDem	0 / 37	0 / 98	0 / 415
	Partai Kebangkitan Bangsa	0 / 37	0 / 98	0 / 415
	Partai Keadilan Sejahtera	0 / 37	0 / 98	0 / 415
	Partai Demokrat	0 / 37	0 / 98	0 / 415
	Partai Amanat Nasional	0 / 37	0 / 98	0 / 415
	Partai Persatuan Pembangunan	0 / 37	0 / 98	0 / 415
	Partai Hati Nurani Rakyat	0 / 37	0 / 98	0 / 415
	Partai Solidaritas Indonesia	0 / 37	0 / 98	0 / 415
	Partai Persatuan Indonesia	0 / 37	0 / 98	0 / 415
	Partai Aceh	0 / 37	0 / 98	0 / 415
	Partai Bulan Bintang	0 / 37	0 / 98	0 / 415
	Independen	0 / 37	0 / 98	0 / 415
Jumlah		37	98	415

Catatan

Referensi

^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 18 Juni 2024
^ "Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November". CNN Indonesia. Jakarta. 25 Januari 2022. Diakses tanggal 18 Juni 2024.
^ ^a ^b Tim Redaksi "42 Kabupaten 5 Kota dan 1 Provinsi dengan Calon Tunggal, KPU: Pendaftaran Diperpanjang" Wawainews
^ Daftar 41 Daerah Pilkada Lawan Kotak Kosong CNN Indonesia
^ Fatkhur Rizqi (30 Agustus 2024) "Ciamis Terancam Tak Punya Kepala Daerah Jika Calon Tunggalnya Dikalahkan Kotak Kosong" Radar Tasik

[1] Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 18 Juni 2024

[:0-2] "Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November". CNN Indonesia. Jakarta. 25 Januari 2022. Diakses tanggal 18 Juni 2024.

[a1-3] Tim Redaksi "42 Kabupaten 5 Kota dan 1 Provinsi dengan Calon Tunggal, KPU: Pendaftaran Diperpanjang" Wawainews

[4] Daftar 41 Daerah Pilkada Lawan Kotak Kosong CNN Indonesia

[5] Fatkhur Rizqi (30 Agustus 2024) "Ciamis Terancam Tak Punya Kepala Daerah Jika Calon Tunggalnya Dikalahkan Kotak Kosong" Radar Tasik

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]